Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa perbaikan tata kelola sumber daya alam dan penguatan peran negara dalam perekonomian tidak berarti mengurangi peran sektor swasta. Sebaliknya, Presiden menilai Indonesia membutuhkan sektor swasta yang kuat, dinamis, inovatif, dan mampu bekerja sama dengan pemerintah untuk menciptakan kemakmuran nasional.
“Kita perlu sektor swasta, kita perlu mendukung peran sektor swasta. Kita butuh sektor swasta yang dinamis. Kita perlu pengusaha-pengusaha yang penuh inovasi, penuh inisiatif, dan memiliki kemampuan manajerial yang baik serta andal,” ujar Presiden dalam pidatonya pada Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu (20/5/2026).
Presiden menjelaskan bahwa arah perekonomian Indonesia adalah ekonomi Pancasila atau ekonomi jalan tengah. Menurut Presiden, sistem ekonomi tersebut mengambil sisi terbaik dari peran negara dan mekanisme pasar dengan tetap berlandaskan asas kekeluargaan, gotong royong, keadilan, dan pemerataan.
“Ekonomi yang cocok untuk Indonesia adalah ekonomi jalan tengah, ekonomi yang berani mengambil yang terbaik dari sosialisme dan yang terbaik dari kapitalisme,” ungkap Presiden.
Dalam kesempatan itu, Presiden menegaskan bahwa negara tetap harus hadir memberikan perlindungan, pengawasan, dan keberpihakan kepada rakyat. Namun di saat yang sama, Indonesia juga membutuhkan semangat kewirausahaan, inovasi, persaingan sehat, keberanian mengambil risiko, dan kemampuan manajerial yang kuat dari para pelaku usaha.
Presiden Prabowo juga mendorong lahirnya pengusaha-pengusaha baru, khususnya dari kalangan anak muda. Pemerintah, kata Presiden, tengah menyiapkan pendidikan kewirausahaan (entrepreneurship) agar generasi muda Indonesia tidak hanya bergantung pada pekerjaan sebagai aparatur negara, tetapi juga berani membangun usaha dan menciptakan lapangan kerja.
Selain pendidikan kewirausahaan, Presiden menilai dukungan pembiayaan bagi perusahaan rintisan atau startup juga sangat penting agar anak-anak muda memiliki kesempatan tumbuh menjadi pengusaha baru yang kuat.
“Begitu mereka selesai pendidikan, kita juga harus memberi kredit startup. Kita harus dorong mereka, memberi kesempatan mereka tumbuh menjadi pengusaha-pengusaha baru yang kuat,” kata Presiden.
Dalam pidatonya, Presiden turut meminta bank-bank Himbara agar lebih berpihak kepada pelaku usaha kecil dan masyarakat berpenghasilan rendah. Menurut Presiden, demokrasi ekonomi harus memberikan kesempatan yang lebih luas, bukan hanya mempermudah akses pembiayaan bagi kelompok usaha besar yang sudah mapan.
“Saya minta bank-bank Himbara, cobalah menjadi bank yang patriotik. Jangan yang diberi kredit itu-itu saja, orang yang sudah kaya terus. Kalau sudah lama menerima kredit pemerintah, ya harus mulai mandiri,” tegas Presiden.
Presiden juga menekankan pentingnya perbaikan iklim usaha melalui reformasi birokrasi dan percepatan proses perizinan. Pemerintah, menurut Presiden, tidak boleh justru membebani dunia usaha dengan proses yang lambat, birokratis, atau membuka ruang bagi praktik pungutan liar.
“Jangan pengusaha diperas terus. Jangan pengusaha diganggu. Kalau Malaysia bisa bikin izin dalam dua minggu, kenapa kita izinnya sampai dua tahun? Memalukan,” ucap Presiden.
Menutup pidatonya, Presiden Prabowo mengingatkan bahwa hubungan antara pemerintah, pengusaha, buruh, UMKM, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah harus dibangun dalam semangat kerja sama dan gotong royong. Menurut Presiden, jika seluruh komponen bangsa bergerak bersama, Indonesia memiliki peluang besar untuk menciptakan kemakmuran yang luar biasa.
“Bila kita bersatu, bila kita bekerja sama seperti ini—pengusaha, swasta, pemerintah, UMKM, pemerintah pusat, pemerintah daerah—semuanya memiliki rasa panggilan yang sama, maka kita akan menciptakan kemakmuran yang luar biasa,” pungkas Presiden.
