Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Aziz Subekti, menegaskan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengaturan Reforma Agraria harus menjadi momentum nyata untuk membenahi struktur kepemilikan
Seberapa cepat negara merespons perkara hukum yang dinilai janggal oleh masyarakat? Pengalaman Nabilah O’Brien menunjukkan jawabannya bisa kurang dari sepekan. Setelah Komisi III DPR menerima
Komisi II DPR RI terus mematangkan pembahasan revisi Undang-Undang (UU) Pemilu dengan mengedepankan asas partisipasi publik. Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong, mengatakan
Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Bob Hasan, menegaskan penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengaturan Reforma Agraria harus berorientasi pada kemakmuran rakyat. Menurutnya, reforma agraria
Kenaikan gaji hakim yang telah direalisasikan dinilai perlu diikuti dengan peningkatan kesejahteraan aparatur peradilan lainnya. Anggota Komisi III DPR RI, Bimantoro Wiyono, pun mendorong agar
Anggota Komisi VIII DPR RI, M. Husni, mengapresiasi capaian pengawasan pada dua sektor krusial tahun ini, yakni penyelenggaraan ibadah haji 2026 dan penanganan bencana alam
Anggota Komisi VIII DPR RI, Wardatul Asriah, mendukung pelaksanaan Sekolah Rakyat sebagai salah satu program strategis nasional pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, Komisi VIII DPR
Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Sugiat Santoso, meminta peningkatan anggaran Badan Komunikasi (Bakom) Pemerintah pada 2027 diikuti target dan indikator kinerja yang terukur. Menurutnya,
Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono, mengatakan berbagai persoalan yang disampaikan pelaku industri di Karawang International Industrial City (KIIC) pada dasarnya juga dihadapi
Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Bob Hasan, mengatakan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pelelangan diperlukan untuk memberikan kepastian hukum sekaligus menjawab berbagai persoalan yang muncul
Kekeringan yang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Serang, Banten, membuat sebagian masyarakat kesulitan mendapatkan air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Merespons kondisi tersebut, DPC Partai
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, menyoroti masih sulitnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), khususnya di sektor ekonomi kreatif, memperoleh
