Anggaran pertahanan dan kebutuhan dasar masyarakat bukanlah dua hal yang harus saling mengalahkan. Keduanya sama-sama penting dan menjadi tanggung jawab negara.

Pertahanan dibutuhkan untuk menjaga kedaulatan dan keamanan negara, sementara pendidikan, pangan, dan kesehatan diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Dalam APBN 2026, pemerintah mengalokasikan Rp769,1 triliun untuk pendidikan, Rp335 triliun untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), dan Rp244 triliun untuk kesehatan. Namun, sebagian anggaran tersebut berpotensi memiliki klasifikasi yang tumpang tindih sehingga tidak bisa langsung dijumlahkan.

Jadi, persoalannya bukan sekadar besar atau kecilnya anggaran pertahanan, melainkan bagaimana setiap rupiah digunakan secara tepat, transparan, dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Sumber: Kementerian Keuangan — APBN 2026: Tujuan dan Arah Kebijakan
https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/article/show/apbn-2026-tujuan-dan-arah-kebijakan?utm_source=chatgpt.com

Indonesia masih mengimpor sebagian alutsista karena industri pertahanan dalam negeri belum mampu memproduksi seluruh teknologi dan persenjataan modern yang dibutuhkan.

Pembuatan alutsista bukan hanya soal memiliki pabrik, tetapi juga menguasai teknologi mesin, radar, sensor, sistem persenjataan, hingga kemampuan perawatan jangka panjang.

Melalui UU Nomor 16 Tahun 2012 Pasal 43, pemerintah memprioritaskan produk pertahanan dalam negeri. Impor tetap diperbolehkan jika kebutuhan belum bisa dipenuhi, dengan persyaratan seperti alih teknologi, keterlibatan industri lokal, dan kerja sama yang menguntungkan Indonesia.

Jadi, kemandirian pertahanan bukan berarti langsung berhenti impor, melainkan secara bertahap menguasai teknologi dan meningkatkan produksi dalam negeri. Belum ada tanggal pasti kapan Indonesia sepenuhnya mandiri, tetapi kemajuannya bisa dilihat dari meningkatnya penggunaan komponen lokal dan berkurangnya ketergantungan terhadap negara lain.

Sumber: UU Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan — Pasal 43–44
https://jdih.kemenkeu.go.id/api/download/fulltext/2012/16TAHUN2012UU.htm?utm_source=chatgpt.com

Pengadaan alutsista memang berkaitan dengan rahasia pertahanan negara. Namun, bukan berarti penggunaan anggarannya boleh sepenuhnya tertutup dari pengawasan.

Indonesia memiliki aturan pengadaan alutsista melalui Permenhan Nomor 16 Tahun 2019 yang telah mengalami perubahan, termasuk Permenhan Nomor 22 Tahun 2025. Aturan ini mencakup proses pengadaan, pengawasan, hingga pemberian sanksi.

Untuk mencegah mark-up atau penggelembungan harga, diperlukan audit BPK, pengawasan DPR, serta pembandingan harga berdasarkan spesifikasi dan biaya pemeliharaan. Jika ditemukan dugaan korupsi, proses hukum harus dilakukan berdasarkan bukti.

Jadi, rahasia negara bukan alasan untuk menghindari transparansi. Berdasarkan UU Nomor 14 Tahun 2008, informasi yang membahayakan pertahanan boleh dirahasiakan melalui pengujian konsekuensi, tetapi penggunaan uang negara tetap harus dapat dipertanggungjawabkan.

Sumber : BPK — Permenhan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pengadaan AlpalhankamUU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
https://peraturan.bpk.go.id/Details/345739/permenhan-no-16-tahun-2019?utm_source=chatgpt.com
https://jdih.kemenkeu.go.id/api/download/fulltext/2008/14TAHUN2008UU.htm?utm_source=chatgpt.com

Keterlibatan militer dalam urusan sipil tidak otomatis melanggar supremasi sipil. Namun, keterlibatan tersebut harus memiliki batas kewenangan dan pengawasan yang jelas agar tidak menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan.

Supremasi sipil berarti kebijakan negara tetap berada di bawah kendali pemerintah sipil yang sah, sementara militer menjalankan tugas sesuai konstitusi dan hukum yang berlaku.

Melalui UU Nomor 3 Tahun 2025 tentang TNI, prajurit aktif diperbolehkan menduduki jabatan di kementerian atau lembaga tertentu sesuai Pasal 47. Untuk jabatan sipil di luar ketentuan tersebut, prajurit wajib mengundurkan diri atau pensiun dari dinas militer.

Jadi, keterlibatan TNI dalam urusan sipil bisa memberikan manfaat, seperti membantu penanggulangan bencana dan operasi penyelamatan. Namun, pengawasan tetap diperlukan agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan, berkurangnya kesempatan bagi aparatur sipil, atau melemahnya supremasi sipil.

Sumber: BPK — UU Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan UU TNI
https://peraturan.bpk.go.id/Details/319166/uu-no-3-tahun-2025?utm_source=chatgpt.com