Berdasarkan informasi resmi Kementerian Sosial melalui DTSEN, desil 1–4 merupakan kelompok yang dapat diusulkan menerima PKH dan bantuan sembako, sedangkan desil 5 masih dapat diusulkan sebagai peserta PBI Jaminan Kesehatan (PBI-JK).

Penentuan desil didasarkan pada kondisi sosial ekonomi keluarga, seperti pekerjaan, pendidikan, kondisi rumah, daya listrik, dan kepemilikan aset. Artinya, desil bukan hanya ditentukan dari besar kecilnya penghasilan, tetapi juga kondisi kesejahteraan rumah tangga secara keseluruhan. Karena itu, seseorang yang merasa kurang mampu belum tentu otomatis masuk dalam kelompok desil penerima bantuan.

Namun, jika merasa penetapan desil tidak sesuai dengan kondisi ekonomi sebenarnya, masyarakat berhak mengajukan pembaruan atau perbaikan data melalui desa/kelurahan, Dinas Sosial, maupun aplikasi Cek Bansos. Data tersebut akan diverifikasi dan dapat dihitung ulang oleh BPS secara berkala. Pengajuan ini tidak otomatis menjamin seseorang langsung mendapatkan BPJS PBI, karena tetap ada proses penetapan penerima bantuan.

Dengan demikian, masyarakat yang tidak masuk kelompok prioritas PBI tidak seharusnya kehilangan akses terhadap pelayanan kesehatan. Masyarakat dapat menanyakan kemungkinan menjadi peserta BPJS yang iurannya ditanggung pemerintah daerah (PBI daerah/PBPU Pemda) melalui Dinas Sosial atau Dinas Kesehatan setempat. Hal ini penting agar keterbatasan ekonomi dan ketidaksesuaian data tidak menjadi penghalang masyarakat memperoleh hak atas pelayanan kesehatan.

Sumber : https://peraturan.bpk.go.id/Details/344537/permensos-no-3-tahun-2026
https://jdih.kemensos.go.id/detail/surat-edaran-menteri-sosial-republik-indonesia-nomor-3-tahun-6WVJTh1kn4
https://cekbansos.kemensos.go.id/?page_title=FORM+PENCARIAN+PM+(PENERIMA+MANFAAT)

Ada rencana pemutihan tunggakan BPJS Kesehatan. Tapi, per 5 November 2026, pemutihan tersebut belum bisa dianggap berlaku secara umum atau otomatis untuk semua peserta yang menunggak. Pemerintah memang telah membahas penghapusan tunggakan, terutama bagi peserta mandiri yang benar-benar tidak mampu. Tetapi pelaksanaannya masih menunggu keputusan dan aturan resmi. Pada Juni 2026, Direktur Utama BPJS Kesehatan menyatakan pihaknya masih menunggu keputusan pemerintah terkait rencana penghapusan tunggakan sekitar 23 juta peserta dengan nilai sekitar Rp14 triliun.

Sumber : https://finance.detik.com/moneter/d-8525101/tunggakan-23-juta-peserta-bpjs-kesehatan-rp-14-t-bakal-diputihkan/amp?utm_

Pemerintah bukan menghapus program PBI secara keseluruhan.

Penonaktifan sebagian peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan dilakukan sebagai bagian dari upaya pemerintah memperbaiki ketepatan sasaran bantuan sosial melalui pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

Kebijakan ini bertujuan memastikan bantuan iuran kesehatan diprioritaskan bagi masyarakat miskin dan rentan miskin, sekaligus mengurangi ketidaktepatan data penerima yang sudah tidak memenuhi kriteria.

Berdasarkan data yang disampaikan Kementerian Sosial pada Februari 2026, terdapat lebih dari 54 juta masyarakat kelompok desil 1–5 yang belum terdaftar sebagai penerima PBI-JK. Sementara itu, lebih dari 15 juta masyarakat kelompok desil 6–10 dan non-desil masih tercatat sebagai penerima.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya ketidakseimbangan distribusi bantuan yang perlu diperbaiki. Tapi, pelaksanaan kebijakan ini juga harus memperhatikan dampaknya terhadap masyarakat, terutama pasien penyakit kronis dan kelompok rentan yang bergantung pada layanan kesehatan pemerintah.

Pemerintah memastikan keberlanjutan program BPJS Kesehatan melalui beberapa langkah strategis, yaitu memberikan dukungan anggaran negara, meningkatkan kepatuhan pembayaran iuran, memperbaiki ketepatan sasaran penerima PBI melalui DTSEN, serta mengendalikan biaya pelayanan kesehatan.

