Anggota Komisi III DPR RI, Bob Hasan, menegaskan pentingnya reformasi Polri yang berorientasi pada keadilan dan pelayanan masyarakat. Menurutnya, reformasi tidak boleh sebatas perubahan struktur organisasi atau perombakan personal, tetapi harus menyentuh sistem penegakan hukum secara menyeluruh.
“Reformasi Polri harus kembali pada makna sejatinya, yaitu mewujudkan visi dan misi Polri yang ideal. Bukan hanya soal perombakan organisasi, melainkan bagaimana prinsip penegakan hukum dan pelayanan masyarakat dijalankan secara konsisten,” ujar Bob Hasan di Pangkalpinang, Bangka Belitung, Jumat (19/9/2025).
Ia menekankan pentingnya prinsip equality before the law atau kesetaraan di hadapan hukum. Dalam kasus sengketa antara masyarakat dan perusahaan pemegang Hak Guna Usaha (HGU), misalnya, Polri tidak boleh serta-merta berpihak pada investor, melainkan harus menempatkan kedua belah pihak secara setara.
“Polri harus mampu menjadi penengah yang adil, memahami tuntutan masyarakat sekaligus pengusaha. Dari sinilah keadilan restoratif bisa terwujud, sesuai harapan masyarakat dan bangsa,” tambah Politisi Fraksi Gerindra itu.
Bob berharap reformasi Polri menghasilkan sistem penegakan hukum yang lebih adil, transparan, dan berorientasi pada penyelesaian masalah secara restoratif, sehingga kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian semakin meningkat.
