Bank Data FAQ

Katanya angka kemiskinan turun, tapi kenapa hidup masyarakat terasa makin susah?

Angka kemiskinan turun bukan berarti seluruh masyarakat otomatis merasakan hidup lebih mudah. Ada perbedaan antara keberhasilan statistik dan kenyataan daya beli masyarakat sehari-hari. Namun, data resmi menunjukkan bahwa upaya pemerintah pusat dalam menekan kemiskinan mulai memberikan hasil nyata.

Berdasarkan rilis terbaru BPS, per Maret 2026:

Persentase penduduk miskin turun menjadi 8,07%, dari 8,47% pada Maret 2025.

Jumlah penduduk miskin berkurang menjadi 22,93 juta orang, turun sekitar 920 ribu orang dibandingkan Maret 2025.

Kemiskinan perkotaan turun menjadi 6,34%, sedangkan perdesaan menjadi 10,67%.

Sumber:

https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2026/08/05/2594/persentase-penduduk?utm

Kenapa bantuan sosial justru dicabut?

Pencabutan atau penghentian bansos bukan berarti pemerintah mengurangi kepedulian terhadap rakyat kecil. Justru, pemerintah pusat sedang melakukan pembenahan data agar bantuan benar-benar diterima masyarakat yang paling membutuhkan.

Berdasarkan data resmi pemerintah:

Pemutakhiran data DTSEN: Pemerintah menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dikelola BPS untuk memperbaiki akurasi penerima bantuan.

Pembersihan penerima tidak layak: Pada pemutakhiran 2026, BPS menemukan 11.014 keluarga penerima manfaat yang tidak lagi memenuhi kriteria.

Bansos tetap berjalan: Hingga Agustus 2026, pemerintah telah menyalurkan PKH kepada lebih dari 7 juta KPM dan bantuan sembako kepada lebih dari 12 juta KPM pada Triwulan III.

Pengawasan diperketat: Pemerintah juga melakukan verifikasi terhadap penerima yang terindikasi terlibat transaksi judi online.

Sumber:

https://www.setneg.go.id/baca/index/pastikan_tepat_sasaran_pemerintah_salurkan_bansos_kepada_lebih_dari_18_juta_kpm?utm

https://jdih.bpk.go.id/Info/Details/46451316-2ab3-4185-bd0b-9bbf3a6d261d?utm

https://peraturan.bpk.go.id/Details/323075/permensos-no-3-tahun-2025?utm

Garis kemiskinan yang dipakai itu realistis tidak dengan harga kebutuhan sekarang?

Secara metodologis, cukup realistis sebagai alat ukur kemiskinan nasional, meskipun tetap perlu dievaluasi agar sejalan dengan harga kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan data resmi terbaru BPS per Maret 2026:

Garis kemiskinan: Rp669.235 per kapita per bulan.

Komponen makanan: Rp499.886 (74,70%).

Komponen non makanan: Rp169.349 (25,30%).

Persentase penduduk miskin turun menjadi 8,07%, dari 8,25% pada September 2025.

Jumlah penduduk miskin berkurang menjadi 22,93 juta orang.

Sumber:

https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2026/08/05/2594/persentase-penduduk?utm

https://www.bps.go.id/id/news/2026/09/11/940/garis-kemiskinan-nasional-dan-internasional.html?utm

Bagaimana data penerima bansos diperbarui agar yang layak tidak tercoret?

Pemerintah pusat terus memperkuat pemutakhiran data penerima bantuan sosial melalui Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Tujuannya memastikan bansos diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan, sekaligus mencegah warga miskin dan rentan kehilangan haknya akibat data yang tidak akurat.

Pembaruan dilakukan melalui beberapa langkah:

Pemutakhiran berkala: Data diperbarui berdasarkan perubahan kondisi ekonomi, pekerjaan, penghasilan, dan kondisi keluarga.

Verifikasi lapangan: Pemerintah daerah, desa/kelurahan, dan petugas terkait membantu memastikan kondisi nyata calon penerima.

Usulan dan sanggahan masyarakat: Warga dapat mengajukan perbaikan atau keberatan melalui mekanisme resmi, termasuk aplikasi Cek Bansos.

Pencocokan data: Data kependudukan dan kondisi sosial ekonomi digunakan untuk meningkatkan ketepatan sasaran.

Data resmi terbaru pemerintah:

Berdasarkan BPS, DTSEN Versi 3 Tahun 2026 per 10 Juli mencakup 290,13 juta individu dan 95,98 juta keluarga.

Pemutakhiran dilakukan setiap tiga bulan. Pemerintah juga melakukan verifikasi sebelum penetapan penerima bansos.

Sejak DTSEN digunakan pada 2025, sebanyak 4.330.417 keluarga penerima manfaat baru dari kelompok desil 1–4 telah memperoleh bansos.

Sumber:

https://www.bps.go.id/en/news/2026/08/22/938/dtsen-jadi-rujukan-bersama--bps-jelaskan-arti-desil.html-1?utm

https://www.setneg.go.id/baca/index/pastikan_tepat_sasaran_pemerintah_salurkan_bansos_kepada_lebih_dari_18_juta_kpm?utm

Lapangan kerja baru kok sulit, sementara PHK terus terjadi?

Kondisi ketenagakerjaan Indonesia tidak hanya dilihat dari jumlah PHK, melainkan juga dari kemampuan ekonomi menciptakan pekerjaan baru. Berdasarkan data terbaru BPS yang dirilis 5 November 2026, terdapat sejumlah perkembangan positif:

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Agustus 2026 turun menjadi 4,75%, dibandingkan 4,85% pada Agustus 2025.

Jumlah penduduk bekerja mencapai 147,99 juta orang, bertambah sekitar 1,44 juta orang dibandingkan tahun sebelumnya.

Jumlah penganggur berkurang sekitar 77 ribu orang.

Jumlah pekerja formal meningkat sekitar 410 ribu orang menjadi 62,25 juta

Sumber:

https://bakom.go.id/pengangguran-ri-turun-77-ribu-orang-per-agustus-2026-maganghub-serap-46-ribu-tenaga-kerja/?utm