Anggota Komisi XIII DPR RI, Yan Permenas Mandenas, mendorong pemerintah memperkuat pengawasan di kawasan perbatasan Indonesia–Papua Nugini (PNG) melalui penambahan personel imigrasi, optimalisasi Pos Lintas
Anggota Komisi X DPR RI, La Tinro La Tunrung, menekankan pentingnya peningkatan kualitas pendataan yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) agar kebijakan pemerintah, khususnya di
Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Sugiat Santoso, menilai PT Freeport Indonesia telah menunjukkan komitmen kuat dalam menerapkan tata kelola bisnis yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip
Anggota Komisi IX DPR RI, Obon Tabroni, meminta data layanan kesehatan yang disampaikan BPJS Kesehatan dicocokkan dengan kondisi faktual di Kota Palangka Raya. Langkah tersebut
Anggota Komisi IX DPR RI, Obon Tabroni, menyoroti ketimpangan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) antara Pulau Jawa dan luar Jawa. Ia meminta Badan Gizi
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Putih Sari, mengapresiasi Program Pemberdayaan Ekonomi dan Kemandirian (PEKA) yang diinisiasi BPJS Ketenagakerjaan. Menurutnya, program tersebut merupakan inovasi yang
Anggota Komisi XII DPR RI, Rokhmat Ardiyan, mendorong pemerintah memperkuat ketahanan energi nasional melalui peningkatan cadangan bahan bakar minyak (BBM), optimalisasi produksi minyak dan gas
Anggota Komisi III DPR RI, Martin Daniel Tumbelaka, menegaskan pentingnya penguatan pengawasan internal di institusi penegak hukum sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kualitas penegakan hukum
Komisi IV DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Reses ke Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, untuk meninjau langsung dampak aktivitas pertambangan emas terhadap lingkungan, lahan pertanian, wilayah
Anggota Komisi V DPR RI, Danang Wicaksana Sulistya, menegaskan komitmen DPR RI untuk mengawal keberlanjutan layanan penyeberangan perintis bersubsidi di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar
Komisi IV DPR RI berencana memanggil manajemen PT Bumi Suksesindo (BSI), pengelola Tambang Emas Tujuh Bukit di Banyuwangi, ke Gedung DPR RI. Pemanggilan tersebut dilakukan
Anggota Komisi IV DPR RI, Endang Setyawati Thohari, mendorong pengelolaan kawasan Taman Wisata Hutan Muka Kuning di Batam dilakukan secara kolaboratif dengan melibatkan Kementerian Kehutanan,
