Martin Tumbelaka Tegaskan Ketentuan KUHAP 2025 Tak Bertentangan dengan UUD 1945
DPR RI menegaskan sejumlah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang tengah diuji materiil tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. DPR berpandangan, norma tersebut dibentuk untuk menjaga keterpaduan sistem peradilan pidana sekaligus memastikan adanya mekanisme koordinasi dan pengawasan terhadap kewenangan penyidik. Pandangan tersebut […]
Abdul Wachid Terima Aspirasi Forum UINSA, Dorong Polemik Pemilihan Rektor Diselesaikan
Komisi VIII DPR RI menerima aspirasi Forum Komunikasi untuk Perubahan Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA) Surabaya terkait polemik proses pemilihan dan pelantikan rektor. Aspirasi tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi VIII DPR RI, Senin (21/9/2026). Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abdul Wachid, mengatakan forum tersebut menyampaikan sejumlah persoalan yang mereka […]
Novita Wijayanti Dorong RSUD Hasri Ainun Habibie Berikan Pelayanan Ramah dan Setara
Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI, Novita Wijayanti, mendorong RSUD Hasri Ainun Habibie di Kabupaten Gorontalo terus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Menurutnya, setiap masyarakat berhak mendapatkan pelayanan yang maksimal, ramah, nyaman, dan tanpa diskriminasi, termasuk pasien peserta BPJS. Pesan tersebut disampaikan Novita saat mengikuti kunjungan kerja BURT DPR RI ke RSUD Hasri […]
Bimantoro Wiyono Ungkap Keresahan Publik soal Pengelolaan Barang Rampasan Negara
Anggota Komisi III DPR RI, Bimantoro Wiyono, menyoroti pentingnya tata kelola dan mitigasi risiko dalam pengelolaan barang rampasan negara. Ia menyebut transparansi dan akuntabilitas diperlukan agar pengelolaan aset hasil perkara hukum dapat dipantau secara terbuka oleh publik. Hal tersebut disampaikan Bimantoro dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi III DPR RI bersama Erry Riana beserta […]
T. A Khalid Minta Distribusi Bibit dan Pupuk Petani Hutan Lebih Terkoordinasi
Anggota Komisi IV DPR RI, T. A. Khalid, menyoroti minimnya sosialisasi mengenai ketersediaan pupuk bersubsidi dan bantuan bibit bagi petani perhutanan sosial di tingkat tapak. Karena itu, ia mendorong koordinasi yang lebih konkret antara pemerintah pusat dan daerah agar berbagai bantuan tersebut dapat diketahui dan dimanfaatkan secara tepat sasaran oleh masyarakat. “Selama ini mungkin program […]
Dari Harga hingga Impor, Andre Rosiade Soroti Persoalan Tata Niaga Gula Nasional
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, menegaskan perlunya pembenahan tata niaga gula nasional secara menyeluruh untuk melindungi petani tebu, menjamin kebutuhan industri, sekaligus menjaga ketersediaan dan keterjangkauan harga gula bagi masyarakat. Menurut Andre, gula merupakan komoditas strategis yang berperan penting dalam ketahanan pangan, kesejahteraan petani tebu, keberlangsungan industri, serta stabilitas ekonomi nasional. Namun, […]
Martin Tumbelaka Tampung Aspirasi soal Batas Usia Kewarganegaraan Anak
Ketua Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Perdata Internasional (RUU HPI), Martin D. Tumbelaka, menilai persoalan status kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran perlu menjadi perhatian dalam pembahasan RUU HPI. Hal ini berkaitan dengan ketentuan anak berkewarganegaraan ganda yang harus menentukan kewarganegaraannya setelah mencapai usia 18 tahun. “Tujuan utama kehadiran hukum perdata internasional ini adalah […]
Darori Wonodipuro Tekankan Perhutanan Sosial untuk Pulihkan Hutan dan Sejahterakan Masyarakat
Anggota Komisi IV DPR RI, Darori Wonodipuro, menyoroti pentingnya program Perhutanan Sosial sebagai upaya memulihkan lingkungan sekaligus meningkatkan perekonomian masyarakat di Kabupaten Karangasem, Bali. Penanaman pohon produktif bernilai ekonomi dinilai dapat menjadi langkah konkret untuk mengurangi risiko banjir dan tanah longsor akibat kerusakan kawasan hulu sungai. Hal itu disampaikan Darori saat mengikuti Kunjungan Kerja Pengawasan […]
Titiek Soeharto: Rumput Laut Jangan Cuma Diekspor, Olah Jadi Produk Bernilai Tinggi
Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Soeharto, menyoroti keluhan pelaku usaha dan UMKM perikanan terkait rumitnya birokrasi perizinan. Ia meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta Badan Karantina Indonesia (Barantin) memperjelas pembagian tugas agar proses perizinan tidak tumpang tindih dan membebani dunia usaha. “Dan Badan Karantina, jangan dua-duanya satu tumpang tindih merepotkan pengusaha atau […]
Endang Thohari Salurkan Alsintan Rp2,15 Miliar untuk Petani Cianjur
Anggota Komisi IV DPR RI, Endang Setyawati Thohari, menyalurkan bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) berupa combine harvester senilai sekitar Rp2,15 miliar kepada lima kelompok tani di Kabupaten Cianjur, Jumat (18/9/2026). Bantuan tersebut merupakan tindak lanjut aspirasi kelompok tani di daerah pemilihan Cianjur sekaligus upaya mendukung peningkatan produktivitas dan kesejahteraan petani. Combine harvester diharapkan dapat […]