Pembahasan RUU Satu Data Indonesia, Bob Hasan Tekankan Prinsip Kehati-hatian dalam Akses Data

Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Bob Hasan, menegaskan pentingnya pengaturan hak akses data yang tetap selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pembahasan Panitia Kerja (Panja) RUU tentang Satu Data Indonesia. Menurut Bob Hasan, hak akses terhadap data tidak dapat dilepaskan dari regulasi lain, terutama yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi dan data strategis nasional. […]
Bob Hasan Soroti Dispute Penghitungan Kerugian Negara dalam Kasus Tipikor

Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Bob Hasan, menyoroti adanya dispute atau perbedaan penafsiran terkait lembaga yang berwenang menghitung kerugian negara dalam perkara tindak pidana korupsi. Perbedaan tersebut muncul antara kubu formalis dan progresif mengenai otoritas penghitungan kerugian negara dalam kaitannya dengan Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Tipikor. Sebagai informasi, Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor […]
Bob Hasan: Reformasi KUHP dan KUHAP Harus Diikuti Pembenahan Aparat Penegak Hukum

Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Bob Hasan, mengingatkan agar penghitungan kerugian negara dalam perkara tindak pidana korupsi tidak berubah menjadi instrumen kriminalisasi. Menurutnya, reformasi hukum melalui KUHP dan KUHAP baru harus diikuti perubahan cara pandang serta struktur penegakan hukum yang selaras dengan semangat pembaruan hukum nasional. Bob Hasan menjelaskan, perubahan legal substance dalam KUHP […]
Bob Hasan: Baleg DPR Fokus Bahas RUU Prioritas, dari Masyarakat Adat hingga Satu Data Indonesia

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI mulai memfokuskan pembahasan sejumlah rancangan undang-undang (RUU) prioritas pada Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026. Sejumlah RUU strategis yang masuk agenda pembahasan antara lain RUU Pemerintahan Aceh, RUU Masyarakat Adat, hingga RUU Satu Data Indonesia. Ketua Baleg DPR RI, Bob Hasan, mengatakan pembahasan RUU prioritas tersebut telah masuk dalam agenda […]
Bob Hasan Apresiasi Bareskrim Polri Bongkar Jaringan Judi Online Internasional

Keberhasilan Bareskrim Polri menangkap 321 warga negara asing (WNA) yang diduga terlibat jaringan judi online internasional dinilai sebagai langkah tegas dalam memberantas praktik perjudian digital yang semakin meresahkan masyarakat. Anggota Komisi III DPR RI, Bob Hasan, menyampaikan apresiasi kepada Bareskrim Polri atas respons cepat dan langkah konkret dalam membongkar jaringan tersebut. Menurutnya, keberhasilan ini menunjukkan […]
Bob Hasan Dorong Percepatan Pengesahan RUU Masyarakat Hukum Adat

Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Bob Hasan, menegaskan pentingnya percepatan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Hukum Adat sebagai bentuk pengakuan negara terhadap eksistensi masyarakat adat di Indonesia. Menurutnya, masyarakat adat merupakan entitas yang telah hadir jauh sebelum negara berdiri, dengan sistem nilai, karakter, dan batas wilayah yang jelas. “Masyarakat adat ini adalah entitas yang […]
Bob Hasan Dorong Revisi UU PSdK, Minta LPSK Hadir hingga Tingkat Kabupaten Demi Keadilan Merata

Anggota Komisi III DPR RI, Bob Hasan, menyoroti pentingnya penguatan supremasi hukum yang berkeadilan melalui revisi Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban (PSdK). Hal tersebut disampaikannya usai mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi III bersama jajaran Kepolisian Daerah (Polda) Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTT di Kupang, Rabu (22/04/2026). Dalam keterangannya, Bob Hasan menegaskan […]
Bob Hasan Soroti Kesiapan Aparat Jelang KUHP Baru, Desak Revisi UU Polri dan Kejaksaan

Memasuki awal tahun 2026 yang menjadi titik krusial pemberlakuan penuh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru (UU No. 1 Tahun 2023) serta Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Anggota Komisi III DPR RI, Bob Hasan, menyoroti urgensi kesiapan aparat penegak hukum (APH) di daerah. “Setiap provinsi, setiap polda maupun kejaksaan tinggi, harus terus dibangun komunikasi […]
Disahkan di Hari Kartini, Bob Hasan Sebut UU PPRT Pelita bagi PRT

Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Bob Hasan, menyebut pengesahan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT) sebagai tonggak penting dalam menghadirkan perlindungan hukum bagi pekerja domestik di Indonesia. “Habislah gelap, terbitlah terang. Kiranya undang-undang ini menjadi pelita perlindungan bagi seluruh pekerja rumah tangga,” ujarnya dalam Rapat Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, […]
Bob Hasan: Iuran Jaminan Kesehatan PRT Non-PBI Ditanggung Pemberi Kerja

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI melalui Panja RUU Pekerja Rumah Tangga (PPRT) bersama pemerintah menyepakati pengaturan jaminan sosial kesehatan bagi pekerja rumah tangga (PRT) yang bukan Penerima Bantuan Iuran (PBI). Dalam kesepakatan tersebut, iuran jaminan kesehatan PRT non-PBI ditanggung oleh pemberi kerja berdasarkan kesepakatan atau perjanjian kerja. Ketua Baleg DPR RI, Bob Hasan, menjelaskan bahwa […]