Anggota Komisi III DPR RI, Bimantoro Wiyono, mengapresiasi keberhasilan Badan Narkotika Nasional (BNN) bersama Bareskrim Polri, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, serta TNI Angkatan Laut
Anggota Komisi VI DPR RI, Kawendra Lukistian, mengecam dugaan penggunaan ayat Al-Qur’an dalam aktivitas promosi minuman beralkohol merk Newport pada sebuah festival musik. Kawendra menilai,
Anggota Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang (Pansus RUU) Daerah Kepulauan DPR RI, Alimudin Kolatlena, mengatakan salah satu substansi strategis yang tengah dimatangkan adalah formulasi Dana Khusus
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, menilai meningkatnya kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke sejumlah destinasi di Nusa Tenggara Barat (NTB) menjadi sinyal
Lonjakan kunjungan wisatawan ke Gili Meno, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), dinilai belum sepenuhnya diimbangi dengan sistem pengelolaan sampah yang memadai. Anggota Komisi VII DPR
Anggota Komisi III DPR RI, Bob Hasan, mendorong pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset agar tidak lagi berhenti pada perdebatan konseptual mengenai Non-Conviction Based (NCB)
Anggota Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Daerah Kepulauan (Pansus RUU Daerah Kepulauan) DPR RI, Alimudin Kolatlena, optimistis pembahasan RUU Daerah Kepulauan dapat dituntaskan dan disahkan menjadi
Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI siap memperluas akses ekspor dan membuka peluang kerja sama internasional bagi Kabupaten Garut, Jawa Barat. Salah satu potensi
Sejumlah wilayah di Kabupaten Bogor tengah dipersiapkan untuk masuk dalam tahapan pemekaran sebagai Daerah Otonomi Baru (DOB), di antaranya Bogor Timur dan Bogor Barat. Namun,
Komisi III DPR RI menyoroti kasus meninggalnya Winda Lorenza (35), mantan istri seorang anggota Polri, yang ditemukan tewas dengan luka tembak di bagian kepala di
Kabupaten Garut dinilai memiliki modal sejarah, kekayaan budaya, serta potensi ekonomi yang kuat untuk dikembangkan hingga menembus pasar dan jejaring internasional. Hal tersebut mengemuka dalam
Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Bob Hasan, menegaskan pentingnya perlindungan hak-hak masyarakat adat, terutama yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam (SDA) di wilayah
