Perbaikan dilakukan bertahap berdasarkan tingkat kerusakan. Pada tahun 2025 dikerjakan 16.167 sekolah dan tahun 2026 sebanyak 39.284 sekolah (total lebih dari 55.000 sekolah/madrasah) dengan anggaran Rp26,4 Triliun.
APBN KiTa Kemenkeu
https://media.kemenkeu.go.id/getmedia/044b5248-bdb9-4434-adf7-62fd50e93f3d/Publikasi-Web-Konpers-APBN-KiTa-(Oktober-2026)-(1).pdf
Dikelola secara transparan lewat Panitia Pembangunan Sekolah (swakelola bersama komite sekolah dan orang tua), didampingi tim teknis Kementerian PU/TNI AD, serta belanja bahan melalui e-Katalog LKPP yang diawasi BPKP.
Sumber : Nota Keuangan Kemenkeu
https://media.kemenkeu.go.id/getmedia/044b5248-bdb9-4434-adf7-62fd50e93f3d/Publikasi-Web-Konpers-APBN-KiTa-(Oktober-2026)-(1).pdf
Seluruh target pembenahan sekitar 55.000 sekolah berstatus rusak sedang dan berat di seluruh Indonesia ditargetkan selesai secara bertahap hingga tahun 2028.
Sumber : APBN KiTa Kemenkeu
https://media.kemenkeu.go.id/getmedia/044b5248-bdb9-4434-adf7-62fd50e93f3d/Publikasi-Web-Konpers-APBN-KiTa-(Oktober-2026)-(1).pdf
Perbedaan terjadi karena sekolah di daerah terlambat memperbarui data di sistem Dapodik. Sekarang pusat mewajibkan verifikasi foto lokasi bertanda GPS (geotagging) agar data sekolah rusak benar-benar akurat.
Sumber : Portal Dapodik Kemendikdasmen
https://puslapdik.kemendikdasmen.go.id/
Untuk kondisi darurat, pemerintah menyediakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik penanganan cepat guna mendirikan ruang belajar sementara atau tenda edukasi agar kegiatan belajar tetap aman saat perbaikan dilakukan.
Sumber : DAK Fisik Pendidikan Kemenkeu
https://media.kemenkeu.go.id/getmedia/044b5248-bdb9-4434-adf7-62fd50e93f3d/Publikasi-Web-Konpers-APBN-KiTa-(Oktober-2026)-(1).pdf
Tersebar di 38 provinsi di Indonesia, dengan prioritas utama di wilayah pedalaman/daerah 3T (Nusa Tenggara, Maluku, Papua, Sulawesi) serta daerah padat di Jawa dan Sumatra.
Sumber : APBN KiTa Kemenkeu
https://media.kemenkeu.go.id/getmedia/044b5248-bdb9-4434-adf7-62fd50e93f3d/Publikasi-Web-Konpers-APBN-KiTa-(Oktober-2026)-(1).pdf
Pemerintah Daerah (Pemda) wajib mengalokasikan minimal 20% APBD pendidikan untuk perawatan rutin sekolah yang sudah diserahterimakan agar tidak kembali rusak.
Sumber : DAU/DAK Pendidikan Kemenkeu
https://media.kemenkeu.go.id/getmedia/044b5248-bdb9-4434-adf7-62fd50e93f3d/Publikasi-Web-Konpers-APBN-KiTa-(Oktober-2026)-(1).pdf
