Wakil Ketua DPRD Kota Tangerang Selatan, Maria Teresa Suhardja, mengunjungi PAUD Anak Ceria di Serua Indah sekaligus membagikan buku tulis kepada anak-anak. Kegiatan ini merupakan
Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Jakarta Selatan kembali menggelar kegiatan Aman, Sehat, Resik, Indah (ASRI) dengan menanam puluhan bibit pohon di kawasan Setu Rawa
Di tengah perjuangan warga Nusa Tenggara Timur (NTT) memenuhi kebutuhan dasar pascagempa bumi, Organisasi Perempuan Indonesia Raya (PIRA) hadir mengulurkan tangan. Melalui aksi kemanusiaan “PIRA
Komisi V DPR RI akan segera membahas Revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 209 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Revisi ini dinilai mendesak untuk
Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Satu Data Indonesia perlu menghadirkan kebaruan pengaturan atau novelty agar menjadi landasan hukum yang kuat bagi tata kelola data nasional. Meski
Komisi XIII DPR RI menemukan 10 dari 13 bangunan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, berada di luar aset resmi
DPR RI resmi mengesahkan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (UU APBN) Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp4.106,26 triliun dalam Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (29/9/2026).
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abdul Wachid, mengatakan pembahasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1448 H/2027 M masih membutuhkan pendalaman, terutama pada komponen penerbangan.
Komisi III DPR RI menerima aduan masyarakat adat Rante Balla terkait dugaan perampasan lahan dalam konflik dengan perusahaan tambang PT Masmindo Dwi Area di Kabupaten
Anggota Komisi IV DPR RI, Darori Wonodipuro, menilai penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) perlu diperkuat melalui kelembagaan dan dukungan anggaran yang memadai hingga tingkat
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menegaskan komitmennya mengawal penyelesaian konflik agraria yang melibatkan Aliansi Masyarakat Adat Rante Balla dengan perusahaan tambang emas PT Masmindo
Komisi XIII DPR RI menyoroti pentingnya jaminan hak konstitusional dan kepastian hukum bagi anak warga negara Indonesia (WNI) yang diadopsi oleh warga negara asing (WNA).
