Anggota Komisi XIII DPR RI, Yan Permenas Mandenas, mendorong pemerintah memperkuat pengawasan di kawasan perbatasan Indonesia–Papua Nugini (PNG) melalui penambahan personel imigrasi, optimalisasi Pos Lintas Batas (PLB), serta pelibatan putra-putri asli Papua sebagai petugas di wilayah perbatasan.
Hal itu disampaikan Yan usai Kunjungan Kerja Reses Komisi XIII DPR RI di Kabupaten Mimika, Papua Tengah, Jumat (24/7/2026). Menurutnya, panjangnya garis perbatasan RI-PNG yang melintasi Kabupaten Pegunungan Bintang, Boven Digoel, Merauke, Keerom, hingga Kota Jayapura menjadi tantangan tersendiri dalam pengawasan lintas negara.
“Perbatasan RI dan Papua New Guinea sangat sulit diawasi karena pos lintas batas maupun personel imigrasi kita masih sangat terbatas,” ujar Legislator Fraksi Partai Gerindra itu.
Yan juga mendorong perluasan pemanfaatan Kartu Lintas Batas (KLB) bagi masyarakat perbatasan. Menurutnya, hubungan kekerabatan warga di kedua sisi perbatasan perlu difasilitasi melalui mekanisme yang tetap menjamin keamanan dan ketertiban.
Selain itu, ia mengusulkan agar pemerintah merekrut lebih banyak putra-putri asli Papua sebagai petugas di kawasan perbatasan. Menurutnya, masyarakat lokal memiliki pemahaman yang lebih baik terhadap karakter wilayah sehingga dapat memperkuat pengawasan dan pelayanan keimigrasian.
“Ke depan kami berharap rekrutmen putra-putri asli Papua, khususnya dari daerah perbatasan, dapat diperbanyak agar pengawasan dan pelayanan kepada para pelintas batas semakin maksimal,” tegasnya.
Yan turut menyoroti ancaman peredaran narkotika di jalur perbatasan RI-PNG. Meski menilai aparat telah bekerja dengan baik, ia menegaskan penguatan personel dan infrastruktur tetap diperlukan untuk mencegah masuknya barang ilegal ke wilayah Indonesia.
“Persoalan yang masih menjadi perhatian adalah peredaran narkoba, khususnya ganja yang masuk dari Papua New Guinea. Karena itu, pengawasan di perbatasan harus terus diperkuat,” pungkasnya.
