Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong, menegaskan pentingnya pelibatan kalangan akademisi dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemilihan Umum (Pemilu). Menurutnya, masukan akademisi
Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya mulai mengerucut pada pembatasan jenis tindak pidana yang menjadi sasaran
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong, meminta tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), baik Paruh Waktu maupun Penuh Waktu, khususnya di daerah,
Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Melly Goeslaw, mendorong platform digital menerapkan teknologi audio fingerprint untuk mengidentifikasi, mendeteksi, dan melacak penggunaan karya musik secara akurat.
Komisi III DPR RI mengapresiasi dan mendukung langkah tegas Polri yang menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Irjen Pol Ahrie Sonta terkait perkara
Anggota Komisi XII DPR RI, Ramson Siagian, memastikan anggaran subsidi energi masih mencukupi hingga akhir tahun. Di tengah sorotan publik mengenai potensi kelangkaan BBM dan
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong, mengapresiasi kesepakatan Pimpinan DPR RI dan Pemerintah untuk memperjuangkan peningkatan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)
Anggota Komisi VIII DPR RI, M. Husni, mengajak generasi muda melanjutkan semangat perjuangan para pahlawan dengan memperkuat persatuan dan kesatuan serta berperan aktif dalam pembangunan
Anggota Komisi XII DPR RI, Ramson Siagian, menekankan pentingnya pemilihan teknologi terkini dan penentuan lokasi yang aman dalam rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN)
Wakil Ketua DPR RI Koordinator Politik dan Keamanan (Korpolkam), Sufmi Dasco Ahmad, mengungkapkan bahwa dugaan penyadapan ilegal turut dibahas dalam pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, mendorong agar dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden dan sejumlah tokoh politik tidak hanya dijerat dengan ketentuan pidana dalam Undang-Undang
Pemulihan aset bagi korban investasi bodong menjadi salah satu aspek penting yang disoroti dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana. Salah satu
