Anggota Komisi X DPR RI, La Tinro La Tunrung, mendorong pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Statistik diarahkan untuk memperkuat sistem statistik nasional. Menurutnya, diperlukan tata
Anggota Komisi VIII DPR RI, M. Husni, meminta Kementerian Agama (Kemenag) melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap polemik proses pemilihan dan penetapan Rektor Universitas Islam Negeri (UIN)
Pengesahan Undang-Undang (UU) tentang Pengaturan Reforma Agraria diharapkan menjadi langkah konkret dalam menyelesaikan konflik agraria sekaligus mengurangi ketimpangan penguasaan tanah di tengah masyarakat. Pengaturan tersebut
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, memimpin Rapat Pleno Panitia Kerja (Panja) bersama pimpinan Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, anggota Panja, dan perwakilan pemerintah
Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, bertemu dengan Ketua Komite Nasional Konferensi Konsultatif Politik Rakyat China (CPPCC) Wang Huning di Balai Agung Rakyat, Beijing, China, Senin
Partai Gerindra kembali menunjukkan kepeduliannya terhadap masyarakat melalui aksi nyata di tengah musim kemarau. Di Kalimantan Barat, Gerindra menyalurkan bantuan air bersih kepada warga yang
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, merespons bencana banjir bandang atau galodo yang menerjang Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Setelah berkoordinasi dengan Bupati Solok
Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Desain Industri DPR RI menekankan pentingnya pembaruan regulasi desain industri agar mampu menjawab perkembangan era digital, memperkuat perlindungan
Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono (BHS), menyoroti aspek keselamatan dalam pengangkutan kendaraan listrik melalui transportasi laut. Menurutnya, pelaku usaha pelayaran masih menghadapi
Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Andi Iwan Aras, meminta Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperkuat langkah mitigasi untuk
Anggota Komisi X DPR RI, Ruby Chairani Syiffadia, mendorong pemerintah memastikan perluasan sasaran Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah dilakukan dengan target, basis data, dan indikator
DPR RI menegaskan sejumlah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang tengah diuji materiil tidak bertentangan dengan
