Di Indonesia, perempuan, anak, dan penyandang disabilitas yang mengalami kekerasan memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan, pendampingan, dan keadilan hukum. Masyarakat juga boleh melapor jika mengetahui atau menyaksikan adanya kekerasan, meskipun bukan korban langsung.

Ada beberapa jalur resmi yang bisa digunakan. Jadi, korban tidak harus menghadapi persoalan ini sendirian.

Layanan 129, Hotline Korban Kekerasan terhadap Perempuan | AtmaGo
https://images.openai.com/static-rsc-4/JZ3GPKut4WHJhXem1RL5sCyDvfyrsf8LjT4k8EYn03XNLNpnmJIkPFkDCXwdw7doHzTNOXIPT7yHqQT98wubbi1ki-Qoi1U81_Uwvr4zYds5oJNjrwZV5OM9A9aB7ERmlVFjMcdpXY0FVhjbajloSDvkLjGtbrg6NEug4fW5jfA?purpose=inline

SAPA 129 – Kementerian PPPA

Layanan pengaduan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Telepon: 129

WhatsApp: 08111-129-129

Website: Lapor SAPA 129 | https://laporsapa129.kemenpppa.go.id/

Untuk melaporkan dugaan tindak pidana kekerasan dan meminta proses hukum.

Datangi SPKT Polres atau Polsek.

Layanan darurat Polri: 110.

Komisi Nasional Disabilitas (KND)

Untuk menyampaikan pengaduan terkait dugaan pelanggaran hak penyandang disabilitas, termasuk hambatan akses terhadap perlindungan dan keadilan.

Sumber: https://www.setneg.go.id/view/index/komisi_nasional_disabilitas_1

Mekanisme tindak lanjutnya. Namun, perlu dibedakan antara laporan diterima, korban mendapat pendampingan, dan perkara diproses secara hukum.

Alur penanganannya secara umum:

Laporan diterima

Verifikasi dan asesmen

Pendampingan dan perlindungan

Koordinasi dengan kepolisian

Pemantauan kasus

Hal ini bukan sekadar prosedur di atas kertas. Situs resmi Kemen PPPA menjelaskan bahwa UPTD PPA memiliki fungsi pengaduan masyarakat, penjangkauan korban, pengelolaan kasus, penampungan sementara, dan pendampingan korban.

Sumber: https://www.kemenpppa.go.id/data-dan-informasi/dinas-pppa-dan-uptd-ppa/uptd-ppa

Namun, bukan berarti setiap laporan otomatis berujung pada penangkapan atau penghukuman pelaku. Proses hukum tetap membutuhkan pemeriksaan, pembuktian, dan prosedur sesuai ketentuan hukum.

Korban penyandang disabilitas juga berhak memperoleh akses pelaporan dan keadilan tanpa diskriminasi.

Hal penting yang perlu diperhatikan:

Pendampingan disesuaikan dengan kebutuhan disabilitas korban.

Komunikasi harus dapat diakses, termasuk melalui penerjemah bahasa isyarat jika diperlukan.

Korban harus mendapatkan perlakuan yang aman dan tidak menyalahkan korban.

Identitas dan informasi pribadi korban perlu dilindungi.

Formulir resmi SAPA 129 bahkan menyediakan kolom khusus untuk mengidentifikasi apakah korban memiliki disabilitas dan jenis disabilitasnya.

Link: https://laporsapa129.kemenpppa.go.id/lapor

Masyarakat atau korban bisa melakukan beberapa langkah:

Meminta nomor registrasi atau bukti pengaduan.

Meminta informasi perkembangan penanganan kepada petugas.

Mengajukan pengaduan kepada atasan unit atau instansi terkait jika pelayanan tidak berjalan.

Jika terdapat dugaan tindak pidana, membuat laporan langsung ke SPKT kepolisian.

Menggunakan kanal pengaduan pemerintah melalui SP4N-LAPOR! untuk mengadukan pelayanan publik yang bermasalah.
https://www.lapor.go.id/?utm_source=chatgpt.com

Untuk kondisi darurat atau ancaman keselamatan, segera hubungi Polri di 110.

Sumber: https://polri.go.id/kontak/call-center-110

Korban kekerasan sering disalahkan atau diminta berdamai ketika melapor karena masih adanya budaya menyalahkan korban (victim blaming), stigma sosial, serta kurangnya pemahaman tentang hak-hak korban dan penanganan kasus kekerasan.

Padahal, orang yang mengalami kekerasan bukan pihak yang harus dipersalahkan. Tanggung jawab atas tindakan kekerasan berada pada pelakunya.

Ada beberapa alasan mengapa hal ini masih sering terjadi di masyarakat maupun dalam proses pengaduan.