Pada 2026, pemerintah telah menyetujui tambahan anggaran Rp20 triliun untuk menjaga kelancaran pembayaran klaim kepada fasilitas kesehatan. Selain itu, pemerintah memperkuat pengawasan klaim, meningkatkan efisiensi pengelolaan dana, dan mengoptimalkan pelayanan kesehatan promotif serta preventif.

Dengan langkah tersebut, pemerintah berupaya menjaga keseimbangan antara penerimaan iuran dan pengeluaran pelayanan kesehatan. Meski demikian, keberhasilan mengatasi defisit secara berkelanjutan tetap membutuhkan reformasi pembiayaan, pengelolaan data, dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan.

Tujuan akhirnya adalah memastikan masyarakat tetap memperoleh akses layanan kesehatan yang terjangkau tanpa mengorbankan keberlanjutan keuangan program JKN.

Sumber: https://djsn.go.id/kajian-penelitian/pendapat-bpk-tentang-pengelolaan-program-jaminan-kesehatan-nasional?utm_

Pemerintah menegaskan bahwa tidak boleh ada diskriminasi pelayanan kesehatan antara pasien BPJS Kesehatan dan pasien umum. Setiap masyarakat berhak memperoleh pelayanan medis yang aman, bermutu, manusiawi, dan sesuai standar tanpa dibedakan berdasarkan kemampuan ekonomi maupun jenis jaminan kesehatannya.

Presiden Prabowo telah meminta agar antrean BPJS dipangkas dan kualitas pelayanan bagi peserta JKN terus ditingkatkan.

Untuk memastikan kebijakan tersebut berjalan, pemerintah perlu memperkuat pengawasan melalui Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan, dan BPJS Kesehatan.

Rumah sakit yang terbukti melakukan diskriminasi harus diperiksa secara transparan dan dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah juga membuka ruang pengaduan bagi masyarakat melalui BPJS Kesehatan Care Center 165, aplikasi Mobile JKN, dan kanal pengaduan Kementerian Kesehatan.

Prinsipnya, negara tidak boleh membiarkan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan yang berbeda hanya karena status ekonominya. BPJS adalah instrumen perlindungan kesehatan rakyat, sehingga kualitas dan martabat pelayanan harus tetap dijaga.

Sumber: https://peraturan.bpk.go.id/Details/350851/permenkes-no-6-tahun-2026?utm_

Sampai 5 November 2026, belum ada keputusan pemerintah untuk menaikkan iuran BPJS Kesehatan demi menopang perluasan program kesehatan gratis. Pemerintah justru sedang mengkaji pembiayaan melalui APBN dan APBD, termasuk rencana memperluas penerima PBI-JK hingga desil 8.

Dengan demikian, perluasan perlindungan kesehatan tidak serta-merta harus dibebankan kepada masyarakat melalui kenaikan iuran. Meski begitu, keberlanjutan pembiayaan JKN tetap perlu dijaga agar peningkatan cakupan peserta sejalan dengan kemampuan fiskal dan kualitas pelayanan kesehatan.

Sumber : https://www.antaranews.com/berita/5695225/menkes-sebut-belum-ada-rencana-kenaikan-tarif-bpjs-tahun-2026?utm_

1. Data desil berasal dari mana?
Sumber utama pengelompokan desil masyarakat adalah Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), yaitu basis data pemerintah yang digunakan untuk menggambarkan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. DTSEN dibentuk melalui integrasi beberapa sumber data pemerintah, sehingga diharapkan dapat menghasilkan data yang lebih terpadu dan akurat dalam menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Data yang diintegrasikan tersebut meliputi DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) yang sebelumnya dikelola Kementerian Sosial, P3KE (Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem), serta Regsosek (Registrasi Sosial Ekonomi). Ketiga sumber data tersebut menjadi bahan dasar dalam penyusunan DTSEN untuk memperbaiki ketepatan sasaran program pemerintah.

Selanjutnya, data tersebut dipadankan dengan data kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) serta diperkaya dengan berbagai data administrasi lainnya. Proses ini bertujuan memastikan identitas dan kondisi sosial ekonomi masyarakat dapat teridentifikasi dengan lebih baik, sehingga pengelompokan desil tidak hanya mengandalkan satu sumber data.

