Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah menjalankan mazhab ekonomi Pancasila sebagai landasan utama pembangunan nasional. Hal tersebut disampaikan Presiden dalam pidatonya pada Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu (20/5/2026).
Presiden menekankan bahwa ekonomi nasional harus berpihak kepada rakyat, menjunjung tinggi keadilan sosial, serta memperkuat persatuan bangsa.
“Mazhab ekonomi yang kita jalankan adalah mazhab ekonomi Pancasila. Ekonomi yang berketuhanan, ekonomi yang berkemanusiaan, ekonomi yang menjunjung tinggi persatuan nasional,” tegas Presiden.
Kepala Negara menegaskan bahwa pembangunan ekonomi tidak boleh hanya berorientasi pada kepentingan kelompok tertentu ataupun wilayah tertentu. Menurut Presiden, negara harus hadir untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.
“Ekonomi kita harus berkeadilan sosial, ekonomi kita harus berpihak kepada seluruh rakyat Indonesia. Negara harus hadir, negara harus menjaga keseimbangan, negara harus memastikan pertumbuhan sekaligus pemerataan,” ujar Presiden.
Dalam pidatonya, Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya pelayanan publik yang baik serta birokrasi yang kuat sebagai syarat utama kemajuan sebuah negara. Pemerintah, menurut Presiden, harus mampu menciptakan kepastian hukum dan mendukung dunia usaha dalam membuka lapangan kerja.
“Tidak ada negara maju yang tidak unggul dalam memberikan pelayanan publik. Pemerintah harus menjadi pemerintah yang unggul, membantu swasta menciptakan lapangan kerja. Tidak ada negara maju kalau pemerintahnya lemah, birokrasi lemah, dan tidak ada kepastian hukum,” tutur Presiden.
Presiden Prabowo menyampaikan bahwa pemerintah terus memperkuat institusi negara melalui peningkatan kesejahteraan aparatur negara demi menciptakan lembaga yang bersih dan profesional.
“Ada yang sampai hampir 300 persen naiknya penghasilan hakim-hakim kita,” ungkap Presiden.
Selain itu, Presiden menegaskan komitmen pemerintah dalam memberantas korupsi dan memperbaiki tata kelola birokrasi nasional. Presiden juga menginstruksikan seluruh kementerian dan lembaga untuk segera membersihkan praktik penyimpangan di lingkungan masing-masing.
“Kita harus bertekad terus membangun pemerintah yang kuat, pemerintah yang profesional, pemerintah yang tidak korup. Kita harus bersama-sama menjaga semua,” ucap Presiden.
Dalam upaya memperkuat ekonomi kerakyatan, Presiden turut menyoroti perkembangan Koperasi Merah Putih yang terus diperluas di berbagai daerah. Pemerintah menargetkan puluhan ribu koperasi dapat beroperasi hingga akhir tahun untuk memperkuat perputaran ekonomi di desa dan kecamatan.
“Koperasi Merah Putih sudah 1.061 yang operasional. Target kita pada bulan Agustus minimal 20 ribu koperasi sudah beroperasi, dan di akhir tahun harus di atas 60 ribu koperasi,” imbuh Presiden.
Lebih lanjut, Presiden juga menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat ketahanan energi nasional melalui pengembangan energi baru dan terbarukan. Pemerintah saat ini mempercepat pembangunan energi surya serta pengolahan energi berbasis sumber daya domestik untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar minyak (BBM).
“Kita sudah canangkan pembangunan 100 gigawatt tenaga surya dalam tiga tahun ini. Kita padukan dengan konversi motor dan mobil BBM ke kendaraan listrik. Insyaallah kita akan menghilangkan ketergantungan terhadap impor BBM dan menghemat devisa negara yang sangat berharga,” pungkas Presiden.
