Habiburokhman: Dugaan Kriminalisasi Aparat dalam Kasus Arifin Gandawijaya Jadi Perhatian Komisi III
Komisi III DPR RI menyoroti dugaan kriminalisasi yang melibatkan oknum penegak hukum dalam perkara sengketa tanah yang menyeret nama Arifin Gandawijaya. Isu ini dinilai serius karena menyangkut integritas aparat penegak hukum serta dugaan adanya perlindungan terhadap praktik mafia tanah. Hal tersebut mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi III DPR RI bersama kuasa hukum […]
Habiburokhman: KUHP-KUHAP Baru Buka Jalan Restorative Justice
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menegaskan bahwa penerapan mekanisme keadilan restoratif (restorative justice/RJ) dalam kasus dugaan fitnah ijazah palsu dengan tersangka Eggy Sudjana dan Damai Hari Lubis menjadi bukti nyata bahwa KUHP baru dan KUHAP baru benar-benar menghadirkan keadilan dan kemanfaatan hukum. Politisi Fraksi Partai Gerindra itu menekankan, berbeda dengan praktik di masa lalu […]
Habiburokhman: KUHP–KUHAP Baru Buktikan Hukum Tak Lagi Kaku
Baru beberapa hari diberlakukan, KUHP dan KUHAP baru dinilai telah menunjukkan dampak positif bagi para pencari keadilan. Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman menyebut vonis pidana pengawasan terhadap Laras Faizati sebagai contoh konkret bahwa penegakan hukum kini lebih mengedepankan hati nurani dan keadilan substantif, bukan semata kepastian hukum. “Walaupun Laras Faizati terbukti melakukan perbuatan yang […]
Habiburokhman: KUHP–KUHAP Baru Tutup Pintu Pemidanaan Sewenang-wenang terhadap Pengkritik Pemerintah
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menjelaskan reformasi hukum pidana melalui terbitnya KUHP baru dan KUHAP baru memastikan tidak akan ada pemidanaan sewenang-wenang terhadap pengkritik pemerintah, termasuk figur publik seperti Pandji Pragiwaksono. Politisi Fraksi Partai Gerindra itu menegaskan, hukum pidana melalui dua regulasi baru tersebut tidak lagi berfungsi sebagai aparatur represif penjaga kekuasaan. Sebaliknya, KUHP […]
Habiburokhman: Polri Tetap di Bawah Presiden
Komisi III DPR RI melalui Panitia Kerja (Panja) Reformasi Kepolisian RI, Kejaksaan RI, dan Pengadilan menegaskan bahwa kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tetap berada di bawah Presiden. Mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Kapolri juga tetap dilakukan oleh Presiden dengan persetujuan DPR RI. Penegasan tersebut disampaikan Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, usai Rapat Panja Reformasi […]
Habiburokhman Luruskan Narasi Keliru soal Penerapan KUHP Baru
Komisi III DPR RI menyoroti beredarnya berbagai narasi yang dinilai tidak tepat terkait pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Untuk memberikan pemahaman yang utuh dan berimbang kepada masyarakat, Komisi III DPR RI memandang perlu menyampaikan klarifikasi atas sejumlah isu yang kerap disalahpahami. “Intinya, jika KUHP baru diterapkan secara utuh, […]
Habiburokhman Desak Penyelesaian Sengketa Lahan Sumsel, Pembangunan RS Wajib Ditunda
Panitia Kerja (Panja) Pengawasan Penegakan Hukum Bidang Mafia Tanah Komisi III DPR RI menegaskan bahwa penyelesaian sengketa lahan yang melibatkan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Kejaksaan Tinggi Sumsel, serta pihak Ivonne dan Novriyandi harus mengedepankan musyawarah sebelum menempuh jalur litigasi. Sikap ini disampaikan dalam RDPU Komisi III yang turut dihadiri Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan, Kepala […]
Habiburokhman Pimpin Pengawasan Implementasi KUHP Baru di Lampung
Komisi III DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke Bandar Lampung, Provinsi Lampung, untuk meninjau kesiapan Aparat Penegak Hukum (APH) menjelang pemberlakuan penuh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP pada awal 2026. Kunjungan ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman. Habiburokhman menegaskan bahwa KUHP baru merupakan tonggak penting reformasi hukum pidana […]
Habiburokhman: UU KUHAP Baru Tegakkan Kesetaraan dan Perlindungan Penyandang Disabilitas
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menggelar konferensi pers di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, untuk memberikan klarifikasi resmi terkait UU Hukum Acara Pidana (UU KUHAP) yang baru. Komisi III menegaskan bahwa KUHAP terbaru mengedepankan prinsip kehati-hatian, penghormatan hak asasi manusia, dan kesetaraan di hadapan hukum. Habiburokhman membantah sejumlah informasi yang beredar soal Pasal 5, […]
Bantah Isu Hoaks, Habiburokhman Jelaskan RKUHAP Justru Perketat Mekanisme Hukum
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menegaskan bahwa poster yang beredar di media sosial terkait Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) adalah hoaks. Poster tersebut menuding bahwa jika RKUHAP disahkan, polisi dapat melakukan penyadapan, penyitaan, hingga penangkapan tanpa izin hakim. Menurut Habiburokhman, seluruh klaim itu tidak benar. “Ada sebuah poster di media sosial yang […]