DTSEN kemudian menjadi rujukan pemerintah dalam menentukan sasaran berbagai program sosial dan ekonomi, termasuk bantuan sosial. Pembentukan dan pengelolaannya memiliki dasar hukum Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional, yang ditetapkan pada 5 Februari 2025. Dengan demikian, DTSEN diharapkan menjadi dasar pendataan yang lebih terpadu, akurat, dan tepat sasaran dalam menentukan masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan pemerintah.
Sumber : https://peraturan.bpk.go.id/Read/375640/Inpres%20Nomor%204%20Tahun%202025.pdf, https://ppid.kemenkopmk.go.id/inovasi-ppid/inovasi-detail/pensasaran-percepatan-penghapusan-kemiskinan-ekstrem-p3ke?
https://data.go.id/dataset/dataset/data-p3ke
https://www.bps.go.id/id/news/2024/06/20/570/bps-hadiri-peluncuran-kolaborasi-pemanfaatan-sistem-data-regsosek.html?

2. Siapa yang menentukan dan memperbarui data desil?
Dalam pengelolaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), perlu dibedakan antara pihak yang bertugas mengelola dan menghitung data, pihak yang memberikan informasi, serta pihak yang menggunakan data tersebut. Badan Pusat Statistik (BPS) memiliki peran utama dalam menyusun, mengelola, memutakhirkan DTSEN, serta melakukan penghitungan dan pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat ke dalam desil.
https://ppid.kemenkopmk.go.id/inovasi-ppid/inovasi-detail/pensasaran-percepatan-penghapusan-kemiskinan-ekstrem-p3ke?utm_source=chatgpt.com
https://www.bps.go.id/id/news/2024/06/20/570/bps-hadiri-peluncuran-kolaborasi-pemanfaatan-sistem-data-regsosek.html?utm_source=chatgpt.com

Sementara itu, Kementerian Sosial menggunakan DTSEN sebagai dasar dalam menentukan sasaran program bantuan sosial sekaligus mendukung proses pemutakhiran data. Pemerintah daerah juga berperan membantu penyediaan, pemeriksaan, dan pemutakhiran informasi masyarakat agar data yang digunakan sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan.

Di tingkat paling bawah, pemerintah desa dan kelurahan menjadi salah satu jalur bagi masyarakat untuk menyampaikan usulan, sanggahan, maupun koreksi apabila terdapat ketidaksesuaian data. Selain itu, kementerian dan lembaga terkait turut menyediakan serta memperbarui data sesuai dengan kewenangannya. Masyarakat sendiri memiliki peran penting untuk memberikan informasi dan melaporkan apabila kondisi sosial ekonominya tidak sesuai dengan data yang tercatat.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa pihak yang melakukan penghitungan dan pengelompokan desil adalah BPS, sedangkan kementerian, pemerintah daerah, desa/kelurahan, dan masyarakat berperan dalam penyediaan informasi serta mendukung proses pemutakhiran data. Pembagian peran ini juga ditegaskan dalam Peraturan BPS Nomor 6 Tahun 2025 tentang Penyusunan dan Pengelolaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
sumber : https://jdih.bps.go.id/public/dokumen-hukum/eyJpdiI6ImVkb3V5VW91M0d4UTlybnRrR2NpUnc9PSIsInZhbHVlIjoieUFrNzF2SW5XU2VYdWlEaFpvQTFyUT09IiwibWFjIjoiNDA5NDIzMThhNDZkODAwZGZmOTJiNmI1ZDI3YzYwNDQ2ZTJlYjhlYzAwNzQyMGNhOTIwZGUyYTQxYTI3OGI5NCIsInRhZyI6IiJ9?
https://rohulkab.bps.go.id/id/news/2026/08/23/347/dtsen-jadi-rujukan-bersama--bps-jelaskan-arti-desil.html?

3.Mengapa orang yang jelas-jelas miskin bisa tercoret atau naik desil?
Masyarakat yang benar-benar miskin bisa tercoret dari daftar penerima bantuan sosial karena beberapa faktor. Pertama, data tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, misalnya seseorang masih tercatat memiliki pekerjaan atau penghasilan, padahal sudah kehilangan pekerjaan atau mengalami penurunan pendapatan. Kedua, data kependudukan tidak sinkron, seperti NIK bermasalah, alamat belum diperbarui, atau perubahan anggota keluarga belum tercatat.

Ketiga, penilaian kepemilikan aset, seperti rumah atau tanah warisan, yang belum tentu mencerminkan kemampuan ekonomi seseorang. Keempat, perubahan peringkat desil, karena desil dihitung berdasarkan perbandingan tingkat kesejahteraan masyarakat. Akibatnya, seseorang bisa mengalami kenaikan desil meskipun kondisi ekonominya tidak membaik.

Kelima, kesalahan pendataan dan verifikasi lapangan, sehingga kondisi nyata masyarakat, seperti penghasilan tidak tetap, jumlah tanggungan, dan kondisi rumah, tidak tergambarkan secara akurat.

