Martin Tumbelaka Tegaskan Ketentuan KUHAP 2025 Tak Bertentangan dengan UUD 1945
DPR RI menegaskan sejumlah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang tengah diuji materiil tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. DPR berpandangan, norma tersebut dibentuk untuk menjaga keterpaduan sistem peradilan pidana sekaligus memastikan adanya mekanisme koordinasi dan pengawasan terhadap kewenangan penyidik. Pandangan tersebut […]
Martin Tumbelaka Tampung Aspirasi soal Batas Usia Kewarganegaraan Anak
Ketua Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Perdata Internasional (RUU HPI), Martin D. Tumbelaka, menilai persoalan status kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran perlu menjadi perhatian dalam pembahasan RUU HPI. Hal ini berkaitan dengan ketentuan anak berkewarganegaraan ganda yang harus menentukan kewarganegaraannya setelah mencapai usia 18 tahun. “Tujuan utama kehadiran hukum perdata internasional ini adalah […]
Martin Tumbelaka Tegaskan Maskapai Tak Bisa Lepas Tanggung Jawab atas Keterlambatan Penerbangan
DPR RI menegaskan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan tetap memberikan perlindungan hukum bagi penumpang yang mengalami keterlambatan penerbangan. Maskapai penerbangan tidak dapat secara sepihak melepaskan diri dari tanggung jawab memberikan ganti rugi kepada penumpang. Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi III DPR RI, Martin D. Tumbelaka, saat membacakan Keterangan DPR RI dalam sidang […]
Martin Tumbelaka: RUU HPI Dibutuhkan untuk Beri Kepastian Hukum di Era Global
Panitia Khusus (Pansus) RUU Hukum Perdata Internasional (HPI) DPR RI terus mematangkan penyusunan regulasi HPI guna menjawab tantangan globalisasi dan digitalisasi yang semakin berkembang. Melalui Kunjungan Kerja Spesifik ke Universitas Sumatera Utara (USU), Medan, Kamis (25/6/2026), Pansus menyerap masukan dari akademisi dan pemangku kepentingan agar RUU tersebut mampu memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dalam hubungan […]
Martin Tumbelaka Soroti Pentingnya Perlindungan Konsumen di Era Ekonomi Digital
DPR RI menegaskan bahwa definisi perlindungan konsumen dalam Pasal 1 angka 1 UU Nomor 8 Tahun 1999 telah dirumuskan secara tepat, komprehensif, dan fleksibel karena tidak membatasi perlindungan pada jenis transaksi tertentu. Regulasi tersebut dinilai mampu beradaptasi dengan perkembangan hukum, termasuk menghadapi transaksi digital dan lintas negara. Anggota Komisi III DPR RI, Martin D Tumbelaka, […]
Martin Tumbelaka: Pansus DPR Gandeng Hakim dan Notaris, RUU HPI Disusun Lebih Komprehensif
Ketua Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang Hukum Perdata Internasional (RUU HPI) DPR RI, Martin D. Tumbelaka, menyatakan bahwa pihaknya saat ini masih terus menyusun substansi RUU tersebut dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Ikatan Hakim Indonesia dan Ikatan Notaris Indonesia. Menurut Martin, pelibatan kedua organisasi profesi tersebut bertujuan untuk memperkaya sekaligus menyempurnakan materi muatan dalam […]
Martin Tumbelaka Tekankan Kekompakan Polisi–Jaksa untuk Optimalkan KUHP–KUHAP Baru
Anggota Komisi III DPR RI, Martin D. Tumbelaka, menegaskan pentingnya menjaga keharmonisan antar-Aparat Penegak Hukum (APH) guna memaksimalkan penegakan hukum yang berkeadilan. Politisi Fraksi Partai Gerindra itu menilai, koordinasi yang solid serta sikap saling mendukung antara kepolisian dan kejaksaan menjadi kunci utama agar penerapan hukum dapat berjalan optimal, terutama dalam mengimplementasikan regulasi Kitab Undang-Undang Hukum […]
Martin Tumbelaka: Reformasi Polri Harus Fokus Perkuat Pengawasan Internal
Anggota Komisi III DPR RI, Martin D. Tumbelaka, menegaskan bahwa reformasi di tubuh Kepolisian Republik Indonesia (Polri) perlu difokuskan pada penguatan sistem pengawasan internal. Menurutnya, pengawasan internal memegang peranan krusial dalam menjaga dan memulihkan kepercayaan publik terhadap institusi Polri. Hal tersebut disampaikan Martin dalam Rapat Panitia Kerja (Panja) Komisi III DPR RI di Ruang Rapat […]
Uji Materi UU Kelautan di MK, Martin Tumbelaka: Norma Bakamla Sah dan Konstitusional
Menjawab permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan di Mahkamah Konstitusi (MK), DPR RI menegaskan bahwa seluruh norma dalam UU tersebut tetap konstitusional. Hal itu disampaikan Anggota Komisi III DPR RI, Martin D. Tumbelaka, dalam keterangan DPR yang dibacakan secara virtual di Gedung Sekretariat Jenderal DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (1/12/2025). Dalam […]
Martin Tumbelaka Apresiasi Polda Jabar Bongkar TPPO Internasional
Komisi III DPR RI menegaskan komitmennya untuk memperkuat pengawasan terhadap sistem penegakan hukum nasional, khususnya di Provinsi Jawa Barat yang dikenal memiliki tingkat kerawanan kejahatan yang tinggi. Dalam Kunjungan Kerja Spesifik di Mapolda Jawa Barat, Anggota Komisi III DPR RI, Martin D. Tumbelaka, menyampaikan apresiasi atas keberhasilan Polda Jawa Barat mengungkap kasus Tindak Pidana Perdagangan […]