Bob Hasan Tegaskan Revisi UU Aceh Harus Tuntas Sebelum Dana Otsus Berakhir
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menegaskan komitmennya untuk merampungkan revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh paling lambat pada 2026. Revisi tersebut tidak hanya merujuk pada semangat Perjanjian Helsinki sebagai inspirasi, tetapi juga mempertimbangkan aspek waktu dan kepastian hukum agar dapat diterapkan secara efektif. Ketua Baleg DPR RI, Bob Hasan, menilai UU Pemerintahan […]
Bob Hasan Buka Masa Sidang III Baleg DPR RI, Percepat Pembahasan RUU Prioritas
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI resmi membuka rapat Masa Sidang III Tahun Sidang 2025–2026 di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (13/1/2026). Rapat yang dipimpin Ketua Baleg, Bob Hasan ini menjadi momentum evaluasi kinerja legislasi tahun 2025 sekaligus penegasan komitmen peningkatan kualitas legislasi pada 2026. Bob Hasan menyebut masa sidang III sebagai fase […]
Bob Hasan Dorong Revisi UU Kadin agar Selaras Tantangan Global dan Dunia Usaha
Ketua Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Bob Hasan, menegaskan pentingnya pembaruan regulasi Kadin Indonesia agar selaras dengan perkembangan global, dinamika dunia usaha, serta kebutuhan hukum nasional saat ini. “Seiring perjalanan waktu, di balik peran strategis Kadin, terdapat sejumlah permasalahan dan kebutuhan hukum yang perlu dicarikan […]
Bob Hasan: Reformasi Aparat Wajib Sejalan dengan Pemberlakuan KUHP–KUHAP Baru 2026
Anggota Komisi III DPR RI, Bob Hasan, menegaskan bahwa reformasi aparat penegak hukum harus berjalan seiring dengan pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru yang akan berlaku mulai Januari 2026. Hal tersebut disampaikannya dalam Kunjungan Kerja Reses Komisi III DPR RI ke Provinsi Bengkulu, Kamis (11/12/2025). Menurut Bob […]
Baleg DPR Tinjau Ulang Prolegnas, Bob Hasan: Prioritas Legislasi Harus Lebih Terarah
Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Bob Hasan, menegaskan perlunya penyesuaian daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) guna memastikan pembentukan undang-undang berjalan efektif dan selaras dengan kebutuhan nasional. Sejak 27 November 2025, perkembangan posisi Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2025 dinilai signifikan sehingga perlu segera ditata ulang agar pembahasan RUU lebih terarah. Dalam laporannya, Bob Hasan menyampaikan […]
Bob Hasan: RUU Pelindungan Saksi dan Korban Siap Diproses di Rapat Pleno DPR
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyetujui hasil harmonisasi Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pelindungan Saksi dan Korban (PSDK) yang diusulkan Komisi XIII untuk diproses lebih lanjut sesuai mekanisme peraturan perundangan. Setelah disetujui, acara dilanjutkan dengan penandatanganan draf RUU PSDK. Ketua Baleg DPR RI, Bob Hasan, melaporkan bahwa RUU PSDK telah dibahas secara intensif dan mendalam dalam […]
Bob Hasan: Revisi UU PSDK Perkuat Independensi LPSK dan Lindungi Hak Saksi Korban
Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Bob Hasan, menekankan bahwa harmonisasi Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pelindungan Saksi dan Korban (PSDK) harus fokus pada keadilan dan kepastian hukum, bukan menimbulkan perbedaan soal kedudukan lembaga yang mengurus pelindungan saksi dan korban. “Saya menekankan dua hal: pertama, kedudukan LPSK; kedua, koordinasi dan kinerja LPSK dengan aparat penegak hukum,” […]
Revisi UU Hak Cipta, Bob Hasan Tekankan Negara Wajib Menjamin Royalti Pencipta
Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Bob Hasan, menegaskan bahwa usulan skema royalti dalam proses revisi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta membawa konsekuensi penting, yakni negara harus mengambil peran strategis. Menurutnya, tanpa kehadiran negara, mekanisme perlindungan hak ekonomi pencipta tidak akan berjalan optimal. “Tidak terdaftar pun menjadi kewajiban negara. Hak ekonomi itu […]
Bob Hasan: RUU Penyesuaian Pidana Krusial Jaga Kepastian Hukum di Masa Transisi KUHP
Komisi III DPR RI menegaskan pentingnya penyelesaian Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyesuaian Pidana guna menjaga konsistensi dan kepastian hukum, khususnya dalam masa transisi menuju pemberlakuan KUHP baru pada 2026. Anggota Komisi III DPR RI, Bob Hasan, menyatakan RUU ini menjadi instrumen krusial untuk mencegah kekosongan hukum, terutama terkait tindak pidana narkotika. Menurutnya, sejumlah pasal yang sebelumnya […]
Bob Hasan: Penyesuaian Prolegnas Penting untuk Jaga Kualitas dan Ketepatan Waktu Legislasi
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menegaskan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap Program Legislasi Nasional (Prolegnas) RUU Prioritas 2025–2026. Ketua Baleg DPR RI, Bob Hasan, menjelaskan bahwa langkah ini dilakukan untuk memastikan target legislasi tetap realistis dan selaras dengan capaian kinerja sepanjang 2025. “Baleg memandang perlu untuk segera melaksanakan rapat kerja hari ini demi melakukan penilaian menyeluruh […]