Anggota Komisi IV DPR RI, T. A. Khalid, menyoroti minimnya sosialisasi mengenai ketersediaan pupuk bersubsidi dan bantuan bibit bagi petani perhutanan sosial di tingkat tapak. Karena itu, ia mendorong koordinasi yang lebih konkret antara pemerintah pusat dan daerah agar berbagai bantuan tersebut dapat diketahui dan dimanfaatkan secara tepat sasaran oleh masyarakat.
“Selama ini mungkin program kita ada, tetapi sosialisasi pemahaman di kelompok tani tingkat tapak mereka tidak paham. Kalau mereka tahu banyak bibit dan tersalurkan, kan tidak muncul pertanyaan seperti ini dari para petani hutan,” ujar Khalid saat mengikuti Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI mengenai Pengawasan Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Jasa Lingkungan Perhutanan Sosial di Badung, Bali, Sabtu (19/9/2026).
Ia menjelaskan, regulasi terkait alokasi pupuk bersubsidi untuk kawasan hutan telah memiliki landasan aturan. Namun, meski kebijakan di tingkat kementerian telah ditetapkan, pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi sejumlah kendala operasional pada instansi terkait di daerah.
“Itu kenapa saya pertanyakan kepada Ibu Dirjen Perhutanan Sosial, biar masyarakat juga paham ada sedikit kendala yang tidak selancar dari kementerian. Jadi masyarakat paham dan tidak kecewa kalau memang bantuannya tidak keluar,” jelas Pejuang Politik Fraksi Partai Gerindra tersebut.
Selain pupuk, Khalid mendorong pemerintah mengoptimalkan pendistribusian bibit produktif kepada masyarakat. Menurutnya, kebutuhan bibit di tingkat petani masih tinggi, sementara pemerintah memiliki kapasitas penyediaan bibit yang cukup melalui berbagai program, termasuk Bang Pesona.
“Saya pikir banyak bibit, karena saya melihat tadi mereka ini kewalahan bibit, padahal bibit kita banyak. Maka ini perlu koordinasi lebih konkret, teman-teman di daerah itu selalu disampaikan,” tegasnya.
Khalid menilai berbagai kebutuhan petani perhutanan sosial pada dasarnya telah memiliki dukungan program dari kementerian. Namun, keberhasilan implementasinya sangat bergantung pada komunikasi dan koordinasi lintas instansi yang berjalan efektif hingga ke tingkat tapak.
Ia berharap koordinasi tersebut dapat diperkuat sehingga informasi mengenai program, ketersediaan bantuan, serta mekanisme penyalurannya dapat diterima secara jelas oleh kelompok tani dan masyarakat penerima manfaat.