Kesalahan tersebut dapat menyebabkan exclusion error, yaitu masyarakat yang sebenarnya layak menerima bantuan justru tidak masuk dalam daftar penerima. Karena itu, pemerintah perlu memastikan pendataan, verifikasi, dan pemutakhiran DTSEN dilakukan secara akurat berdasarkan kondisi nyata masyarakat.

sumber :
https://rohulkab.bps.go.id/id/news/2026/08/23/347/dtsen-jadi-rujukan-bersama--bps-jelaskan-arti-desil.html?

Pada prinsipnya, penonaktifan kepesertaan JKN tidak boleh menghilangkan hak pasien untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang dibutuhkan, terutama dalam kondisi gawat darurat. Pemerintah dan BPJS Kesehatan harus memastikan tidak terjadi pasien terlantar akibat persoalan administrasi kepesertaan.

Jadi, tidak tepat apabila semua tanggung jawab dibebankan kepada BPJS Kesehatan atau pasien saja. Harus ditelusuri siapa yang menerbitkan keputusan penonaktifan, apa dasar hukumnya, bagaimana prosesnya, dan apakah pasien telah mendapatkan pemberitahuan serta alternatif perlindungan.

Sumber : https://jdih.kemkes.go.id/documents/undang-undang-nomor-17-tahun-2023

2.Bagaimana dengan pasien cuci darah yang jadwalnya rutin?
Ada ketentuan khusus yang sangat relevan.

Pada 11 Februari 2026, Kementerian Kesehatan menerbitkan Surat Edaran Nomor HK.02.02/D/539/2026.

Isinya menegaskan bahwa rumah sakit tidak boleh menolak pasien yang kepesertaan JKN-nya dinonaktifkan sementara, selama pasien membutuhkan pelayanan berdasarkan indikasi medis.

Kemenkes secara khusus menyebut:

· Pasien hemodialisis atau cuci darah.

· Pasien terapi kanker.

· Pasien dengan penyakit katastropik lainnya.

Rumah sakit diwajibkan memberikan pelayanan sesuai standar medis, termasuk tindakan esensial untuk menyelamatkan nyawa dan mencegah kecacatan.

Namun, ada catatan penting: ketentuan khusus dalam surat edaran ini berlaku paling lama tiga bulan sejak kepesertaan dinyatakan nonaktif sementara. Jadi, surat edaran tersebut tidak boleh ditafsirkan sebagai jaminan pembiayaan tanpa batas waktu bagi semua peserta nonaktif.
sumber: https://www.kemkes.go.id/id/keselamatan-pasien-prioritas-rs-tak-boleh-tolak-peserta-jkn-nonaktif-sementara?

3. Siapa yang harus bertanggung jawab atas penonaktifan?
Masyarakat yang benar-benar miskin bisa tercoret dari daftar penerima bantuan sosial karena beberapa faktor. Pertama, data tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, misalnya seseorang masih tercatat memiliki pekerjaan atau penghasilan, padahal sudah kehilangan pekerjaan atau mengalami penurunan pendapatan. Kedua, data kependudukan tidak sinkron, seperti NIK bermasalah, alamat belum diperbarui, atau perubahan anggota keluarga belum tercatat.

Ketiga, penilaian kepemilikan aset, seperti rumah atau tanah warisan, yang belum tentu mencerminkan kemampuan ekonomi seseorang. Keempat, perubahan peringkat desil, karena desil dihitung berdasarkan perbandingan tingkat kesejahteraan masyarakat. Akibatnya, seseorang bisa mengalami kenaikan desil meskipun kondisi ekonominya tidak membaik.

Kelima, kesalahan pendataan dan verifikasi lapangan, sehingga kondisi nyata masyarakat, seperti penghasilan tidak tetap, jumlah tanggungan, dan kondisi rumah, tidak tergambarkan secara akurat.

Kesalahan tersebut dapat menyebabkan exclusion error, yaitu masyarakat yang sebenarnya layak menerima bantuan justru tidak masuk dalam daftar penerima. Karena itu, pemerintah perlu memastikan pendataan, verifikasi, dan pemutakhiran DTSEN dilakukan secara akurat berdasarkan kondisi nyata masyarakat.

sumber;https://indonesia.go.id/informasi/layanan/detail/kemensos-beri-panduan-teknis-reaktivasi-pbi-jk?
Untuk pengaduan:

BPJS Kesehatan Care Center 165.

WhatsApp PANDAWA: 0811-8-165-165.

Halo Kemenkes: 1500-567.

Dinas Sosial kabupaten/kota.

Dinas Kesehatan setempat.

