Uang negara yang berhasil dipulihkan dari perkara korupsi mencapai Rp28,6 triliun sepanjang 2025, berdasarkan data pemerintah yang dipublikasikan pada 2026.Rinciannya:

Kejaksaan Agung: sekitar Rp24 triliun.

Polri: Rp2,37 triliun.

KPK: Rp1,53 triliun.

Bahkan, perkembangan pada 2026 menunjukkan capaian lebih lanjut. Pada 24 Juni 2026, Kejaksaan Agung mengumumkan penyelamatan kerugian keuangan negara secara kumulatif periode 2020–2026 sebesar Rp131,52 triliun, termasuk Rp40,5 triliun pada 2026 yang masih berjalan.

Sumber:

https://cms.kpk.go.id/storage/10040/Laporan-Tahunan-KPK-2025-Website.pdf?utm

https://www.kejaksaan.go.id/conference/news/13217/read

Penyebab utamanya bukan karena pemerintah tidak serius, melainkan karena pembentukan undang-undang ini membutuhkan ketelitian agar pemberantasan korupsi berjalan kuat tanpa mengabaikan kepastian hukum dan hak masyarakat.

Namun, ada perkembangan positif yang patut diapresiasi:

Masuk agenda prioritas 2026. RUU Perampasan Aset telah masuk Prolegnas Prioritas 2026 sebagai inisiatif DPR.

Pemerintah sudah mengambil langkah konkret. Pada 5 November 2026, pemerintah resmi menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) kepada Komisi III DPR RI sebagai langkah awal pembahasan bersama.

Aspirasi publik dihimpun. DPR telah melaksanakan sedikitnya 81 kegiatan untuk menyerap masukan pakar, akademisi, organisasi masyarakat, dan mahasiswa.

Ada target penyelesaian. Komisi III DPR menargetkan RUU ini diselesaikan paling lambat 15 Desember 2026.

Sumber:

https://www.dpr.go.id/kegiatan-dpr/berita/Progres-RUU-Perampasan-Aset-35-RDPU-Tiga-Kunker-Daerah-dan-Akan-Disahkan-pada-Desember-2026-68302?utm

https://www.dpr.go.id/kegiatan-dpr/berita/Diputuskan-Jadi-Inisiatif-DPR-RUU-Perampasan-Aset-Segera-Masuk-Pembahasan-DIM-bersama-Pemerintah-69809?utm

Hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia sering kali dinilai ringan dan tetap mendapatkan remisi karena dipengaruhi oleh ketentuan undang-undang pemasyarakatan, diskresi hakim, serta kebijakan hukum yang masih membuka hak bagi narapidana.

Ada dua hal yang perlu dibedakan: putusan pidana ditentukan oleh hakim, sedangkan remisi merupakan hak bersyarat narapidana berdasarkan ketentuan undang-undang.

Hukuman ringan: Pengadilan menjatuhkan vonis berdasarkan pembuktian, tingkat kesalahan, peran pelaku, kerugian negara, serta faktor yang memberatkan dan meringankan. Karena itu, berat-ringannya hukuman tidak ditentukan langsung oleh pemerintah pusat.

Remisi: Berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, narapidana dapat memperoleh pengurangan masa pidana apabila memenuhi persyaratan, termasuk berkelakuan baik dan mengikuti program pembinaan.

Bukan berarti korupsi dibenarkan: Remisi bukan penghapusan pidana atau pembebasan otomatis. Narapidana tetap menjalani sisa hukumannya dan wajib memenuhi ketentuan yang berlaku.

Pemerintah terus memperkuat penegakan hukum. Data resmi Laporan Tahunan Mahkamah Agung 2025 mencatat 2.544 perkara Tipikor masuk dan 2.222 perkara diputus sepanjang 2025. Ini menunjukkan penanganan perkara korupsi terus berjalan.

Sumber:

https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/images/laporan_tahunan/FA_LAPTAH_2025.pdf?utm