Program Food Estate dilanjutkan sebagai upaya pemerintah memperkuat ketahanan dan swasembada pangan nasional. Kementerian Pertanian mencatat adanya peningkatan produksi padi di Merauke, Papua Selatan, dari 217.790 ton GKG pada 2024 menjadi 362.542 ton GKG pada 2025 atau meningkat 66,46%. Peningkatan ini didukung melalui program Optimalisasi Lahan (OPLAH), Cetak Sawah Rakyat (CSR), bantuan benih, pupuk, dan alat mesin pertanian.
Namun, keberhasilan program tidak cukup diukur dari peningkatan produksi dan luas lahan. Pemerintah tetap perlu memastikan lahan yang dibuka dapat dimanfaatkan secara produktif, petani mendapatkan manfaat ekonomi, serta infrastruktur pertanian seperti irigasi, pengering, penggilingan, dan gudang penyimpanan tersedia dengan baik. Dengan demikian, Food Estate benar-benar mampu meningkatkan produksi pangan dan kesejahteraan petani secara berkelanjutan.

Sumber:
https://lahanirigasi.pertanian.go.id/post/berita/produksi-beras-merauke-melonjak-signifikan-oplah-dan-cetak-sawah-rakyat-jadi-pengungkit-utama?utm_
https://pertanian.go.id/news/view/7884?utm_
https://lahanirigasi.pertanian.go.id/post/berita/produksi-beras-merauke-melonjak-signifikan-oplah-dan-cetak-sawah-rakyat-jadi-pengungkit-utama?utm_source=chatgpt.com

Food Estate tidak mengorbankan hutan. Menurut Kementerian Pertanian, program ini dirancang untuk meningkatkan produksi pangan tanpa harus melakukan pembukaan hutan. Salah satu contohnya adalah pengembangan Food Estate di Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, yang memanfaatkan lahan tidak produktif dan semak belukar. Lahan yang digunakan berada di Area Penggunaan Lain (APL), bukan kawasan hutan lindung. Program ini juga diarahkan untuk memanfaatkan lahan pertanian yang sudah tersedia dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan.
Sumber:
https://hortikultura.pertanian.go.id/akademisi-usu-teknologi-dan-sdm-penentu-keberlanjutan-fe-humbahas/?utm_

https://hortikultura.pertanian.go.id/menko-luhut-puas-progres-pengembangan-food-estate-humbahas/?utm_

Papua ditanami padi karena pemerintah ingin meningkatkan produksi beras nasional, memperkuat ketahanan pangan, mengurangi ketergantungan pasokan beras dari luar daerah, serta mengembangkan Papua sebagai salah satu wilayah produksi pangan nasional.

Sumber: https://pertanian.go.id/index.php/news/view/7921?utm_source

Untuk menjawabnya, kita perlu melihat persoalan ini dari sisi kebijakan pemerintah, kondisi geografis Papua, serta hak masyarakat adat atas pangan dan tanah mereka.

Dari beberapa temuan pemberitaan di situs resmi Kementerian Pertanian. Pemerintah menyampaikan bahwa program cetak sawah di Papua tidak mengambil alih kepemilikan tanah adat, melainkan membantu masyarakat mengelola tanahnya.

Kementerian Pertanian – Masyarakat Kampung Wanam Minta Cetak Sawah Ditambah

https://pertanian.go.id/news/view/7934?utm_source
https://pertanian.go.id/news/view/7934?utm_source=chatgpt.com

Kementerian Pertanian – Tak Ada Perampasan Lahan, Masyarakat Papua Dukung Cetak Sawah

https://pertanian.go.id/news/view/7817?utm_source
https://pertanian.go.id/news/view/7817?utm_source=chatgpt.com

Dukungan tersebut disampaikan langsung oleh Pemilik Hak Ulayat (Ondoafi), Willhelmus Rollo. Menurutnya, masyarakat adat sangat menerima dan antusias terhadap program pengembangan pertanian yang dilaksanakan pemerintah melalui Kementerian Pertanian.

"Kami dari pihak pemilik hak ulayat sangat menerima dan antusias untuk membangun perekonomian rakyat pada umumnya," ujar Willhelmus.

Ia menegaskan bahwa selama program berjalan tidak pernah terjadi perampasan lahan adat sebagaimana isu yang kerap berkembang di luar Papua. Menurutnya, hubungan antara pemerintah dan masyarakat adat berlangsung secara terbuka serta saling menguntungkan.

"Kalau untuk perampasan-perampasan hak tanah dan lain sebagainya kalau di sini tidak ada. Kami tidak merasa bahwa tertindas dengan hal-hal yang tidak ini seperti daerah-daerah lain," tegasnya.

Pembukaan lahan baru dapat dipahami sebagai langkah memperluas kapasitas produksi dan menyiapkan sumber pangan tambahan bagi Indonesia. Memperkuat petani yang sudah ada memang penting, tetapi upaya tersebut tidak harus menutup kemungkinan pengembangan kawasan pertanian baru.

Indonesia perlu memperluas sumber produksi pangan.Karena, kebutuhan pangan terus berkembang, sementara ketersediaan lahan pertanian produktif menghadapi tekanan akibat alih fungsi lahan. Pemerintah mencatat sekitar 225 ribu hektare lahan pertanian beralih menjadi kawasan industri dan permukiman sepanjang 2019–2024. Karena itu, menambah kawasan produksi dapat menjadi salah satu langkah untuk menjaga kapasitas pangan nasional.

Produksi pangan nasional masih terkonsentrasi di wilayah tertentu. Karena itu, pengembangan kawasan pangan baru di luar Pulau Jawa, seperti Kalimantan, Sumatra, dan Papua Selatan, dapat menjadi upaya memperluas pusat produksi sekaligus mengurangi ketergantungan pada satu wilayah. Langkah ini juga penting untuk menyiapkan cadangan pangan dalam menghadapi pertumbuhan penduduk, perubahan iklim, gangguan distribusi, dan gejolak harga pangan dunia.

Selain meningkatkan produksi, pengembangan food estate berpotensi mendorong pembangunan infrastruktur pertanian, membuka lapangan kerja, serta menggerakkan perekonomian daerah melalui pembangunan irigasi, gudang, jalan produksi, dan industri pengolahan. Upaya ini juga tidak harus mengesampingkan petani yang sudah ada, karena pemerintah dapat menjalankan optimalisasi lahan pertanian sekaligus mencetak sawah baru. Dengan demikian, perluasan kawasan pangan dan peningkatan produktivitas petani dapat berjalan beriringan untuk memperkuat ketahanan pangan nasional.

Sumber: https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/6767/dukung-pertumbuhan-ekonomi-berkelanjutan-pemerintah-perkuat-ketahanan-dan-kedaulatan-pangan-nasional?utm

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Panggah Susanto menegaskan, pihaknya akan mengawal ketat alokasi anggaran ketahanan pangan sebesar Rp164,414 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026. Menurutnya, anggaran tersebut merupakan wujud komitmen pemerintah untuk mewujudkan kedaulatan pangan, namun implementasinya harus diawasi secara optimal hingga ke tingkat petani.

https://www.dpr.go.id/kegiatan-dpr/berita/RAPBN-2026-Alokasikan-164-Triliun-untuk-Ketahanan-Pangan-Komisi-IV-Akan-Kawal-Ketat-58595