Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Putih Sari, mengapresiasi Program Pemberdayaan Ekonomi dan Kemandirian (PEKA) yang diinisiasi BPJS Ketenagakerjaan. Menurutnya, program tersebut merupakan inovasi yang mampu meningkatkan nilai manfaat jaminan sosial ketenagakerjaan melalui pemberdayaan ekonomi bagi peserta maupun ahli waris penerima manfaat.
Hal itu disampaikan Putih Sari kepada Parlementaria usai menghadiri pelaksanaan Program PEKA di Balai Latihan Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Kamis (23/7/2026).
“Kami Komisi IX DPR RI mengapresiasi inovasi baru yang dijalankan oleh BPJS Ketenagakerjaan untuk meningkatkan nilai manfaat kepada para peserta BPJS Ketenagakerjaan, khususnya para ahli waris ataupun penerima manfaat Program Jaminan Hari Tua,” ujar Putih Sari.
Menurutnya, manfaat program jaminan sosial tidak seharusnya berhenti pada pemberian santunan, tetapi juga mampu menjadi bekal bagi penerima manfaat untuk membangun kemandirian ekonomi. Karena itu, pendampingan dan pemberdayaan melalui Program PEKA dinilai sebagai langkah strategis agar peserta memiliki keterampilan dan peluang usaha yang berkelanjutan.
“Tentu ini satu hal yang positif, yang baru dan baik yang dijalankan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Semoga ini bisa terus konsisten dijalankan dan terus menambah manfaat lainnya kepada para peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan,” tambahnya.
Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Saiful Hidayat menjelaskan, Program PEKA merupakan implementasi konsep *Value Beyond Protection*, yakni menghadirkan nilai tambah bagi peserta sebelum, saat, maupun setelah menerima manfaat jaminan sosial.
“Program PEKA lahir dari semangat Value Beyond Protection, di mana kami menghadirkan nilai tambah sebelum resiko terjadi, saat risiko terjadi, maupun setelah manfaat diterima,” ucapnya.
Saiful menegaskan, BPJS Ketenagakerjaan ingin memastikan pelayanan kepada peserta tidak berhenti ketika santunan dibayarkan. Melalui Program PEKA, peserta dan ahli waris memperoleh literasi keuangan, pelatihan keterampilan, *reskilling*, *upskilling*, hingga pendampingan usaha agar santunan yang diterima dapat menjadi modal produktif.
“Walaupun secara regulasi tugas kami selesai pada saat memberikan santunan, kami merasa memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan peserta, bahkan keluarganya, dapat melanjutkan kehidupan yang lebih sejahtera,” jelasnya.
Ia menambahkan, Program PEKA dijalankan dengan prinsip 3P, yaitu Pelatihan, Produktivitas, dan Profit. Keberhasilan program diukur dari meningkatnya jumlah peserta yang mampu membangun usaha dan mencapai kemandirian ekonomi.
“Program ini bukan sekadar pelatihan. Setelah pelatihan kami melakukan *tracking* dan pendampingan, dengan target minimal 10 persen peserta mampu menjadi pelaku usaha produktif. Selanjutnya akan kami dukung melalui kolaborasi dengan ekosistem perbankan agar usahanya terus berkembang,” ungkapnya.
Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya Arbert Tombak, mewakili Wali Kota Palangka Raya, menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan Program PEKA. Menurutnya, program tersebut membuka peluang bagi para penerima manfaat untuk meningkatkan keterampilan sekaligus memperkuat kemandirian ekonomi.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada BPJS Ketenagakerjaan yang telah menginisiasi kegiatan ini. Harapan kami, para penerima manfaat tidak berhenti hanya pada saat menerima manfaat, tetapi dapat terus meningkatkan keterampilan dan kemampuan berusahanya ke depan,” katanya.
Program PEKA di Palangka Raya merupakan hasil kolaborasi BPJS Ketenagakerjaan, Pemerintah Kota Palangka Raya, dan Rumah BUMN. Sebanyak 55 peserta yang terdiri atas ahli waris penerima manfaat dan peserta aktif yang memasuki masa persiapan pensiun mengikuti pelatihan yang mencakup literasi keuangan, pengembangan usaha, digitalisasi produk, legalitas usaha, hingga praktik pembuatan kerajinan.
Hingga saat ini, Program PEKA telah menjangkau lebih dari 1.000 peserta di berbagai daerah. BPJS Ketenagakerjaan berkomitmen memperluas kolaborasi dengan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dunia usaha, dan berbagai pemangku kepentingan agar manfaat program dapat dirasakan oleh semakin banyak pekerja dan keluarganya.
