Search
Close this search box.

Haris Terus Optimalkan Pengawasan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kota Medan

Pasca pandemi Covid-19, Kota Medan terus berbenah dalam bentuk fisik dan pelayanan. Tak ayal, sejumlah program yang dicanangkan terus dipacu untuk menata ibu kota Sumatera Utara ini ke arah yang lebih baik. Tentu golnya adalah untuk kemaslahatan masyarakat Kota Medan.

Kolaborasi terus digaungkan. Para stakeholder, baik internal seperti Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terus bekerja maksimal. Namun segala sesuatu kebijakan itu harus disepakati dan dibahas secara komprehensif agar hasilnya nanti tidak lari dari apa yang diinginkan.

Dengan itu, sebelum melangkah lebih jauh, Pemko Medan dalam hal mengambil keputusan pembangunan berkolaborasi dengan legislatif yakni DPRD Kota Medan.

Segala kebijakan harus dibahas dengan para wakil rakyat yang ada di lembaga legislatif ini. Salah satunya adalah Komisi 4 yang membidangi pembangunan.

Komisi 4 DPRD Kota Medan dibawah kepemimpinan Haris Kelana Damanik ST terus bersinergi dengan dinas-dinas terkait yang menjadi counterpart-nya

Ketua Komisi 4 DPRD Medan Haris Kelana Damanik ST menyebutkan bahwa sesuai dengan visi misinya melakukan evaluasi dan pengawasan atas laporan serta keluhan masyarakat terkait pembangunan ataupun infrastruktur, Selasa (08/03/2023).

Tidak hanya pengawasan, Komisi 4 yang dipimpinnya tersebut senantiasa memberi masukan maupun kritik kepada OPD terkait dalam melaksanakan pembangunan baik infrastruktur, sarana maupun prasarana serta pelayanan untuk masyarakat.

Sebagai wakil rakyat di lembaga legislatif, kata anggota dewan dari Dapil Medan Utara ini, Komisi 4 tetap mengedepankan fungsinya sebagai legislasi.

“Kita senantiasa mendukung pembangunan yang telah diprogramkan Wali Kota Medan, sebab, saat ini program yang telah dilakukan maupun yang masih berjalan sudah dirasakan oleh masyarakat. Artinya masyarakat sangat berharap besar terhadap perubahan Kota Medan ke arah lebih baik lagi dibawah kepemimpinan Wali Kota Bobby Nasution,” ujar politisi Partai Gerindra Kota Medan ini.

Tentu, dalam sebuah kebijakan atau pelaksanaan pembangunan terkadang menemui kendala ataupun persoalan yang harus diatasinya.

“Disinilah peran kita sebagai legislatif mengawasi serta memberikan masukan berupa evaluasi terbaik agar persoalan-persoalan itu bisa terpecahkan sehingga lahir sebuah solusi yang akan disampaikan kepada Wali Kota maupun OPD terkait,” ucap Haris.

Bahkan, lanjutnya, pemecahan persoalan yang dikeluhkan masyarakat, Komisi 4 senantiasa memanggil dinas terkait untuk membahas persoalan tersebut bersama perwakilan masyarakat dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP).

“Memang kita menjadi tempat aspirasi dan pengaduan yang dialami masyarakat. Dan masyarakat juga berharap besar kepada kita. Namun demikian, hal itu tidak menjadi beban bagi kita selagi bisa kita atasi dengan duduk bersama melahirkan solusi yang cerdas,” ujar Wakil Ketua Partai Gerindra Kota Medan ini.

Apalagi tahun 2023 ini sedang berjalan pembangunan beberapa proyek besar, seperti, revitalisasi Lapangan Merdeka, Kesawan, Medan Tanpa Kabel di 18 ruas jalan, pembangunan Gapura Batas Kota, Islamic Center dan rencana pembangunan Underpass di Jalan HM Yamin simpang Jalan Jawa, dan Jalan Juanda simpang Jalan Brigjen Katamso juga dijadwalkan akan mulai berlangsung pada April tahun ini.

“Kita berharap masyarakat turut serta membantu program Pemko Medan agar capaian nanti bisa dirasakan,” harapnya.

Lebih lanjut, menurut Haris Kelana Damanik, pihaknya akan terus mengoptimalkan pengawasan dan mengambil langkah untuk memperhatikan setiap permasalahan yang dihadapi masyarakat terhadap proyek besar tersebut.

“Sinergitas itulah yang dibutuhkan, jika ada persoalan mari bahas bersama,” kata Haris.

Mengingat, lanjut Haris Kelana Damanik, proyek-proyek itu tentunya tidak hanya berkaitan pada satu individu yang pro ataupun kontra, akan tetapi sangat berpengaruh terhadap kondisi masyarakat Kota Medan.

Komisi 4 DPRD Medan juga terus mendorong para OPD untuk meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat. Seperti halnya Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) yang saat ini ditangani Dinas Perhubungan Kota Medan yang terkesan belum sepenuhnya dirasakan masyarakat.

“Terkait Lampu Jalan tentunya kita mengetahui bahwa ada program dari Pemko Medan melalui Dishub terkait Layanan Pengaduan Gangguan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU). Namun, Komisi IV akan terus mengawasi agar keluhan masyarakat yang masuk melalui call center tersebut dapat segera ditindaklanjuti,” ujarnya.

Oleh karena itu, kata Haris Kelana Damanik, pembangunan untuk suatu perubahan sangat perlu diawasi agar tujuan dari pembangunan proyek-proyek tersebut tercapai.

Facebook
Twitter
WhatsApp