Bob Hasan Tegaskan Hak Masyarakat Adat atas Hutan dan SDA Harus Dilindungi
Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Bob Hasan, menegaskan pentingnya perlindungan hak-hak masyarakat adat, terutama yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam (SDA) di wilayah adat. Menurutnya, kawasan hutan yang telah ditetapkan sebagai hutan adat merupakan hak milik masyarakat adat, sehingga setiap investor maupun pelaku usaha pertambangan wajib memperoleh persetujuan dari masyarakat adat sebelum menjalankan […]
Bob Hasan Terima Aspirasi Mahasiswa Poltekesos, Dorong Legislasi yang Lebih Partisipatif
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menerima kunjungan Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) Politeknik Kesejahteraan Sosial (Poltekesos) Bandung untuk memperdalam pemahaman mengenai proses pembentukan undang-undang di DPR RI. Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan wawasan mahasiswa mengenai fungsi legislasi dan mekanisme penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Dalam pertemuan di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (30/7/2026), […]
Bob Hasan Tegaskan Pentingnya Diferensiasi Fungsi Polri dan Kejaksaan demi Penegakan Hukum Berintegritas
Anggota Komisi III DPR RI, Bob Hasan, menegaskan pentingnya menjaga profesionalisme, proporsionalitas, dan diferensiasi fungsi antara Polri dan Kejaksaan sebagai fondasi penegakan hukum yang adil, transparan, dan berintegritas. Menurutnya, pembagian kewenangan yang jelas merupakan bagian dari penerapan prinsip due process of law. Hal itu disampaikan Bob Hasan usai mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi III DPR […]
Bob Hasan: Baleg Sepakati RUU LLAJ sebagai Usul Inisiatif DPR
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyetujui hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Dengan persetujuan tersebut, RUU selanjutnya akan dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI untuk ditetapkan sebagai RUU usul inisiatif DPR. Keputusan itu diambil dalam rapat […]
Bob Hasan: Baleg DPR Kaji Blockchain untuk Perkuat RUU Satu Data Indonesia
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI mendalami potensi pemanfaatan teknologi “blockchain” dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Satu Data Indonesia. Pembahasan tersebut dilakukan melalui Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan menghadirkan perwakilan Asosiasi Blockchain Indonesia dan CEO Baliola di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (13/7/2026). Ketua Baleg DPR RI, Bob Hasan, mengatakan masukan […]
Baleg DPR Bahas RUU Kadin, Bob Hasan Dorong Penguatan Peran Strategis Dunia Usaha
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI melanjutkan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri (Kadin) dalam rapat pleno yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/7/2026). Revisi UU tersebut diarahkan untuk memperkuat fungsi, kewenangan, dan tata kelola Kadin agar mampu berperan lebih optimal sebagai mitra […]
Bob Hasan Tegaskan Revisi UU Kehutanan Demi Lindungi Hutan dan Hak Masyarakat Adat
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI terus mempercepat pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Revisi tersebut diharapkan mampu memberikan kepastian hukum yang lebih kuat, mempercepat penyelesaian konflik tenurial, memperkuat pengakuan terhadap masyarakat hukum adat, serta mendukung tata kelola hutan yang berkelanjutan. Ketua Baleg DPR RI, Bob Hasan, mengatakan […]
Bob Hasan Tekankan Penguatan Keamanan dan Kepatuhan Data dalam RUU Satu Data Indonesia
Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Bob Hasan, menegaskan pentingnya penguatan aspek keamanan dan kepatuhan (compliance) data dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Satu Data Indonesia. Menurutnya, pengaturan tersebut menjadi fondasi agar pengelolaan data nasional berjalan terintegrasi, aman, dan tidak disalahgunakan. Hal itu disampaikan Bob Hasan dalam Rapat Panitia Kerja (Panja) Penyusunan RUU Satu Data Indonesia […]
Bob Hasan: Ketentuan Pidana dalam RUU Satu Data Harus Mengacu pada KUHP dan KUHAP
Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Bob Hasan, menegaskan bahwa ketentuan pidana dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Satu Data Indonesia harus memiliki dasar hukum yang jelas dan mengacu pada mekanisme penegakan hukum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Hal itu disampaikan dalam Rapat Panitia Kerja (Panja) […]
Bob Hasan Usul Aturan Data Terbatas dan Data Tertutup Dipertegas dalam RUU Satu Data Indonesia
Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Bob Hasan, mengusulkan agar ketentuan mengenai data terbatas dan data tertutup diatur secara lebih tegas dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Satu Data Indonesia. Usulan tersebut disampaikan dalam Rapat Panitia Kerja (Panja) RUU Satu Data Indonesia di Ruang Rapat Baleg DPR RI, Kamis (18/6/2026). Menurut Bob, penyusunan RUU Satu Data […]