1. Budaya menyalahkan korban (victim blaming)

2. Tekanan keluarga dan lingkungan sosial

3. Kurangnya pemahaman aparat dan kapasitas penanganan

4. Menganggap perdamaian sebagai jalan keluar semua masalah
5. Korban takut melanjutkan laporan

Link: https://literasihukum.bphn.go.id/konsultasi-hukum/30617

Sudah ada program pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi aparat serta petugas layanan, tetapi pelaksanaannya belum tentu merata di seluruh Indonesia.

Pemerintah telah memiliki aturan dan mekanisme untuk memastikan perempuan, anak, serta penyandang disabilitas mendapatkan penanganan yang aman, manusiawi, dan tidak diskriminatif.

Namun, penting membedakan dua hal: adanya program pelatihan secara nasional dan kemampuan petugas di lapangan dalam menerapkannya.

Sumber : https://literasihukum.bphn.go.id/konsultasi-hukum/30617

Ada beberapa lembaga yang memiliki peran dalam peningkatan kapasitas petugas:

Kepolisian: melalui pelatihan penanganan perempuan dan anak, termasuk penyelidikan kasus kekerasan seksual serta pendekatan yang memperhatikan kondisi korban.

Kementerian PPPA dan UPTD PPA: melalui peningkatan kapasitas pendamping, pengelola kasus, konselor, dan petugas layanan korban.

LPSK: memberikan penguatan terkait perlindungan saksi dan korban, asesmen risiko, serta pemenuhan hak korban.

Lembaga terkait disabilitas: mendorong peningkatan kemampuan petugas dalam berkomunikasi dan memberikan layanan yang aksesibel bagi penyandang disabilitas.

Ada perkembangan konkret yang bisa diperiksa.

Permen PPPA Nomor 2 Tahun 2026

Ditetapkan 12 Februari 2026 dan berlaku sejak 18 Februari 2026.

Aturan ini menjadi pedoman pelatihan bagi aparat penegak hukum, tenaga layanan pemerintah, dan lembaga penyedia layanan masyarakat.

Materinya mencakup:

Sensitivitas gender, anak, dan disabilitas.

Penanganan korban berbasis trauma.

Teknik penegakan hukum.

Pendampingan korban dan keluarga.

Perlindungan saksi.

Link: https://peraturan.bpk.go.id/Details/345986/permen-pppa-no-2-tahun-2026

Pelatihan bersama Kemen PPPA dan BPSDM Hukum

Pada 22 Juni 2026, kedua lembaga memperkuat kompetensi aparat dan tenaga layanan melalui Training of Trainers (ToT) penanganan tindak pidana kekerasan seksual. Mereka juga menyusun sembilan modul pelatihan.

Sumber: https://bpsdm.kemenkum.go.id/publikasi/berita-bpsdm/kolaborasi-kemen-pppa-dan-bpsdm-hukum-tingkatkan-kompetensi-penanganan-tpks-di-indonesia

Ini bagian yang perlu mendapat perhatian.

Dalam profil perlindungan anak Kemen PPPA tahun 2025, tercatat bahwa:

Baru sekitar 65,94% kabupaten/kota yang memiliki UPTD PPA.

Sebagian UPTD PPA belum memiliki rumah aman dan fasilitas pendukung memadai.

Masih terdapat kekurangan tenaga profesional, seperti psikolog klinis anak dan pekerja sosial.

Banyak petugas daerah belum mendapatkan pelatihan memadai tentang penanganan korban berbasis trauma (trauma-informed care).

Artinya, keberadaan aturan dan program pelatihan belum otomatis menjamin seluruh korban mendapatkan pelayanan dengan kualitas yang sama.

Petugas idealnya mampu:

Mendengarkan korban tanpa menghakimi.

Tidak menyalahkan atau mempertanyakan pakaian maupun perilaku korban.

Tidak memaksa korban berdamai dengan pelaku.

Menjaga kerahasiaan identitas korban.

Memahami kondisi psikologis korban dan menghindari pertanyaan yang memicu trauma berulang.

Menyediakan fasilitas komunikasi yang ramah disabilitas.

Memberikan informasi mengenai perkembangan laporan dan hak korban.

Penyandang disabilitas tidak membutuhkan belas kasihan, mereka membutuhkan hak yang bisa dinikmati secara setara.

Fasilitas umum yang ramah disabilitas seharusnya bukan sekadar tersedia ketika ada acara pemerintahan atau menjadi bagian dari slogan pembangunan. Fasilitas tersebut harus bisa digunakan setiap hari, secara aman, mandiri, dan tanpa diskriminasi.

Sayangnya, persoalannya bukan hanya membangun fasilitas, tetapi juga memastikan fasilitas itu benar-benar berfungsi.

Sumber : https://ombudsman.go.id/artikel/r/pwkinternal--mengawal-hak-penyandang-disabilitas-dalam-pelayanan-publik