Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, memperingatkan bahwa kebocoran distribusi gula rafinasi ke pasar konsumsi rumah tangga telah merusak keseimbangan industri dan memiskinkan petani tebu. Jika dibiarkan tanpa intervensi kebijakan yang tegas, harga gula kristal putih lokal akan jatuh dan industri gula dalam negeri kesulitan menyerap hasil produksi.
Pernyataan itu disampaikan Andre dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI bersama Kementerian Perdagangan, PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero), PT Perkebunan Nusantara III (Persero), Perum Bulog, serta 11 perusahaan pemegang izin impor gula rafinasi, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (1/10/2025).
Menurut Andre, pemerintah bahkan terpaksa menggelontorkan Rp1,5 triliun melalui BUMN pangan, ID Food, untuk menyerap kelebihan stok gula petani.
“Bertahun-tahun masalah ini tidak selesai-selesai. Akhirnya Presiden Prabowo harus intervensi langsung dengan dana triliunan untuk menyelamatkan petani tebu. Ini bukan hal kecil, ini kerusakan sistemik yang dibiarkan terlalu lama,” tegasnya.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, pada Januari 2025 Indonesia mengimpor 308.780 ton gula senilai USD 162,8 juta (Rp2,6 triliun). Mayoritas berupa gula mentah dan gula kristal rafinasi (GKR) yang seharusnya diproses untuk kebutuhan industri. Namun di lapangan, sebagian justru masuk ke pasar rumah tangga, bersaing langsung dengan gula lokal.
Produksi gula nasional sendiri masih jauh dari kebutuhan. Pada 2024, produksi dalam negeri hanya 2,46 juta ton, sementara kebutuhan nasional mencapai 6,5 juta ton. Artinya, Indonesia defisit sekitar 4 juta ton per tahun. Bank Indonesia mencatat, dalam satu dekade terakhir defisit produksi gula mencapai rata-rata 63 persen.
Tahun 2025, pemerintah menetapkan kuota impor GKR sebesar 3,44 juta ton, dengan realisasi hingga September mencapai 2 juta ton. Andre pun mempertanyakan lemahnya pengawasan.
“Kalau semua sesuai aturan, kenapa bisa bocor ke pasar? Kenapa harga gula petani jatuh dan harus diserap pakai uang negara? Ini bukan soal teknis, ini soal keberpihakan,” katanya.
Meski pemerintah berencana menambah impor gula mentah 200.000 ton sebagai cadangan pangan pemerintah (CPP), Andre menilai kebijakan itu belum menyentuh akar persoalan, yakni lemahnya pengawasan distribusi dan celah perizinan impor.
Politisi Fraksi Partai Gerindra itu menegaskan, kebocoran gula rafinasi berdampak berlapis: merusak harga, mematikan petani lokal, menekan industri pengolahan, hingga membebani keuangan negara. Karena itu, seluruh pemegang izin impor wajib transparan terkait distribusi mereka.
“Tata niaga gula nasional harus dibenahi total, dari perizinan impor, pengawasan distribusi, hingga perlindungan petani dan industri dalam negeri. Kita tidak bisa lagi membiarkan segelintir perusahaan menikmati fasilitas impor sementara petani tebu terus merugi. Negara harus hadir, bukan hanya sebagai regulator, tapi juga pelindung rakyat,” pungkas Andre.
