Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong, berharap program-program strategis nasional yang tercantum dalam RAPBN 2027 dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi
Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, menegaskan berbagai program pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan perekonomian masyarakat harus diiringi tata kelola yang baik, tepat
Komisi XI DPR RI menyatakan siap menggelar uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) calon Gubernur Bank Indonesia (BI) setelah menerima penugasan dari Pimpinan
Komisi III DPR RI menyetujui 14 nama calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc Mahkamah Agung (MA) Tahun 2026. Persetujuan tersebut diambil setelah delapan fraksi
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Putih Sari, menegaskan pembahasan RUU Ketenagakerjaan terus berjalan dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk serikat pekerja. Aspirasi pekerja dinilai penting
Di tengah perjuangan petugas dan relawan memadamkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Kabupaten Ketapang, dukungan datang dari DPC Partai Gerindra Kabupaten Ketapang,
Kepedulian terhadap warga terdampak gempa kembali ditunjukkan kader Partai Gerindra Kabupaten Ngada. Pada Sabtu (15/8/2026), kader Gerindra bersama relawan bergerak langsung ke Desa Turamuri, Kabupaten
DPC dan Fraksi Partai Gerindra Kabupaten Manggarai turun langsung membantu masyarakat yang terdampak gempa bumi di sejumlah wilayah di Manggarai. Bantuan disalurkan sebagai bentuk kepedulian
Anggota Komisi I DPR RI, Sabam Rajagukguk, menyerahkan bantuan Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) kepada Kelompok Tani (Koptan) di Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel), Senin (10/8/2026).
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan keselamatan warga harus menjadi prioritas utama dalam penanganan gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang Nusa Tenggara
Sekretaris DPD Partai Gerindra Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Fernando Jose Osorio Soares, bergerak cepat merespons gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang Flores dan
Penggunaan ayat Al-Qur’an dalam promosi minuman keras dinilai telah melampaui batas promosi komersial karena menyentuh ranah penghinaan terhadap simbol dan ajaran agama. Pemerintah didorong memperketat
