Kasus keracunan MBG sudah mendapat tindakan dari pemerintah. Beberapa dapur penyedia MBG yang bermasalah telah dihentikan sementara operasionalnya, bahkan ada kepala SPPG yang dicopot dari jabatannya.
Contoh:

SPPG Talangangin, Sidoarjo: Dihentikan sementara selama 30 hari setelah terjadi insiden keamanan pangan.

SPPG Begadung 2, Nganjuk: Dihentikan sementara selama 30 hari dan kepala dapurnya dicopot.

SPPG di Bantul, DI Yogyakarta: Mendapat penghentian operasional setelah ditemukan masalah keamanan pangan.

SPPG di Karo, Sumatera Utara: Dihentikan sementara setelah ditemukan permasalahan terkait keamanan pangan.

SPPG di Blora, Jawa Tengah: Mendapat tindakan penghentian operasional karena permasalahan standar operasional.

SPPG di Jayapura, Papua: Mendapat penghentian sementara setelah ditemukan permasalahan keamanan pangan.

Jika dapur SPPG masih melakukan kesalahan, terutama jika pelanggaran yang sama terus berulang hingga menyebabkan keracunan, sanksinya harus lebih tegas dan tidak cukup hanya berupa teguran. Beberapa sanksi yang layak diterapkan antara lain: Penghentian operasional,Pencabutan sertifikat SLHS,Pemutusan kerja sama permanen,Pencopotan pengelola,Proses hukum.

Berdasarkan Peraturan Badan Gizi Nasional Nomor 4 Tahun 2026 tentang Sistem Penjaminan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan, Pasal 20, 21, 23, dan 26 mengatur evaluasi melalui inspeksi dan uji laboratorium, pembekuan atau pencabutan SLHS, pelaporan dugaan keracunan, hingga penghentian sementara maupun permanen operasional SPPG melalui pemutusan kerja sama.

Sumber:
https://www.bgnsulut.org/berita/insiden-di-sidoarjo-bgn-suspend-berat-sppg-dan-copot-kepala-dapur?utm_
https://www.bgnsulut.org/berita/insiden-di-sidoarjo-bgn-suspend-berat-sppg-dan-copot-kepala-dapur?utm_source=chatgpt.com

https://www.bgn.go.id/news/berita/1251-sppg-disanksi-bgn-1030-sppg-disuspend-karena-langgar-standar?utm
https://www.bgnjateng.org/berita/insiden-di-sidoarjo-bgn-suspend-berat-sppg-dan-copot-kepala-dapur?utm_
https://peraturan.bpk.go.id/Details/350932/peraturan-bgn-no-4-tahun-2026
https://www.bgn.go.id/news/berita/1251-sppg-disanksi-bgn-1030-sppg-disuspend-karena-langgar-standar?utm_source=chatgpt.com
https://www.bgnjateng.org/berita/insiden-di-sidoarjo-bgn-suspend-berat-sppg-dan-copot-kepala-dapur?utm_source=chatgpt.com

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) boleh menggunakan anggaran pendidikan pada tahun 2026 selama tidak mengurangi anggaran untuk kebutuhan utama sekolah, seperti gaji guru, beasiswa, fasilitas sekolah, bantuan operasional, dan peningkatan mutu pendidikan. MBG dinilai dapat mendukung proses belajar karena kecukupan gizi siswa berpengaruh terhadap konsentrasi, kehadiran, dan kesiapan belajar.Namun, pengelolaan anggarannya harus transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sumber :
https://www.mkri.id/berita/anggaran-mbg-harus-dipisahkan-dari-anggaran-pendidikan-25496?utm_
https://www.hukumonline.com/berita/a/pakar-sebut-program-mbg-bisa-masuk-anggaran-pendidikan--asal-tak-korbankan-komponen-inti-lt6a44e2d73d013/

1. Standar Gizi yang Berlaku Nasional

BGN menetapkan standar komposisi gizi, bukan satu menu yang harus sama di seluruh Indonesia.

Setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) didukung tenaga ahli gizi yang bertugas menyusun menu sesuai kebutuhan nutrisi penerima manfaat dan ketersediaan bahan pangan lokal.

Dengan demikian, menu di setiap daerah boleh berbeda, tetapi kandungan gizinya tetap harus memenuhi standar yang ditetapkan.

Sumber:
https://www.bgn.go.id/news/berita/bgn-terapkan-seleksi-terbuka-mitra-sppg-mbg?
https://www.bgn.go.id/news/berita/bgn-terapkan-seleksi-terbuka-mitra-sppg-mbg?utm_

2. Seleksi Vendor Harus Transparan

BGN telah menerapkan mekanisme seleksi terbuka bagi mitra pengelola SPPG melalui petunjuk teknis tahun 2025.

Prosesnya meliputi:

Pemeriksaan administrasi dan legalitas.

Verifikasi kesiapan operasional.

Penilaian kemampuan teknis.

Larangan penggunaan calo atau perantara dalam proses kemitraan.

Tujuannya agar mitra dipilih berdasarkan kemampuan dan kelayakan, bukan kedekatan dengan pihak tertentu.

Sumber:
https://www.bgn.go.id/news/berita/bgn-terapkan-seleksi-terbuka-mitra-sppg-mbg?utm_

3. Pengawasan Keamanan dan Kualitas Makanan

BGN juga mewajibkan SPPG memenuhi standar higiene dan sanitasi, termasuk persyaratan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

Pengawasan mencakup pengelolaan bahan baku, proses memasak, penyimpanan, hingga distribusi makanan kepada siswa.

Sumber:
https://www.bgn.go.id/news/berita/sppg-mbg-wajib-penuhi-standar-higiene-nasional?utm

4. Pengawasan Anggaran dan Akuntabilitas

Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 mengatur pengawasan pelaksanaan MBG.

