Anggota Komisi XII DPR RI, Rokhmat Ardiyan, menegaskan bahwa rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) di Kelurahan Bira-Parangloe, Kota Makassar, tidak boleh mengorbankan kepentingan
Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Wihadi Wiyanto, menilai Outlook Postur APBN 2026 yang disampaikan Menteri Keuangan menunjukkan kondisi fiskal nasional masih berada pada
Komisi XIII DPR RI meminta Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) segera turun ke Desa Rantau Bakula, Kecamatan Sungai Pinang, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan,
Anggota Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI, Mariana, berharap Ciputra Mitra Hospital Banjarmasin dapat memberikan akses pelayanan kesehatan yang lebih luas bagi seluruh lapisan
Kejelasan data wilayah masyarakat adat dinilai menjadi faktor krusial dalam mencegah konflik lahan yang selama ini kerap terjadi antara masyarakat adat dan pelaku usaha. Karena
Berbagai masukan yang disampaikan para ulama dalam evaluasi penyelenggaraan ibadah haji dinilai menjadi bekal penting bagi DPR dan pemerintah untuk menyempurnakan tata kelola haji pada
Komisi VIII DPR RI menegaskan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggaraan ibadah haji 2026 agar seluruh kebijakan dan tata kelola haji tetap berorientasi pada pembinaan, pelayanan,
Anggota DPR RI Fraksi Gerindra dari Daerah Pemilihan Maluku, F. Alimudin Kolatlena, menjadi legislator Senayan pertama yang mengunjungi Dusun Saluku, Desa Luhu, Kecamatan Huamual, Kabupaten
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, memfasilitasi dialog antara Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan perwakilan TikTok menyusul mencuatnya isu pemutusan hubungan kerja (PHK) yang ramai
Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) Partai Gerindra Komisi III DPR RI, Muhammad Rahul, mengapresiasi Kepolisian Daerah (Polda) Riau atas keberhasilannya membangun 110 Jembatan Merah Putih Presisi
Anggota Komisi VIII DPR RI, M Husni, menilai materi bimbingan yang diberikan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) perlu disesuaikan dengan kebutuhan riil jemaah
Komisi VIII DPR RI mendorong penguatan standarisasi penyelenggaraan bimbingan ibadah haji, mulai dari materi manasik, kompetensi pembimbing, hingga penetapan biaya layanan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji
