Martin Tumbelaka Dorong Pengawasan Internal APH Diperkuat, Pelanggaran Jangan Tunggu Viral
Penguatan pengawasan internal menjadi salah satu perhatian Komisi III DPR RI dalam memantau penegakan hukum di Bali. Langkah cepat terhadap dugaan pelanggaran dinilai penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat sekaligus memastikan aparat penegak hukum menjalankan kewenangannya secara profesional. Anggota Komisi III DPR RI, Martin Daniel Tumbelaka, mengapresiasi sinergi Polda Bali, Kejati Bali, dan Badan Narkotika Nasional […]
Salah Sita Bisa Picu Kerugian, Martin Minta Perlindungan Warga Diperkuat
Anggota Komisi III DPR RI, Martin Daniel Tumbelaka, menyatakan pihaknya memiliki semangat yang sama bahwa aset hasil tindak pidana harus dirampas oleh negara. Namun, ia mengingatkan agar perumusan RUU Perampasan Aset tetap mengedepankan prinsip keadilan bagi setiap warga negara yang berpotensi mengalami ketidakadilan dalam proses penegakan hukum. Hal tersebut disampaikan Martin dalam Rapat Dengar Pendapat […]
Martin Tumbelaka Tegaskan Ketentuan KUHAP 2025 Tak Bertentangan dengan UUD 1945
DPR RI menegaskan sejumlah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang tengah diuji materiil tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. DPR berpandangan, norma tersebut dibentuk untuk menjaga keterpaduan sistem peradilan pidana sekaligus memastikan adanya mekanisme koordinasi dan pengawasan terhadap kewenangan penyidik. Pandangan tersebut […]
Bimantoro Wiyono Ungkap Keresahan Publik soal Pengelolaan Barang Rampasan Negara
Anggota Komisi III DPR RI, Bimantoro Wiyono, menyoroti pentingnya tata kelola dan mitigasi risiko dalam pengelolaan barang rampasan negara. Ia menyebut transparansi dan akuntabilitas diperlukan agar pengelolaan aset hasil perkara hukum dapat dipantau secara terbuka oleh publik. Hal tersebut disampaikan Bimantoro dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi III DPR RI bersama Erry Riana beserta […]
Andi Amar Sulaiman Soroti Implementasi KUHP-KUHAP Baru, APH Diminta Tak Keliru Menerapkan Hukum
Anggota Komisi III DPR RI, Andi Amar Ma’ruf Sulaiman, menekankan pentingnya penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru secara konsisten oleh aparat penegak hukum (APH). Implementasi aturan tersebut dinilai penting dalam membangun dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum. Hal tersebut disampaikan Andi saat Kunjungan Kerja Spesifik Komisi […]
Andi Amar Salurkan Bantuan untuk Korban Kebakaran di Bone
Anggota Komisi III DPR RI, Andi Amar Ma’ruf Sulaiman, turun langsung menyalurkan bantuan kepada warga terdampak kebakaran di Desa Sanrangeng Sailong, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, Minggu (13/9/2026). Bantuan tersebut diberikan untuk membantu memenuhi kebutuhan warga yang kehilangan tempat tinggal dan harta benda akibat musibah kebakaran, sekaligus menjadi bentuk dukungan kepada para korban […]
Bimantoro: Pemulihan Aset Jangan Berhenti di Angka, Publik Harus Tahu Hasilnya
Anggota Komisi III DPR RI, Bimantoro Wiyono, mendorong Badan Pemulihan Aset (BPA) meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas dalam memulihkan aset negara. Menurutnya, capaian pemulihan aset perlu disampaikan secara rinci agar publik dapat mengetahui hasil kerja lembaga tersebut. Hal itu disampaikan Bimantoro dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPR RI bersama Kepala BPA beserta jajaran […]
Pagu KPK Naik Jadi Rp2,22 Triliun, Martin Tumbelaka Soroti Kinerja hingga Kesejahteraan Pegawai
Komisi III DPR RI menyetujui usulan tambahan anggaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebesar Rp774,305 miliar untuk tahun anggaran 2027. Dengan tambahan tersebut, pagu anggaran KPK meningkat dari Rp1,447 triliun menjadi Rp2,222 triliun. Anggota Komisi III DPR RI, Martin Tumbelaka, menilai penambahan anggaran tersebut penting untuk mendukung tugas KPK dalam memperkuat pemberantasan korupsi. Menurutnya, besarnya tanggung […]
Bimantoro Minta Kesejahteraan Panitera dan Juru Sita Tak Dianaktirikan
Kenaikan gaji hakim yang telah direalisasikan dinilai perlu diikuti dengan peningkatan kesejahteraan aparatur peradilan lainnya. Anggota Komisi III DPR RI, Bimantoro Wiyono, pun mendorong agar kesejahteraan panitera, juru sita, dan pegawai Mahkamah Agung (MA) turut mendapat perhatian. Menurut Bimantoro, proses penanganan perkara di pengadilan tidak hanya melibatkan hakim. Panitera, juru sita, dan pegawai MA juga […]
Martin Tumbelaka Apresiasi Seleksi Hakim Agung Makin Terbuka dan Kredibel
Anggota Komisi III DPR RI, Martin Tumbelaka, mengapresiasi terobosan Komisi Yudisial (KY) dalam proses seleksi calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc di Mahkamah Agung Tahun 2026. Ia menilai, proses seleksi yang semakin terbuka dan kredibel penting untuk memastikan calon yang diajukan kepada DPR memiliki kapasitas, integritas, serta rekam jejak yang baik. Hal tersebut disampaikan […]