Persoalan Tuberkulosis (TB) dan HIV/AIDS masih menjadi tantangan serius di Kota Medan. Sebagai kota metropolitan sekaligus pusat rujukan kesehatan di Sumatera Utara, kepadatan dan dinamika
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Rahayu Saraswati D. Djojohadikusumo, menegaskan pentingnya pengembangan sektor pariwisata yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan jumlah kunjungan wisatawan, tetapi
Komisi XIII DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke Istana Kepresidenan Cipanas, Cianjur, Jawa Barat. Wakil Ketua Komisi XIII, Sugiat Santoso, menegaskan kunjungan ini menjadi
Anggota Komisi VI DPR RI, Kawendra Lukistian, mendorong sektor perbankan agar lebih berani menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada pelaku ekonomi kreatif dengan memanfaatkan kekayaan
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong, menilai pidato Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Paripurna DPR RI terkait Keterangan Pemerintah atas Kerangka Ekonomi Makro
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menerima audiensi dari SIAGA (Silaturahim Guru Indonesia) bersama sejumlah forum guru swasta dan madrasah di Gedung Nusantara I DPR RI,
Anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI, Andre Rosiade, menyoroti layanan transportasi bagi jemaah haji Indonesia di Makkah, khususnya terkait komitmen penyediaan 60 armada bus
Anggota Komisi VI DPR RI, Kawendra Lukistian, menegaskan bahwa semangat “Berdikari” atau “berdiri di atas kaki sendiri” menjadi arah utama kebijakan ekonomi nasional dalam penyampaian
Anggota Komisi XIII DPR RI, Anwar Sadad, menyoroti aturan perpanjangan paspor bagi Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri yang mensyaratkan izin tinggal sah dari
Anggota Komisi VI DPR RI, Kawendra Lukistian, menegaskan DPR RI akan mengawasi secara optimal implementasi kebijakan tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam (SDA) yang
Anggota Komisi XI DPR RI, Kamrussamad, menilai target nilai tukar rupiah pada kisaran Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar AS dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Haryadi, menegaskan pengawasan distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi harus diperketat di tengah meningkatnya potensi penyimpangan di berbagai
