Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI menggelar Kunjungan Kerja Diseminasi Diplomasi Parlemen (BKSAP Day) di Pemerintah Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, Jumat (6/11/2026). Mengusung tema
Anggota Komisi XII DPR RI, Rokhmat Ardiyan, mendorong generasi muda untuk berperan aktif mengawal kebijakan pemerintah di bidang lingkungan hidup. Menurutnya, keterlibatan anak muda penting
DPR RI bersama pemerintah menyepakati peningkatan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu. Kebijakan ini tidak hanya mencakup tenaga
Komisi III DPR RI bersama Pemerintah menyepakati perubahan judul Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset menjadi RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menyerahkan sepenuhnya penanganan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden dan sejumlah tokoh politik kepada pihak kepolisian. Dasco menyebut
Komisi III DPR RI mulai mengintensifkan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya. Pembahasan tersebut ditargetkan rampung
Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Azis Subekti, mendorong agar Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pembentukan Undang-Undang turut mengatur sinkronisasi siklus pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Anggota Komisi VIII DPR RI, M. Husni, mengapresiasi pembentukan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pesantren di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag). Menurutnya, kehadiran direktorat tersebut menjadi langkah penting
Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Bob Hasan, menjelaskan bahwa pembentukan undang-undang dapat dilakukan melalui dua mekanisme, yakni prosedur biasa dan prosedur cepat (fast-track legislation).
Anggota Komisi III DPR RI, Bimantoro Wiyono, menegaskan pentingnya profesionalitas, objektivitas, dan transparansi dalam penanganan kasus dugaan penyadapan ilegal (illegal tapping) terhadap Presiden RI Prabowo
Anggota Komisi VIII DPR RI, M. Husni, meminta aparat penegak hukum (APH) mengedepankan penyelidikan secara menyeluruh dan cermat sebelum mengambil tindakan dalam menangani persoalan di
Anggota Komisi I DPR RI, Imron Amin, menekankan pentingnya memperkuat pengawasan wilayah perbatasan, khususnya jalur laut, untuk mencegah masuknya narkoba ke Indonesia. Menurutnya, upaya tersebut
