Bob Hasan Berikan Bantuan Sembako Korban Banjir di Lampung Timur

Anggota DPR RI dari Dapil Lampung, Bob Hasan, S.H., M.H., memberikan bantuan berupa sembako dan kebutuhan bayi kepada warga yang terdampak banjir di Pasir Sakti, Lampung Timur, Jumat (24/1/2025). Bantuan ini disalurkan langsung oleh Fikri Sangrio, tim dari Dapil Lampung 2 Bob Hasan, sebagai bentuk solidaritas terhadap warga yang tengah menghadapi musibah. Selain penyaluran bantuan, […]

Bob Hasan: Revisi RUU Minerba Sejalan dengan Visi Pemerintahan Prabowo, Perluasan Izin Tambang untuk Ormas dan Perguruan Tinggi

Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Bob Hasan, menyatakan bahwa rencana revisi Undang-Undang Mineral dan Batubara (RUU Minerba) sejalan dengan visi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Bob Hasan menekankan bahwa pemerintah saat ini sudah memiliki instrumen Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 yang mengatur izin tambang untuk organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan. Oleh karena itu, ia […]

Bob Hasan: Baleg DPR RI Setujui RUU Perubahan Keempat UU Minerba sebagai Usul Inisiatif DPR

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI secara resmi menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara (Minerba) untuk menjadi usul inisiatif DPR. Persetujuan tersebut diperoleh dalam rapat pleno yang digelar pada Senin malam (20/1/2025) di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. RUU ini direncanakan untuk dibawa […]

Bob Hasan Pertanyakan Vonis 6,5 Tahun untuk Harvey Moeis dalam Kasus Korupsi Timah

Anggota Komisi III DPR RI, Bob Hasan, mempertanyakan vonis 6,5 tahun penjara yang dijatuhkan kepada Harvey Moeis dalam kasus korupsi tata niaga timah. Menurutnya, keputusan ini tidak terlepas dari proses penyidikan dan penuntutan yang dijalankan oleh Kejaksaan Agung (Kejagung). “Apakah vonis 6,5 tahun sudah mempertimbangkan total kerugian yang mencapai hampir Rp 300 triliun? Proses penyidikan […]

Bob Hasan Pimpin Kunjungan Ke Jawa Tengah Untuk Sosialisasikan Prolegnas RUU Prioritas 2025

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI memanfaatkan masa reses Sidang I Tahun 2024–2025 dengan kunjungan kerja ke Provinsi Jawa Tengah. Kunjungan ini bertujuan untuk mensosialisasikan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) RUU Prioritas 2025 dan Prolegnas RUU Jangka Menengah 2025–2029. Dalam sambutannya, Ketua Baleg DPR RI, Bob Hasan, menjelaskan bahwa sesuai dengan Pasal 20 ayat (1) UUD 1945, […]

Bob Hasan Soroti Kasus Polisi Diduga Peras WNA di Event DWP

Komisi III DPR RI merespons kasus pemerasan yang melibatkan oknum polisi terhadap sejumlah warga negara Malaysia pada penyelenggaraan Djakarta Warehouse Project (DWP) 2024 di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, pada 13-15 Desember 2024. Anggota Komisi III DPR RI, Bob Hasan, mengapresiasi langkah cepat yang diambil oleh internal Polri melalui Propam yang telah memeriksa sejumlah oknum terkait. […]

Bob Hasan: Baleg DPR RI Tunggu Pengajuan Pemerintah Terkait Usulan Pilkada Dipilih DPRD

Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Bob Hasan, mengatakan pihaknya masih menunggu pengajuan dari pemerintah terkait usulan Presiden Prabowo Subianto yang ingin agar pemilihan kepala daerah dilakukan oleh anggota DPRD. Bob Hasan menjelaskan, sejauh ini belum ada rencana pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pilkada pada 2025. Menurutnya, pembahasan suatu RUU akan mempertimbangkan Prolegnas Prioritas 2025. “Intinya, […]

Bob Hasan Dukung Komitmen Kapolri Dalam Penegakan Hukum Narkoba

Anggota Komisi III DPR RI, Bob Hasan, memberikan tanggapan terkait komitmen Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk memberikan hukuman maksimal kepada bandar dan pengedar narkoba. Bob Hasan berharap aparat kepolisian dapat menjalankan komitmen tersebut dengan semangat Kapolri dan memastikan penegakan hukum sesuai dengan Undang-Undang Narkotika. “Undang-Undang tentang narkotika telah mengisyaratkan pembedaan antara pengguna dan pengedar, […]

Bob Hasan Sarankan Pendekatan Baru dalam Penegakan Hukum dan Pengelolaan Tambang Rakyat di NTB

Anggota Komisi III DPR RI, Bob Hasan, mengusulkan pendekatan baru dalam pengelolaan tambang rakyat dan penegakan hukum di NTB. Ia menekankan pentingnya legalisasi tambang rakyat untuk menghindari konflik dan praktik ilegal yang merugikan negara. “Pengelolaan sumber daya alam harus sesuai dengan Pasal 33 UUD, yang bertujuan untuk kesejahteraan rakyat. Negara tetap harus mengatur pengelolaannya,” ujar […]