Anggota Komisi XII DPR RI, Ramson Siagian, mendorong pemerintah membuka opsi impor bahan bakar minyak (BBM) bagi SPBU swasta guna mengantisipasi kelangkaan yang mulai terjadi di sejumlah daerah. Usulan itu ia sampaikan dalam rapat dengar pendapat Komisi XII dengan Kementerian ESDM dan PT Pertamina Patra Niaga, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (1/10/2025).
Menurut Ramson, pemerintah harus bersikap fleksibel agar pasokan BBM tetap terjaga. Ia menilai kebijakan pembatasan izin impor justru berpotensi memperburuk keadaan jika tidak ada solusi cepat untuk memenuhi kebutuhan SPBU non-Pertamina.
“Kalau sudah ada izin SPBU, maka pasokan harus tersedia. Kalau stok tidak mencukupi, lebih baik pemerintah memberikan izin impor. Dengan begitu, kelangkaan bisa dihindari dan masyarakat tidak dirugikan,” tegas Ramson.
Meski Pertamina masih memiliki cadangan BBM non-subsidi setara 25 hari atau sekitar 4 juta barel, Ramson menilai tidak seharusnya SPBU swasta dipaksa membeli dari Pertamina. Menurutnya, hal itu hanya relevan jika cashflow Pertamina terganggu akibat kelebihan stok.
“Kalau tidak mengganggu cashflow Pertamina, maka tidak perlu dipaksakan SPBU swasta membeli dari Pertamina. Biarkan pasar berjalan dengan mekanisme yang sehat,” ujarnya.
Ramson menegaskan, persoalan ini erat kaitannya dengan strategi manajerial pemerintah dalam mengelola pasokan energi nasional. Ia meminta Dirjen Migas segera melaporkan kepada Menteri ESDM agar kebijakan dapat dirumuskan tanpa menunggu masalah meluas.
“Kelangkaan BBM, apalagi jika terjadi di Jabodetabek, bisa menimbulkan guncangan besar. Pemerintah harus hadir dengan solusi, salah satunya membuka ruang impor dengan tetap ada pengawasan ketat,” tutup Legislator Fraksi Partai Gerindra dapil Jawa Tengah X itu.