Pasal 56 menyebutkan bahwa pengawasan internal terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pelaksanaan MBG dilakukan oleh aparat pengawasan internal pemerintah serta lembaga yang berwenang mengawasi keuangan dan pembangunan negara.

Artinya, pemerintah memiliki dasar hukum untuk memeriksa penggunaan anggaran dan pelaksanaan program.

Sumber:
https://peraturan.bpk.go.id/Details/343430/perpres-no-115-tahun-2025

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak mengurangi anggaran pendidikan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Ia memastikan seluruh program strategis pendidikan tetap berjalan dan bahkan terus diperluas.

Penegasan tersebut disampaikan Mendikdasmen dalam Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Program MBG di Provinsi Jawa Timur yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan dan dihadiri oleh Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin; Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya; Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hidayana; Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa; serta kepala daerah di provinsi Jawa Timur.

Sumber:

https://gtkdikmendiksus.kemendikdasmen.go.id/mendikdasmen-program-makan-bergizi-gratis-tidak-mengurangi-anggaran-pendidikan/

Penentuan mitra atau pengelola dapur MBG berada di bawah kewenangan Badan Gizi Nasional (BGN) melalui proses pendaftaran, verifikasi administrasi, verifikasi lapangan, hingga penetapan mitra SPPG. Pendaftaran dilakukan melalui portal resmi BGN.

Sumber:
https://www.bgn.go.id/news/berita/bgn-tetapkan-tahapan-jelas-pemilihan-mitra-sppg?utm_

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memiliki anggaran yang tidak seluruhnya digunakan untuk membeli bahan makanan. Anggaran MBG ditetapkan sebesar Rp13.000 per porsi kecil dan Rp15.000 per porsi besar. Anggaran tersebut juga mencakup biaya operasional dapur dan fasilitas pendukung program.

Alokasi biaya bahan makanan adalah Rp8.000 untuk balita, PAUD/TK, dan siswa SD kelas 1–3, serta Rp10.000 untuk siswa SD kelas 4 ke atas hingga ibu menyusui. Sementara itu, sekitar Rp3.000 per porsi dialokasikan untuk operasional, seperti listrik, air, gas, internet, bahan bakar kendaraan, insentif relawan dapur, perlengkapan kebersihan, dan kebutuhan distribusi makanan.

Selain itu, terdapat alokasi sekitar Rp2.000 per porsi untuk insentif fasilitas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Dana ini berkaitan dengan penyediaan fasilitas pendukung, seperti bangunan dapur, gudang, instalasi pengolahan air limbah (IPAL), penyaringan air, serta peralatan memasak dan penyimpanan makanan. Dengan demikian, jika dihitung untuk porsi besar, Rp10.000 dialokasikan untuk bahan makanan, Rp3.000 untuk operasional, dan Rp2.000 untuk fasilitas. Totalnya mencapai Rp15.000 per porsi.

BGN telah mengatur penyusunan menu berdasarkan kebutuhan gizi, termasuk sumber karbohidrat, protein hewani dan nabati, sayuran, serta buah. Jika ditemukan makanan yang tidak sesuai standar atau diduga tidak sebanding dengan anggaran bahan baku.

Sumber : https://www.bgn.go.id/news/siaran-pers/bgn-ingatkan-anggaran-bahan-makan-mbg-rp8000-rp10000-bukan-rp15000
https://www.bgn.go.id/news/siaran-pers/bgn-ingatkan-anggaran-bahan-makan-mbg-rp8000-rp10000-bukan-rp15000?utm_source=chatgpt.com

Anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dibagi ke dalam beberapa komponen utama agar pelaksanaan program tidak hanya berfokus pada penyediaan makanan, tetapi juga mendukung operasional dapur, fasilitas, dan distribusi kepada penerima manfaat. Untuk porsi kecil, anggaran ditetapkan sebesar Rp13.000, sedangkan porsi besar sebesar Rp15.000 per penerima manfaat per hari.

Komponen pertama adalah biaya bahan baku makanan, yaitu sekitar Rp8.000 untuk porsi kecil dan Rp10.000 untuk porsi besar. Dana ini digunakan untuk pengadaan bahan pangan seperti beras, jagung, sayuran, buah-buahan, protein hewani, protein nabati, dan susu. Seluruh bahan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan gizi penerima manfaat serta ketersediaan dan harga bahan pangan di masing-masing daerah.

Komponen kedua adalah biaya operasional, dengan alokasi maksimal sekitar Rp3.000 per porsi. Dana ini mendukung kebutuhan sehari-hari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), seperti listrik, air, gas, internet, kebersihan, perlengkapan pelindung diri, insentif relawan, serta kebutuhan operasional lainnya. Komponen ini diperlukan agar proses pengolahan makanan hingga pendistribusian kepada sekolah dan kelompok penerima manfaat dapat berjalan dengan baik.

Komponen ketiga adalah insentif fasilitas SPPG, yang dalam skema sebelumnya diperhitungkan setara Rp2.000 per porsi. Dana ini berkaitan dengan ketersediaan fasilitas pendukung, seperti bangunan dapur, gudang, instalasi pengolahan air limbah, penyaringan air, serta peralatan memasak. BGN juga melakukan penyesuaian mekanisme pembiayaan pada Oktober dan November 2026 untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas. Dengan pembagian tersebut, anggaran MBG diharapkan dapat mendukung seluruh rantai pelayanan, mulai dari pengadaan bahan pangan hingga makanan diterima masyarakat.

sumbernya: https://www.bgn.go.id/news/siaran-pers/bgn-ingatkan-anggaran-bahan-makan-mbg-rp8000-rp10000-bukan-rp15000