Pembangunan RS di daerah terpencil disertai program pemenuhan dokter spesialis dan alat kesehatan berstandar. Namun, pemenuhannya dilakukan secara bertahap dan belum seluruh rumah sakit memiliki tenaga spesialis lengkap.

Melalui Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC), pemerintah menargetkan peningkatan 66 RSUD dari kelas D menjadi kelas C di daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan.

Langkah yang disiapkan meliputi:

Dokter spesialis: Pemenuhan tujuh spesialis dasar serta penguatan layanan jantung dan saraf.

Alat kesehatan: Pengadaan CT Scan, cathlab, mammografi, USG, dan peralatan medis lainnya.

Insentif dokter: Tambahan insentif hingga Rp30 juta per bulan bagi dokter spesialis yang bertugas di daerah terpencil, disertai fasilitas pendukung.

Pemerataan tenaga medis: Koordinasi lintas kementerian untuk memastikan ketersediaan dokter secara berkelanjutan.

Sumber : https://www2.kemenkopmk.go.id/kemenko-pmk-koordinasikan-percepatan-pemenuhan-sdm-kesehatan-di-66-rsud-program-phtc?utm_
https://www2.kemenkopmk.go.id/kemenko-pmk-koordinasikan-percepatan-pemenuhan-sdm-kesehatan-di-66-rsud-program-phtc?utm_source=chatgpt.com

Pemerintah tidak semata-mata mengejar pembangunan gedung baru, tetapi berupaya memperluas kapasitas dan pemerataan layanan kesehatan rujukan, terutama di daerah yang selama ini belum memiliki fasilitas memadai.

Fokus program bukan sekadar membangun rumah sakit dari nol

Melalui Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC), Kementerian Kesehatan menargetkan peningkatan kualitas 66 RSUD kelas D atau D Pratama menjadi kelas C.

Artinya, program ini pada dasarnya juga merupakan program peningkatan dan pengembangan rumah sakit yang sudah ada, bukan seluruhnya pembangunan rumah sakit baru.

Sasaran dipilih berdasarkan kebutuhan daerah, terutama kabupaten/kota yang belum memiliki rumah sakit kelas C dan belum memiliki fasilitas pelayanan tertentu, seperti kamar operasi.

Ada beberapa persoalan yang ingin dijawab pemerintah:

Keterbatasan layanan spesialis: Banyak rumah sakit daerah belum memiliki kapasitas pelayanan spesialis yang memadai.

Keterbatasan peralatan medis: Sebagian fasilitas belum memiliki peralatan untuk menangani penyakit dengan kebutuhan penanganan kompleks.

Jarak pelayanan terlalu jauh: Masyarakat di daerah terpencil sering harus dirujuk ke kota besar untuk mendapatkan tindakan medis tertentu.

Ketimpangan fasilitas kesehatan: Kualitas pelayanan rumah sakit di daerah belum merata dibandingkan rumah sakit di pusat perkotaan.

Karena itu, peningkatan fasilitas diarahkan agar masyarakat dapat memperoleh pelayanan lebih dekat dengan tempat tinggalnya.

Pemerintah perlu menentukan skala prioritas dalam pembenahan rumah sakit karena kondisi dan kebutuhan setiap daerah berbeda. Perbaikan tidak hanya mencakup bangunan, tetapi juga pengadaan alat kesehatan, ruang operasi, ICU, laboratorium, obat-obatan, hingga biaya operasional. Selain membutuhkan anggaran besar yang harus disiapkan secara bertahap, pembenahan juga memerlukan dukungan pemerintah daerah melalui APBD.

Pembangunan fasilitas fisik juga harus diikuti ketersediaan dokter spesialis, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya agar pelayanan berjalan optimal. Melalui Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC), pemerintah menargetkan peningkatan 66 RSUD kelas D atau D Pratama menjadi kelas C, dengan penguatan fasilitas, alat kesehatan, dan sumber daya manusia, khususnya untuk layanan kanker, jantung, stroke, dan uronefrologi.

Berdasarkan Pasal 406 UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, pendanaan rumah sakit dapat bersumber dari APBN, APBD, pendapatan rumah sakit sendiri, serta sumber lain yang sah. Untuk RSUD milik daerah, pemerintah daerah dapat mendukung biaya operasional melalui APBD, sementara rumah sakit berstatus BLUD juga dapat memanfaatkan pendapatan dari pelayanan kesehatan untuk membiayai kebutuhan operasionalnya.

