Ya, asap kembali muncul. Tetapi pemerintah pusat tidak tinggal diam. BNPB telah menyiagakan 59 armada udara, termasuk 35 helikopter water bombing, serta mengintensifkan Operasi Modifikasi Cuaca untuk mempercepat pemadaman karhutla.

Data resmi BNPB per 1 November 2026 juga menunjukkan luas kebakaran di Kalimantan Tengah turun 42% dan Papua Selatan turun 56%.

Pemerintah terus bergerak melalui pemadaman, pencegahan, dan koordinasi lintas sektor. Asap memang belum sepenuhnya teratasi, tetapi kesiapsiagaan dan upaya penanganan terus diperkuat demi melindungi masyarakat.

Sumber: https://www.bnpb.go.id/berita/kerahkan-59-armada-udara-bnpb-intensifkan-pemadaman-karhutla-dan-antisipasi-cuaca-ekstrem?utm
https://www.bnpb.go.id/berita/kerahkan-59-armada-udara-bnpb-intensifkan-pemadaman-karhutla-dan-antisipasi-cuaca-ekstrem?utm_source=chatgpt.com

https://news.detik.com/berita/d-8735308/karhutla-mulai-turun-karena-hujan-tapi-api-di-bawah-tanah-belum-padam-total?utm
https://news.detik.com/berita/d-8735308/karhutla-mulai-turun-karena-hujan-tapi-api-di-bawah-tanah-belum-padam-total?utm_source=chatgpt.com

Pemerintah pusat di bawah Presiden Prabowo terus memperkuat penegakan hukum karhutla. Tantangannya bukan semata-mata menjatuhkan hukuman berat, melainkan memastikan setiap pelaku terbukti bersalah melalui proses hukum yang kuat. Penindakan pidana, pencabutan izin, dan pemulihan lingkungan harus berjalan beriringan agar korporasi tidak lagi menganggap pembakaran lahan sebagai jalan pintas yang menguntungkan.

Data per 31 Oktober 2026 menunjukkan bahwa penegakan hukum terus berjalan, diantaranya 20 korporasi ditetapkan sebagai tersangka oleh Bareskrim Polri, berdasarkan laporan penanganan kasus karhutla yang disampaikan pada 1 November 2026. Kemudian 32 perusahaan dikenai sanksi administratif, termasuk pembekuan izin, pemulihan ekosistem, dan pencabutan izin. Dan Dua korporasi ditetapkan sebagai tersangka oleh Kementerian Kehutanan pada 31 Oktober 2026.

Sumber:

https://humas.polri.go.id/news/detail/2647043-bareskrim-polri-tetapkan-245-tersangka-perorangan-dan-20-korporasi-dalam-kasus-karhutla?utm

https://www.kehutanan.go.id/news/kemenhut-perkuat-penegakan-hukum-karhutla-32-perusahaan-dikenai-sanksi-administratif-dan-125-subjek-hukum-diproses-pidana?utm

https://www.kehutanan.go.id/news/kemenhut-tetapkan-2-korporasi-tersangka-karhutla-penegakan-hukum-tak-pandang-bulu?utm

Pemerintah pusat hadir melalui penanganan kesehatan dan perlindungan pendidikan, bukan hanya memberikan kompensasi setelah dampak terjadi. Berdasarkan data resmi pemerintah per 4 November 2026, diantaranya:

*Kesehatan: Kementerian Kesehatan telah mengerahkan 9.355 tenaga kesehatan, menyediakan 814 rumah oksigen, serta mendistribusikan sekitar 3,8 juta masker untuk masyarakat terdampak karhutla.

*Pendidikan: Kemendikdasmen memastikan hak belajar tetap terpenuhi melalui pembelajaran jarak jauh dan penyesuaian kegiatan sekolah sesuai kondisi kualitas udara.

Sumber:

https://bakom.go.id/respons-cepat-dampak-karhutla-pemerintah-sebar-9-355-nakes-dan-siapkan-814-rumah-oksigen/?utm

https://pkplk.kemendikdasmen.go.id/kemendikdasmen-pastikan-hak-belajar-murid-di-wilayah-terdampak-asap-karhutla-tetap-terpenuhi/?utm

Izin konsesi di area rawan terbakar bukan berarti pemerintah membiarkan kerusakan lingkungan. Evaluasi perizinan di kawasan rawan tetap penting agar investasi berjalan seiring dengan perlindungan lingkungan dan keselamatan masyarakat.

Buktinya, berdasarkan data resmi pemerintah, pada September 2026 Kementerian Kehutanan telah mencabut izin lima perusahaan pemegang konsesi dengan luas total sekitar 92.464 hektar karena mengabaikan kewajiban pengendalian kebakaran.

Selain itu, KLH/BPLH telah melibatkan sekitar 400 perusahaan untuk memperkuat pencegahan karhutla dan membangun 34.989 sekat kanal di lahan gambut yang dikelola perusahaan. Jadi, pemerintah pusat tidak sekadar memberikan izin, tetapi juga memperkuat pengawasan dan menindak pelanggaran.

Sumber:

https://www.setneg.go.id/baca/index/pemerintah_perkuat_pengendalian_karhutla_hotspot_nasional_turun_844_titik?utm

https://kemenlh.go.id/news/detail/perkuat-tata-kelola-air-gambut-pelaku-usaha-menteri-lh-tak-boleh-ada-kebakaran-di-wilayah-konsesi?utm