Bank Data FAQ

KUR susah didapat. Bagaimana bunga dan persyaratannya?

Pemerintah telah menyediakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan bunga bersubsidi. Pada 2026, bunga KUR Super Mikro sebesar 3% efektif per tahun, sedangkan KUR Mikro dan Kecil untuk sektor produksi serta perdagangan berorientasi ekspor sebesar 6% efektif per tahun. Besaran bunga dan ketentuan dapat berbeda menurut kategori serta skema KUR. Sumber: https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/6784/konsolidasi-kredit-program-pemerintah-2026-perkuat-pedoman-pelaksanaan-kredit-program-optimalkan-penyaluran-dan-wujudkan-pertumbuhan-ekonomi-inklusif-berbasis-usaha-mikro-dan-kecil?
https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/6784/konsolidasi-kredit-program-pemerintah-2026-perkuat-pedoman-pelaksanaan-kredit-program-optimalkan-penyaluran-dan-wujudkan-pertumbuhan-ekonomi-inklusif-berbasis-usaha-mikro-dan-kecil?utm_source

Untuk persyaratannya, calon debitur perlu memiliki usaha produktif dan layak, menjalankan usaha sesuai ketentuan, serta memenuhi persyaratan administrasi dan penilaian bank penyalur. Informasi skema dan penyalur dapat ditelusuri melalui Portal resmi https://umkm.go.id/profil

Kenapa UMKM yang mau naik kelas justru dibebani pajak dan perizinan yang rumit?

Pemerintah memberikan fasilitas PPh Final 0,5% bagi wajib pajak yang memenuhi kriteria. Berdasarkan ketentuan 2026, fasilitas ini berlaku antara lain bagi wajib pajak orang pribadi, perseroan perorangan, dan koperasi dalam negeri dengan peredaran bruto tidak lebih dari Rp4,8 miliar setahun. Khusus wajib pajak orang pribadi, omzet sampai dengan Rp500 juta setahun tidak dikenai PPh. Sumber: https://pajak.go.id/node/119950

Untuk perizinan, pemerintah telah menyediakan sistem Online Single Submission (OSS) berbasis risiko. Pelaku usaha dapat mengurus Nomor Induk Berusaha (NIB), sementara persyaratan lanjutan disesuaikan dengan tingkat risiko kegiatan usahanya. Sumber: https://oss.go.id/id

Bagaimana UMKM lokal bersaing dengan barang impor murah dan toko online besar?

Pemerintah menciptakan persaingan yang adil melalui pengawasan impor, penegakan aturan perdagangan digital, perlindungan produk lokal, serta kemitraan dengan industri dan ritel modern. Salah satu landasan pengaturan impor adalah Permendag Nomor 16 Tahun 2025, yang telah mengalami perubahan, termasuk melalui Permendag Nomor 18 Tahun 2026. Sumber: https://jdih.kemendag.go.id/peraturan/peraturan-menteri-perdagangan-republik-indonesia-nomor-18-tahun-2026-tentang-perubahan-kedua-atas-peraturan-menteri-perdagangan-nomor-16-tahun-2025-tentang-kebijakan-dan-pengaturan-impor-1

Dalam perdagangan digital, Kementerian Perdagangan juga menekankan pentingnya sistem perdagangan digital yang mendukung produk lokal dan menciptakan persaingan usaha yang sehat. Sumber: https://www.kemendag.go.id/berita/pojok-media/mendag-ingin-sistem-perdagangan-digital-dukung-produk-lokal

Pada saat bersamaan, kita harus memperhatikan kualitas produk, efisiensi produksi, kemasan, dan pemasaran digital harus ditingkatkan jika mau bersaing dengan barang impor murah dan para online besar.

Pelatihan UMKM sering cuma seremonial, mana dampak nyatanya buat omzet?

Keberhasilan pelatihan tidak boleh diukur hanya dari jumlah peserta dan sertifikat. Yang harus diukur adalah perubahan kondisi usaha setelah pelatihan.

Harus ada evaluasi sebelum dan sesudah program, dengan memantau perkembangan omzet, keuntungan, jumlah pelanggan, kapasitas produksi, serta perluasan pasar. Indikator dicatat sejak awal pelatihan dan dievaluasi secara berkala agar dampaknya dapat dibuktikan.

Salah satu contoh pendekatan pendampingan adalah program pelatihan pendamping UKM melalui SMESTA. Materinya mencakup identifikasi kebutuhan usaha, penyusunan rencana pendampingan, manajemen dasar, perencanaan bisnis, laporan keuangan, dan akses