Presiden Prabowo Subianto menegaskan perlunya perubahan mendasar dalam tata kelola ekonomi nasional saat menyampaikan pidato pada Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu (20/5/2026). Dalam pidatonya, Presiden menyoroti besarnya potensi kekayaan Indonesia yang dinilai belum sepenuhnya menghadirkan kesejahteraan bagi rakyat.
Presiden Prabowo menyampaikan bahwa Indonesia memiliki modal yang sangat kuat untuk menjadi bangsa maju dan makmur. Posisi geografis yang strategis, kekayaan sumber daya alam, serta bonus demografi disebut sebagai kekuatan utama Indonesia di tengah dinamika global.
“Kita sesungguhnya memiliki modal yang sangat kuat untuk mewujudkan cita-cita dan harapan ini. Posisi geografis kita sangat strategis. Puluhan persen perdagangan dunia melalui perairan kita,” ujar Presiden.
Selain itu, Presiden menegaskan pentingnya menjaga kedaulatan negara, khususnya di sektor maritim. Kepala Negara menyoroti masih maraknya praktik pencurian sumber daya laut oleh kapal-kapal asing di wilayah perairan Indonesia.
“Tiap malam puluhan ribu kapal berbendera asing mengambil kekayaan kita secara ilegal dan tidak sah. Kita harus tegakkan kedaulatan di lautan kita sendiri,” tegas Presiden.
Dalam pidatonya, Presiden Prabowo juga memaparkan besarnya kontribusi komoditas strategis Indonesia terhadap devisa negara. Presiden menyebut Indonesia sebagai eksportir terbesar minyak kelapa sawit dan batu bara di dunia, serta kini menjadi eksportir terbesar ferro alloys atau paduan besi.
“Devisa ekspor minyak kelapa sawit mencapai 23 miliar dolar AS atau setara Rp391 triliun pada tahun 2025. Indonesia juga merupakan pengekspor batu bara terbesar di dunia dengan devisa ekspor mencapai 30 miliar dolar AS atau sekitar Rp510 triliun,” jelas Presiden.
Meski memiliki kekayaan alam yang melimpah, Presiden menilai kapasitas fiskal Indonesia masih tertinggal dibandingkan sejumlah negara lain. Presiden menyoroti rendahnya rasio penerimaan negara terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dibanding negara-negara G20 maupun negara tetangga di kawasan.
“Kita harus introspeksi dan berani bertanya, kenapa kita belum bisa mengelola ekonomi kita sehingga pendapatan negara bisa setara dengan negara-negara seperti Filipina atau Meksiko,” ucap Presiden.
Presiden Prabowo juga mempertanyakan kondisi ekonomi nasional yang dinilai belum sejalan dengan pertumbuhan ekonomi selama beberapa tahun terakhir. Menurut Presiden, ekonomi Indonesia tumbuh sekitar 35 persen dalam tujuh tahun terakhir, namun kondisi kelas menengah justru mengalami penurunan dan angka kemiskinan meningkat.
“Saya bertanya kepada semua pihak, kepada partai politik, organisasi masyarakat, para pakar, dan guru besar. Bagaimana bisa pertumbuhan ekonomi 35 persen, tetapi kelas menengah menurun dan kemiskinan meningkat?” kata Presiden.
Menurut Presiden, kondisi tersebut menunjukkan adanya persoalan sistemik dalam pengelolaan ekonomi nasional. Presiden mengungkapkan bahwa selama puluhan tahun terjadi aliran keluar kekayaan nasional melalui praktik under-invoicing, transfer pricing, hingga penyelundupan yang merugikan negara dalam jumlah besar.
“Kita harus berani mengatakan yang merah itu merah dan yang putih itu putih. Kita harus berani mengatakan apa adanya. Kita harus memperbaiki lembaga-lembaga pemerintah kita,” tegas Presiden.
Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo juga menyoroti penentuan harga komoditas strategis Indonesia yang dinilai masih bergantung pada negara lain. Presiden menegaskan Indonesia harus memiliki kedaulatan dalam menentukan harga komoditas seperti kelapa sawit, nikel, emas, hingga hasil tambang lainnya.
“Saya tidak mau harga kelapa sawit kita ditentukan oleh bangsa lain. Kita harus menentukan harga kita sendiri,” pungkas Presiden.