Agar tidak menjadi beban APBD semata, pembangunan rumah sakit harus disertai perencanaan pembiayaan jangka panjang, termasuk kebutuhan tenaga medis, obat-obatan, alat kesehatan, dan pemeliharaan fasilitas. Dukungan pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta optimalisasi pendapatan rumah sakit perlu berjalan beriringan agar rumah sakit dapat beroperasi secara berkelanjutan dan memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat. LINKNYA MANA WOII????

Sumber : https://jdih.kemnaker.go.id/peraturan/detail/2354/undang-undang-nomor-17-tahun-2023?
https://peraturan.info/uu/2023/17/bab-vi/bagian-ketiga?
https://peraturan.bpk.go.id/Details/111301/permendagri-no-79-tahun-2018?
https://jdih.bpk.go.id/Info/Details?id=49f97c6a-bbe8-4a54-a4de-63d7f7c52d58&utm_

Ada beberapa faktor yang memengaruhi. Kota besar umumnya memiliki fasilitas medis lebih lengkap, rumah sakit rujukan, sarana pendidikan, serta peluang pengembangan karier yang lebih luas. Sementara itu, sebagian rumah sakit daerah masih menghadapi keterbatasan alat kesehatan, fasilitas penunjang, dan dukungan tenaga medis. Akibatnya, penempatan dokter spesialis di daerah membutuhkan lebih dari sekadar kebijakan penugasan.

Pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah konkret:

Tunjangan khusus Rp30.012.000 per bulan bagi dokter spesialis dan subspesialis yang bertugas di daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan melalui Perpres Nomor 81 Tahun 2025. Tunjangan ini diberikan di luar gaji pokok dan tunjangan lainnya.

Fasilitas tempat tinggal dan kendaraan dinas untuk mendukung dokter yang bertugas di daerah terpencil.

Beasiswa pendidikan dokter spesialis, termasuk melalui skema pendidikan berbasis rumah sakit, dengan prioritas bagi putra-putri daerah agar setelah menyelesaikan pendidikan dapat kembali melayani wilayah asalnya.

Program penugasan dokter spesialis (PGDS) untuk mengisi kekosongan tenaga medis di rumah sakit daerah, terutama wilayah yang masih kekurangan layanan spesialistik.

Sumber : https://www.kemkes.go.id/id/pemerintah-pusat-berikan-tunjangan-khusus-untuk-dokter-spesialis-di-daerah-tertinggal?utm_
https://kemkes.go.id/id/tarik-dokter-ke-daerah-menkes-siapkan-insentif-hingga-rp30-juta-per-bulan?utm_

Pertama, memastikan hak tenaga kesehatan dibayarkan. Pemerintah pusat maupun daerah harus memastikan kewajiban pembayaran sesuai status kepegawaian, sumber anggaran, dan ketentuan yang berlaku.

Kedua, mengevaluasi penyebab keterlambatan. Perlu diperiksa apakah masalah berasal dari proses pencairan anggaran, administrasi, klaim pelayanan, atau pengelolaan keuangan rumah sakit. Jika ditemukan kelalaian atau penyimpangan, harus ada tindak lanjut dan pertanggungjawaban.

Ketiga, memperkuat pengawasan dan transparansi. Manajemen rumah sakit, Dinas Kesehatan, dan pemerintah daerah perlu memberikan informasi terbuka mengenai hak yang belum dibayarkan, penyebab keterlambatan, serta target penyelesaiannya. Tenaga kesehatan juga harus memiliki saluran pengaduan yang aman.

Berdasarkan informasi Kementerian Kesehatan dan pembaruan per 30 September 2026, targetnya terbagi menjadi tiga tahap besar: 22 RSUD pada 2025, 20 RSUD pada 2026, dan 24 RSUD pada 2027. pembaruan penting mengenai jadwal pelaksanaan. Dalam keterangan pemerintah pada 30 September 2026, target penyelesaian dan pengoperasian dibagi menjadi:

2025: 22 RSUD.

2026: 20 RSUD tambahan.

2027: 24 RSUD sisanya.

Sumber : https://kemkes.go.id/id/kemenkes-kebut-pembangunan-66-rs-lengkap-fokus-daerah-terpencil-dan-perbatasan?utm_

https://keslan.kemkes.go.id/phtc?utm_