Bimantoro Tinjau Bulog Nganjuk, Pastikan Distribusi dan Kualitas Beras
Anggota Komisi III DPR RI, Bimantoro Wiyono, melakukan kunjungan kerja ke Gudang Perum Bulog Candirejo, Nganjuk, Senin (27/4/2026), untuk memastikan ketersediaan stok pangan, penyerapan gabah petani, serta mendukung penguatan program swasembada pangan nasional. Dalam kunjungan tersebut, Bimantoro meninjau langsung data stok dan distribusi, kondisi gudang penyimpanan, hingga kualitas beras yang tersimpan. Dari hasil peninjauan, ia […]
Bimantoro Dorong Penegakan Hukum Narkoba Lebih Terukur Lewat KUHP Baru
Anggota Komisi III DPR RI, Bimantoro Wiyono, menegaskan pentingnya implementasi KUHP dan KUHAP baru dalam penanganan kasus narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya (narkoba). Ia menekankan, regulasi tersebut mengedepankan keadilan restoratif bagi pengguna serta penindakan tegas terhadap bandar dan jaringan kartel. “Peredaran narkoba menjadi musuh besar kita bersama. Kami juga menitipkan pesan kepada BNN untuk […]
Andi Amar: Banyak Kejahatan Berawal dari Miras, Jangan Berlindung di Balik Tradisi
Komisi III DPR RI menyoroti maraknya kasus pembunuhan dan kekerasan seksual yang dinilai kerap dipicu oleh konsumsi minuman keras (miras), khususnya miras oplosan. Anggota Komisi III DPR RI, Andi Amar Ma’ruf Sulaiman, mengungkapkan bahwa persoalan miras sebagai pemicu kejahatan tidak hanya terjadi di Nusa Tenggara Timur (NTT), tetapi juga di berbagai daerah lain, termasuk Sulawesi. […]
Soroti Miskomunikasi APH, Andi Amar Minta Implementasi KUHP Baru Dibenahi Total
Berlakunya KUHP dan KUHAP baru pada tahun 2026 masih menyisakan sejumlah pekerjaan rumah di lapangan. Hal ini menjadi sorotan Anggota Komisi III DPR RI, Andi Amar Ma’ruf Sulaiman. Menurutnya, implementasi kedua regulasi tersebut harus benar-benar dikawal agar tidak hanya berhenti pada tahap sosialisasi, tetapi mampu dijalankan secara efektif dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Ia juga […]
Bob Hasan Dorong Revisi UU PSdK, Minta LPSK Hadir hingga Tingkat Kabupaten Demi Keadilan Merata
Anggota Komisi III DPR RI, Bob Hasan, menyoroti pentingnya penguatan supremasi hukum yang berkeadilan melalui revisi Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban (PSdK). Hal tersebut disampaikannya usai mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi III bersama jajaran Kepolisian Daerah (Polda) Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTT di Kupang, Rabu (22/04/2026). Dalam keterangannya, Bob Hasan menegaskan […]
Bob Hasan Soroti Kesiapan Aparat Jelang KUHP Baru, Desak Revisi UU Polri dan Kejaksaan
Memasuki awal tahun 2026 yang menjadi titik krusial pemberlakuan penuh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru (UU No. 1 Tahun 2023) serta Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Anggota Komisi III DPR RI, Bob Hasan, menyoroti urgensi kesiapan aparat penegak hukum (APH) di daerah. “Setiap provinsi, setiap polda maupun kejaksaan tinggi, harus terus dibangun komunikasi […]
Martin Tumbelaka Soroti Kendala KUHAP Baru, Tekankan Pentingnya Sosialisasi ke APH
Anggota Komisi III DPR RI, Martin Daniel Tumbelaka, menekankan pentingnya optimalisasi sosialisasi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru kepada aparat penegak hukum (APH) di Sulawesi Utara. Ia mengungkapkan masih terdapat sejumlah kendala di lapangan, khususnya terkait pemahaman dan penerapan aturan baru tersebut. “Agenda kita di sini adalah memaksimalkan sosialisasi KUHAP yang baru. Dari […]
Bali Disorot Dunia, Martin Tumbeleka Minta Aparat Tak Ragu Tindak WNA Pelanggar Hukum
Anggota Komisi III DPR RI, Martin Daniel Tumbeleka, menegaskan perlunya langkah tegas aparat dalam menangani pelanggaran hukum di Bali, khususnya yang melibatkan warga negara asing (WNA). Ia menilai Bali merupakan pusat perhatian nasional maupun internasional, sehingga setiap pelanggaran harus ditindak secara serius. “Bali ini menjadi pusat perhatian. Apapun yang terjadi, semua mata tertuju ke Bali,” […]
Bimantoro Wiyono: RUU Perampasan Aset Jangan Jadi Alat Rampas Sepihak
Anggota Komisi III DPR RI, Bimantoro Wiyono, mengingatkan agar RUU Perampasan Aset tidak disalahgunakan menjadi alat perampasan sepihak. Ia menekankan pentingnya kehati-hatian dalam merumuskan aturan agar tidak menimbulkan ketidakadilan di masyarakat. Menurutnya, praktik penegakan hukum saat ini kerap menunjukkan kecenderungan penyitaan aset dilakukan sejak tahap awal proses hukum, tanpa kejelasan asal-usul harta tersebut. “Yang terjadi […]
Bimantoro Wiyono Soroti Konsep NCB, Minta Kejelasan RUU Perampasan Aset
Anggota Komisi III DPR RI, Bimantoro Wiyono, menyoroti penerapan konsep Non-Conviction Based (NCB) dalam mekanisme perampasan aset. Ia menilai kejelasan konsep dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset menjadi krusial, khususnya terkait batas antara perlindungan hak asasi manusia dan asal-usul ilegal suatu aset. Menurut Bimantoro, konsep NCB berpotensi menjadi terobosan dalam penegakan hukum, terutama untuk kasus […]