Anggota Komisi X DPR RI, La Tinro La Tunrung, menyoroti masih lebarnya kesenjangan antara jumlah lulusan SMA/SMK dengan kapasitas penerimaan perguruan tinggi. Menurutnya, persoalan tersebut
Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono, mendorong agar pengembangan kawasan industri tidak lagi terpusat di Pulau Jawa. Menurutnya, pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abdul Wachid, menegaskan komitmen Komisi VIII DPR RI untuk terus memperjuangkan peningkatan kesejahteraan guru honorer madrasah. Salah satu langkah
Efektivitas program literasi dan inklusi keuangan yang dijalankan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menjadi sorotan dalam rapat kerja Komisi XI DPR RI bersama Ketua Dewan Komisioner
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, mengapresiasi gerak cepat Kepolisian Daerah Jawa Barat (Polda Jabar) dalam menangkap Taufik Hidayat, tersangka kasus penyekapan dan penganiayaan terhadap
Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Sugiat Santoso, menyatakan pihaknya akan memperjuangkan usulan pembentukan Kantor Imigrasi baru di Muara Teweh, Kalimantan Tengah. Menurutnya, keberadaan kantor
Anggota Komisi XIII DPR RI, Yan Permenas Mandenas, menyoroti maraknya penyalahgunaan izin tinggal oleh warga negara asing (WNA) yang terungkap dalam operasi pengawasan keimigrasian. Menurutnya,
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, mengumumkan bahwa perusahaan transportasi online Gojek dan Grab akan mulai menerapkan komisi sebesar 8 persen untuk layanan transportasi
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Putih Sari, menyoroti kesenjangan anggaran dalam roadmap penguatan Program Imunisasi Nasional 2025–2029. Dari total kebutuhan anggaran sebesar Rp44,49 triliun,
Anggota Komisi V DPR RI, Danang Wicaksana Sulistya, mengingatkan pihak sekolah, orang tua, dan penyelenggara wisata pendidikan untuk mengutamakan aspek keselamatan dalam memilih armada transportasi
Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono, menyoroti masih rendahnya layanan air bersih yang membuat masyarakat bergantung pada air minum dalam kemasan (AMDK). Menurutnya,
Badan Anggaran (Banggar) DPR RI mengingatkan tujuh kementerian koordinator (Kemenko) untuk menjaga akuntabilitas dan efektivitas penggunaan anggaran dalam RAPBN Tahun Anggaran 2027. DPR menegaskan bahwa