Sumber : https://www.bpjs-kesehatan.go.id/ dan https://www.kemkes.go.id/id/keselamatan-pasien-prioritas-rs-tak-boleh-tolak-peserta-jkn-nonaktif-sementara?

Tujuan awalnya adalah membagi pelayanan kesehatan berdasarkan kemampuan fasilitas kesehatan.

FKTP (Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama): puskesmas, klinik, atau dokter keluarga menangani keluhan dan penyakit yang dapat ditangani di tingkat pertama.

FKRTL (Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan): rumah sakit atau fasilitas lanjutan menangani pasien yang membutuhkan pemeriksaan, dokter spesialis, tindakan, atau peralatan yang tidak tersedia di FKTP.

Dasar hukumnya adalah Permenkes Nomor 16 Tahun 2024 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perseorangan.

Sumber : https://jdih.kemkes.go.id/documents/peraturan-menteri-kesehatan-nomor-16-tahun-2024?

2. Mengapa antrean pasien BPJS bisa panjang?
Kapasitas fasilitas kesehatan terbatas. Jumlah pasien yang membutuhkan layanan bisa lebih besar daripada kapasitas dokter, tenaga kesehatan, ruang pemeriksaan, dan fasilitas yang tersedia.

Jadwal pelayanan terbatas. Pasien harus menyesuaikan jadwal praktik dokter atau ketersediaan poli.

Koordinasi antarfasilitas kesehatan. Proses rujukan membutuhkan informasi mengenai kebutuhan medis pasien dan kemampuan fasilitas penerima.

Sistem administrasi dan antrean. Penggunaan sistem digital membantu pendaftaran, tetapi tidak otomatis menambah jumlah dokter atau memperbesar kapasitas rumah sakit.
Sumber : https://bpjs-kesehatan.go.id/user-manual-mobile-jkn/pelayanan%20jkn.html?

1. Jenis obat apa saja yang ditanggung BPJS?

Obat yang dijamin dalam program JKN mengacu pada Formularium Nasional (Fornas) yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Fornas merupakan daftar obat terpilih yang menjadi pedoman penyediaan dan pemberian obat di fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.

Pembaruan Fornas ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1199/2025, tertanggal 31 Desember 2025. Daftar ini mencakup berbagai kelompok obat, antara lain antibiotik, obat diabetes, hipertensi, jantung, kolesterol, lambung, asma, TBC, kanker, gangguan saraf, kesehatan jiwa, dan penyakit ginjal.

Namun, tidak semua merek, dosis, kombinasi, atau penggunaan obat otomatis dijamin BPJS Kesehatan. Penjaminannya mengikuti ketentuan Fornas, indikasi medis, tingkat fasilitas kesehatan, serta batasan atau restriksi penggunaan obat.
Sumber : https://e-fornas.kemkes.go.id/guest//////////////////tentang-fornas? Dan https://farmalkes.kemkes.go.id/unduh/keputusan-menteri-kesehatan-republik-indonesia-nomor-hk-01-07-menkes-1199-2025-tentang-formularium-nasional/

2. Jenis penyakit yang ditanggung BPJS Kesehatan

BPJS Kesehatan tidak membatasi jaminan hanya pada daftar penyakit tertentu. Berbagai penyakit dapat ditanggung selama pelayanan yang diberikan memiliki indikasi medis dan sesuai dengan ketentuan program JKN.

Cakupan pelayanan meliputi berbagai kelompok penyakit, seperti penyakit jantung dan pembuluh darah, gagal ginjal, kanker, diabetes, penyakit pernapasan, gangguan saraf, penyakit infeksi, gangguan pencernaan, penyakit mata, serta gangguan tulang dan sendi. Pelayanan kesehatan jiwa, kehamilan, persalinan, perawatan bayi baru lahir, dan pengobatan penyakit pada anak juga termasuk dalam cakupan sesuai ketentuan.

Contoh penanganannya antara lain pemasangan ring jantung, cuci darah, kemoterapi, radioterapi, operasi, pengobatan diabetes, penanganan stroke, serta pelayanan persalinan. Namun, tidak semua tindakan atau layanan otomatis dijamin. Penjaminannya bergantung pada indikasi medis, standar pelayanan, dan ketentuan JKN.

Dengan demikian, daftar penyakit tersebut hanya merupakan contoh, bukan daftar tertutup. Dasar hukumnya antara lain Pasal 46 dan Pasal 47 Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan beserta perubahannya, termasuk Perpres Nomor 59 Tahun 2024.
Sumber :
https://api-law.crpg.info/peraturan/perpres/59/2024?
https://peraturan.bpk.go.id/Details/94711/perpres-no-82-tahun-2018