Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Soeharto, menyoroti keluhan pelaku usaha dan UMKM perikanan terkait rumitnya birokrasi perizinan. Ia meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta Badan Karantina Indonesia (Barantin) memperjelas pembagian tugas agar proses perizinan tidak tumpang tindih dan membebani dunia usaha.
“Dan Badan Karantina, jangan dua-duanya satu tumpang tindih merepotkan pengusaha atau pelaku usaha untuk mendapatkan izin. Mungkin bisa dijelaskan karena tugasnya lain-lain, mungkin dari Barantin bisa disampaikan,” ujar Titiek saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi IV DPR RI di Badung, Bali, Jumat (18/9/2026).
Selain persoalan perizinan, Titiek menaruh perhatian pada optimalisasi nilai tambah komoditas rumput laut di Bali. Saat meninjau pameran produk olahan, ia menyayangkan masih banyak rumput laut Indonesia yang diekspor dalam bentuk bahan mentah atau ekstrak, sementara produk turunannya justru kembali masuk ke Indonesia melalui impor.
“Kita di Indonesia begitu banyak seaweed, rumput laut bisa tumbuh di segala perairan. Ini bisa menghasilkan biang seaweed ekstrak yang diekspor ke India, dari India kemudian diolah lagi menjadi pupuk cair organik. Kenapa hanya biangnya saja yang diekspor? Maksudnya kita olah di sini, pupuknya sudah jadi baru diekspor,” ungkapnya.
Menurut Titiek, pengolahan rumput laut hingga menjadi produk akhir di dalam negeri sejalan dengan arah kebijakan pemerintah dalam mempercepat hilirisasi. Dengan demikian, produk yang diekspor memiliki nilai tambah lebih tinggi dan memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat serta pelaku usaha dalam negeri.
“Pak Presiden juga maunya hilirisasi, semuanya ada di sini. Kalau kita mau ekspor, ekspor yang barang sudah end product saja. Kalau begini sanggup, homemade-nya dari sini, Bali semua. Mudah-mudahan bisa semuanya dikerjakan di Indonesia,” tegas Titiek.
Lebih lanjut, Titiek mendorong KKP untuk semakin kreatif mengembangkan hasil laut menjadi produk siap saji yang dekat dengan selera masyarakat, termasuk anak-anak. Ia mencontohkan olahan seperti gyoza tuna dan bandeng tanpa duri yang dinilai dapat dikembangkan untuk mendukung kebutuhan pangan bergizi, termasuk dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Di sisi lain, Srikandi Gerindra itu juga menerima aspirasi nelayan mengenai kemudahan akses kepemilikan kapal. Ia mendorong agar mekanisme pengadaan atau kepemilikan kapal dapat dibuat lebih sederhana dan transparan, sehingga nelayan memperoleh akses yang lebih mudah, seperti mekanisme pembelian kendaraan melalui dealer.
