Politisi Partai Gerindra sekaligus Anggota DPRD DKI Fraksi Gerindra, Munir Arsyad, menyoroti masih banyaknya gedung sekolah yang belum direhabilitasi dan kekurangan jumlah SMP dan SMA di wilayah padat penduduk di Jakarta.
Dalam rapat paripurna DPRD DKI bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi, Munir Arsyad berkesempatan membacakan pandangan umum fraksi terhadap raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD (P2APBD) tahun 2023. Rapat ini digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta, Senin (29/7/2024).
“Seperti halnya yang telah Fraksi Gerindra utarakan pada Pemandangan Umum Rapat Paripurna sebelumnya, yakni tahun 2023 yang lalu, tepatnya pada Penetapan APBD Tahun 2023 maupun saat Penetapan Raperda APBD Perubahan Tahun 2023, bahwa masih banyak gedung sekolah yang perlu direhab,” ujar Munir.
Legislator Partai Gerindra ini menilai, selain rehabilitasi gedung sekolah yang rusak menurutnya perlu juga penambahan gedung atau ruang kelas baru bagi sekolah yang telah ada, termasuk dibangun sekolah-sekolah baru sesuai dengan kebutuhan, luasnya daerah, serta kepadatan penduduknya.
Selain itu, Munir juga menanyakan kegiatan rehabilitas berat terhadap sekolah-sekolah yang sudah tidak layak di wilayah DKI Jakarta masih belum terlaksana. Masih terdapat 26 gedung yang masuk dalam kategori rehab berat dan 16 gedung rehab total di Unit Pengelola Prasarana dan sarana pendidikan.
“Meskipun disampaikan dalam Laporan Pertanggungjawaban dan Pelaksanaan APBD (P2APBD) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2023. Buku V, Lampiran VII halaman 29, dinyatakan bahwa penyelesaian proses lelang pada Belanja Modal Gedung dan bangunan yang membutuhkan waktu diantaranya, salah satunya adalah renovasi sekolah berupa 26 gedung rehab berat dan 16 gedung rehan total di Unit Pengelola Prasarana dan Sarana Pendidikan,” pungkasnya.