Indonesia masih mengimpor bensin karena kebutuhan nasional masih lebih besar daripada kapasitas produksi kilang dalam negeri. Namun, pemerintah terus membangun kapasitas produksi, salah satunya melalui RDMP Balikpapan yang menambah produksi bensin sekitar 5,5 juta kiloliter per tahun.

Sumber:

https://www.antaranews.com/berita/5494646/menteri-bahlil-stok-solar-aman-karena-indonesia-tak-lakukan-impor

Jika Indonesia mampu memenuhi kebutuhan energinya sendiri

Pertama, kebutuhan listrik nasional terus berkembang. Rumah tangga, industri, transportasi, hingga kawasan ekonomi membutuhkan pasokan listrik yang cukup dan stabil setiap saat.

Kedua, Indonesia masih memiliki ketergantungan terhadap batu bara sebagai salah satu sumber energi untuk pembangkit listrik. Infrastruktur PLTU yang sudah ada juga tidak bisa langsung dihentikan tanpa menyiapkan sumber pengganti yang memadai.

Ketiga, sejumlah proyek PLTU yang masih berjalan merupakan proyek yang sudah masuk dalam perencanaan ketenagalistrikan sebelumnya, bahkan sebagian sudah memasuki tahap konstruksi sebelum kebijakan pembatasan pembangunan PLTU baru diberlakukan.

Presiden Prabowo pada Agustus 2026 menyampaikan target pembangunan PLTS berkapasitas 100 GW sebagai bagian dari penguatan kemandirian energi nasional.

Sumber:

https://www.setneg.go.id/baca/index/prabowo_siapkan_bursa_mineral_mulai_2027_targetkan_plts_100_gw

Dalam perkara tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina periode 2018–2023, Kejaksaan mengungkap dugaan penyimpangan dalam proses pengadaan.

Beberapa hal yang diungkap dalam penyidikan dan dakwaan antara lain:

Dugaan pengaturan pengadaan minyak mentah dan BBM.

Dugaan pengondisian pemenang tender.

Dugaan penggunaan broker dalam transaksi impor.

Dugaan penggelembungan biaya pengangkutan.

Dugaan ketidaksesuaian spesifikasi produk BBM.

Kejaksaan juga memaparkan estimasi kerugian negara sekitar Rp193,7 triliun dalam konstruksi perkara yang diumumkan pada tahap awal. Angka tersebut merupakan estimasi dalam perkara, bukan angka yang boleh langsung dianggap sebagai kerugian final yang telah diputus pengadilan

https://kejari-polewalimandar.kejaksaan.go.id/?p=2514

Pada 26–27 Februari 2026, Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menjatuhkan hukuman kepada sembilan terdakwa dalam perkara tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina periode 2018–2023.

Dalam dakwaan jaksa, dua perusahaan perdagangan minyak yang disebut memperoleh keuntungan dari pengadaan bensin pada semester pertama 2023 adalah:

BP Singapore Pte. Ltd.

Sinochem International Oil (Singapore) Pte. Ltd.

Jaksa menguraikan dugaan keuntungan dalam transaksi tersebut. Penyebutan sebagai pihak yang memperoleh keuntungan dalam dakwaan tidak dengan sendirinya berarti perusahaan tersebut telah dinyatakan bersalah oleh pengadilan

Sementara itu, dalam perkara yang berkaitan dengan sewa terminal BBM, Muhammad Kerry Adrianto Riza telah dijatuhi hukuman. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada Juni 2026 menjatuhkan hukuman 15 tahun penjara dan kewajiban uang pengganti Rp13,4 triliun

https://www.cnbcindonesia.com/news/20260227170310-4-714637/9-terdakwa-sudah-divonis-ini-kronologi-lengkap-kasus-korupsi-minyak

https://www.antaranews.com/berita/5164329/empat-terdakwa-kasus-korupsi-minyak-mentah-rugikan-negara-rp28518-triliun

Bagaimana langkah Pemerintah ?

penerbitan Perpres Nomor 107 Tahun 2026 pada 26 Oktober 2026. Melalui aturan ini, pemerintah mengubah mekanisme pengadaan minyak mentah, BBM, dan LPG dari pola yang sebelumnya bertumpu pada tender antarbadan usaha menjadi skema kerja sama langsung antarpemerintah (Government to Government/G2G) dan pemerintah dengan badan usaha (Government to Business/G2B).

Prinsipnya sederhana: impor dilakukan untuk memenuhi kebutuhan rakyat, bukan untuk memperkaya segelintir pihak dengan mengorbankan kepentingan negara

https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/perpres-107-2026-terbit-pemerintah-ubah-cara-impor-crude-bbm-dan-lpg

Hilirisasi sawit dan pembukaan hutan adalah dua hal yang berbeda. Hilirisasi meningkatkan nilai tambah kelapa sawit melalui pengolahan di dalam negeri, misalnya menjadi minyak goreng, oleokimia, biodiesel, hingga produk turunan lainnya.

Sumber:

https://www.setneg.go.id/baca/index/b50_dan_plts_100_gwp_langkah_nyata_pemerintah_perkuat_swasembada_energi