Bimantoro: Pembahasan RUU KUHAP Transparan, 75 Organisasi Sudah Beri Masukan

Transparansi dan partisipasi publik menjadi sorotan utama dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Agenda ini mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi III DPR RI bersama Ketua Ombudsman RI, mahasiswa, serta Indonesia Millennials Center di Senayan, Jakarta, Selasa (23/9/2025). Anggota Komisi III DPR RI, […]
Bob Hasan: Legislasi Harus Menjawab Kebutuhan Hukum dan Keberlanjutan Nasional

DPR RI menegaskan pentingnya kesinambungan dalam pembentukan undang-undang. Melalui evaluasi Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025, DPR berkomitmen memastikan setiap rancangan undang-undang tidak hanya menjawab kebutuhan hukum saat ini, tetapi juga mendukung keberlanjutan pembangunan nasional di masa depan. Komitmen tersebut disampaikan Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dalam Rapat Paripurna di Senayan, Jakarta, Selasa (23/9/2025). Ketua Baleg […]
Longki Djanggola: RUU Hak Cipta Harus Lindungi Semua Pencipta, Termasuk Seniman Daerah

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Longki Djanggola, menegaskan Rancangan Undang-Undang (RUU) Hak Cipta harus memberikan perlindungan yang merata bagi seluruh pencipta, termasuk seniman di daerah. “RUU ini harus menjamin perlindungan merata. Seniman dari wilayah timur Indonesia juga berhak mendapatkan keadilan yang sama,” ujarnya dalam rapat Baleg DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin […]
Novita Wijayanti Kawal Pembangunan Jembatan Gantung di Cilacap dan Banyumas

Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Gerindra, Hj. Novita Wijayanti, menegaskan komitmennya memperjuangkan pembangunan sejumlah jembatan gantung di Kabupaten Cilacap dan Banyumas, Jawa Tengah. Menurutnya, jembatan gantung bukan sekadar sarana transportasi, melainkan urat nadi kehidupan masyarakat desa. “Jembatan gantung bukan hanya penghubung antar wilayah, tapi juga penghubung harapan masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup. Karena itu, […]
Putih Sari: Masukan Publik Jadi Catatan Penting Perbaikan MBG

Komisi IX DPR RI menggelar audiensi dengan Gerakan Kesehatan Ibu dan Anak (GKIA), Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI), dan Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) terkait evaluasi dan rekomendasi untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Putih Sari, menilai program yang baru berjalan sembilan bulan itu masih penuh kekurangan. […]
Bimantoro Wiyono Tekankan Pentingnya Penguatan Hak Warga dalam RKUHAP

Anggota Komisi III DPR RI, Bimantoro Wiyono, menegaskan pentingnya penguatan hak-hak warga negara dalam proses penegakan hukum melalui Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP). Dalam kunjungan kerja spesifik Komisi III ke Polda Jawa Timur, ia menekankan bahwa pendampingan advokat harus menjadi elemen mendasar, bukan sekadar formalitas dalam sistem peradilan pidana. “Hak warga negara yang […]
Minim Dapur MBG Berjalan di Bali, Sri Meliyana Tekankan Koordinasi Pemerintah Daerah

Anggota Komisi IX DPR RI, Sri Meliyana, menyoroti masih minimnya dapur yang beroperasi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Bali. Dari sekitar 350 dapur yang terdaftar, baru 68 yang berjalan. “Di Bali ada 350 dapur, tapi yang sudah running baru 68. Kami ingin tahu proyeksinya, kapan sisanya bisa beroperasi cepat dan memenuhi target pemerintah. […]
Yan Permenas: Kanwil Kemenkum Sulsel Harus Jadi Ujung Tombak Kepastian Hukum di Daerah

Komisi XIII DPR RI melaksanakan Kunjungan Kerja Spesifik ke Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum Sulawesi Selatan, Sabtu (20/9/2025). Dalam kesempatan itu, Anggota Komisi XIII DPR RI, Yan Permenas Mandenas, menegaskan pentingnya memperkuat peran Kanwil sebagai ujung tombak Kementerian Hukum, khususnya dalam pembentukan, harmonisasi, dan pembinaan produk hukum daerah. “Optimalisasi ini bukan hanya agar selaras dengan […]
Bob Hasan Minta Reformasi Polri Berorientasi pada Hukum dan Pelayanan Publik

Anggota Komisi III DPR RI, Bob Hasan, menegaskan pentingnya reformasi Polri yang berorientasi pada keadilan dan pelayanan masyarakat. Menurutnya, reformasi tidak boleh sebatas perubahan struktur organisasi atau perombakan personal, tetapi harus menyentuh sistem penegakan hukum secara menyeluruh. “Reformasi Polri harus kembali pada makna sejatinya, yaitu mewujudkan visi dan misi Polri yang ideal. Bukan hanya soal […]
Bob Hasan Serap Masukan Penyusunan RUU KUHAP di Bangka Belitung

Anggota Komisi III DPR RI, Bob Hasan, menegaskan pentingnya percepatan pembahasan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) saat kunjungan kerja ke Provinsi Bangka Belitung. Kunjungan tersebut dimanfaatkan untuk menyerap masukan dari aparat penegak hukum daerah, mulai dari kejaksaan, kepolisian, hingga pengadilan tinggi. “Semua masukan akan kita saring kembali untuk memastikan efektivitas substansi […]