Perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) menjadi salah satu isu penting dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Hak Cipta. Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menilai
Perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) menghadirkan tantangan baru dalam pelindungan hak cipta, mulai dari potensi peniruan karya hingga sulitnya memastikan orisinalitas. Hal ini
Komisi III DPR RI menetapkan Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, sebagai Ketua Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana.
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menegaskan pentingnya penguatan perlindungan hak pencipta melalui penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Hak Cipta. Regulasi ini diharapkan menjamin pemenuhan hak ekonomi,
Kabupaten Toba, Sumatera Utara, dinilai memiliki potensi besar di sektor pariwisata dan ekonomi lokal untuk menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan daya saing Indonesia di
Anggota Komisi III DPR RI, Bimantoro Wiyono, menekankan pentingnya penelusuran aset (asset tracing) yang cermat dan profesional dalam penerapan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset.
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, mengapresiasi langkah Kapolri Jenderal Suyudi yang turun langsung memimpin upaya pemberantasan jaringan narkoba di Tanah Air. Menurutnya, ketegasan tersebut
Anggota Komisi III DPR RI, Bimantoro Wiyono, mengapresiasi langkah Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto bersama tim gabungan yang menggagalkan penyelundupan 1,16 ton ketamin hidroklorida (HCl)
Anggota Komisi XII DPR RI, Rokhmat Ardiyan, mendorong pembenahan tata kelola lingkungan dan penguatan mitigasi bencana sejak dari sumber risikonya. Menurutnya, penanganan bencana tidak cukup
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menilai dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ditandai dengan penguatan reformasi hukum dan
Anggota DPR RI Fraksi Gerindra, Andre Rosiade, menilai program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih dibutuhkan masyarakat, terutama di daerah. Namun, pelaksanaan program prioritas Presiden Prabowo
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menilai penegakan hukum di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah berada di jalur yang tepat. Penilaian tersebut didasarkan pada
