Aset Daerah Capai Rp50,53 Triliun, Longki Soroti Lemahnya Pemeliharaan dan Penatausahaan
Pengelolaan aset daerah dinilai masih menghadapi persoalan pada aspek pemeliharaan dan penatausahaan. Karena itu, Komisi II DPR RI mengingatkan pemerintah daerah agar tidak hanya fokus pada pengadaan, tetapi juga memastikan aset yang telah dimiliki tetap terawat, tercatat, dan memiliki nilai ekonomis. Anggota Komisi II DPR RI, Longki Djanggola, mengatakan pengawasan terhadap Barang Milik Negara (BMN) […]
Esthon Foenay: Pengelolaan Aset Daerah Harus Bermuara pada Kesejahteraan Rakyat
Pengelolaan aset dan sumber daya daerah dinilai tidak boleh berhenti pada persoalan administrasi maupun kepatuhan terhadap aturan sektoral. Komisi II DPR RI menegaskan, seluruh kebijakan dan pengelolaan kekayaan daerah pada akhirnya harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Anggota Komisi II DPR RI, Esthon Foenay, mengatakan berbagai persoalan dalam pengelolaan aset daerah perlu dilihat dalam kerangka […]
Skema Dana Daerah Kepulauan Muncul, T.A. Khalid Kembali Optimistis RUU Rampung 2026
Wakil Ketua Pansus RUU Daerah Kepulauan DPR RI, T.A. Khalid, optimistis pembahasan RUU Daerah Kepulauan dapat dituntaskan tahun ini. Optimisme tersebut menguat setelah Pansus menerima paparan Kementerian Keuangan terkait skema pendanaan bagi daerah kepulauan. T.A. Khalid mengapresiasi Kementerian Keuangan yang telah menyampaikan rumusan Dana Daerah Kepulauan (DKK) dalam pembahasan bersama Pansus. Menurutnya, munculnya skema tersebut […]
Bambang Haryo Minta Anggaran BSN Diperkuat demi Jamin Mutu dan Keselamatan Produk
Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono, menegaskan pentingnya memperkuat penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI), mulai dari proses produksi hingga produk sampai ke tangan konsumen. Menurutnya, standardisasi berperan penting dalam menjamin mutu produk, melindungi keselamatan masyarakat, serta meningkatkan daya saing industri nasional. Ia menilai Badan Standardisasi Nasional (BSN) memiliki peran strategis dalam memastikan keamanan […]
Rahmawati Ingatkan Bank Tanah Jangan Picu Spekulasi dan Gerus Lahan Produktif
Rencana pemanfaatan Bank Tanah untuk mendukung ketersediaan lahan kawasan industri mendapat perhatian Anggota Komisi VII DPR RI, Rahmawati. Ia mengingatkan agar penguasaan lahan dalam skala besar tidak memicu praktik spekulasi maupun menggerus lahan produktif yang menjadi sumber penghidupan masyarakat. Menurut Rahmawati, Bank Tanah dapat menjadi alternatif untuk mengatasi persoalan ketersediaan lahan sekaligus memastikan status tanah […]
Ade Rezki Dorong Penguatan Layanan Kesehatan di Kulon Progo
Anggota Komisi IX DPR RI, Ade Rezki Pratama, mendorong penguatan layanan kesehatan di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), melalui revitalisasi fasilitas kesehatan, penambahan alat kesehatan, serta peningkatan sumber daya manusia (SDM) kesehatan. Dorongan tersebut disampaikan sebagai bentuk apresiasi terhadap komitmen Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam memberikan jaminan kesehatan bagi masyarakat. “Kami mengapresiasi goodwill […]
Rahmawati Ingatkan Potensi Konflik Agraria, Lahan Kawasan Industri Harus Clear and Clean
Status dan riwayat lahan menjadi perhatian Anggota Komisi VII DPR RI, Rahmawati, dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kawasan Industri. Ia meminta pengadaan lahan untuk kawasan industri dipastikan clear and clean sejak awal agar tidak menimbulkan sengketa dengan masyarakat ketika kawasan mulai dibangun dan beroperasi. Menurut Rahmawati, persoalan tersebut perlu diantisipasi karena kawasan industri pada […]
Maria Teresa Bagikan 5.000 Buku Tulis untuk Pelajar dan Santri di Tangsel
Wakil Ketua DPRD Kota Tangerang Selatan, Maria Teresa Suhardja, kembali menunjukkan kepeduliannya terhadap dunia pendidikan dengan membagikan buku tulis kepada para pelajar di sejumlah lembaga pendidikan di Kota Tangerang Selatan. Dalam sepekan terakhir, sebanyak 5.000 buku tulis telah disalurkan kepada siswa jenjang Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), hingga santri di sejumlah pondok pesantren […]
Sentil Anggaran Lembaga Penyiaran, Rahayu Saraswati: Jangan Hanya untuk ‘Makan’ ASN
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, menyoroti efektivitas alokasi anggaran lembaga penyiaran publik agar tidak hanya terserap untuk kebutuhan internal, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Ia mendorong evaluasi struktur anggaran agar porsi untuk program yang langsung menyentuh kepentingan publik dapat diperkuat. Hal itu disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VII […]
Pagu KPK Naik Jadi Rp2,22 Triliun, Martin Tumbelaka Soroti Kinerja hingga Kesejahteraan Pegawai
Komisi III DPR RI menyetujui usulan tambahan anggaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebesar Rp774,305 miliar untuk tahun anggaran 2027. Dengan tambahan tersebut, pagu anggaran KPK meningkat dari Rp1,447 triliun menjadi Rp2,222 triliun. Anggota Komisi III DPR RI, Martin Tumbelaka, menilai penambahan anggaran tersebut penting untuk mendukung tugas KPK dalam memperkuat pemberantasan korupsi. Menurutnya, besarnya tanggung […]