Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Soeharto, mengapresiasi langkah pemerintah dalam menyederhanakan tata kelola pupuk bersubsidi. Menurutnya, pemangkasan 145 regulasi telah mempercepat proses distribusi
Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI melakukan kunjungan kerja ke RS Siloam Mataram bersama Asuransi Jasindo Cabang Mataram untuk meninjau kesiapan layanan kesehatan, mekanisme
Anggota Komisi IV DPR RI, Darori Wonodipuro, mengungkap temuan penggunaan kawasan hutan tanpa izin di Jawa Barat yang dilakukan oleh puluhan perusahaan. Temuan tersebut menjadi
Anggota Komisi VIII DPR RI, Muhammad Husni, mendorong pemerintah, khususnya Kementerian Agama, untuk mengoptimalkan penyaluran Program Indonesia Pintar (PIP) bagi santri di Aceh. Menurutnya, perluasan
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, memfasilitasi rapat koordinasi pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Mitigasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) bersama pemerintah, serikat pekerja, unsur kepolisian,
Akses pendidikan tinggi masih menjadi tantangan di berbagai daerah. Persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan proses seleksi masuk perguruan tinggi, tetapi juga menyangkut daya tampung,
Panitia Khusus (Pansus) RUU Hukum Perdata Internasional (HPI) DPR RI terus mematangkan penyusunan regulasi HPI guna menjawab tantangan globalisasi dan digitalisasi yang semakin berkembang. Melalui
Anggota Komisi IV DPR RI, Darori Wonodipuro, menekankan pentingnya menjaga tutupan hutan di Jawa Barat sebagai upaya mencegah bencana hidrometeorologi, termasuk banjir yang kerap melanda
Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Andi Iwan Darmawan Aras, mengapresiasi kebijakan pemerintah yang memberikan diskon tarif transportasi sebagai bagian dari paket stimulus ekonomi semester
Anggota Komisi VIII DPR RI, Muhammad Husni, mendorong penguatan sistem pengawasan di lingkungan pesantren guna mencegah berbagai bentuk pelanggaran, termasuk kekerasan dan pelecehan terhadap santri.
Anggota Komisi V DPR RI, Novita Wijayanti, mendesak Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman segera mengevaluasi serta menyederhanakan persyaratan penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau
Komisi VIII DPR RI terus mengawal berbagai program pemerintah yang ditujukan untuk memperkuat pengelolaan dan pengembangan pondok pesantren. Salah satunya melalui pengawasan terhadap penyaluran bantuan
