Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Hariyadi, mengapresiasi implementasi Perpres Nomor 6 Tahun 2025 dan Permentan Nomor 15 Tahun 2025 terkait tata kelola pupuk bersubsidi. Ia menilai kebijakan ini mempermudah akses pupuk bagi petani, serta memperlancar distribusi dari pabrik hingga ke kelompok tani (Gapoktan).
Hal itu disampaikannya usai meninjau kios pengecer dan gudang distributor pupuk di Banyuasin, Sumatera Selatan, Jumat (11/7/2025).
“Petani, pengecer, dan distributor merasa puas. Distribusi lancar, petani kembali bergairah menanam karena pupuk mudah diperoleh,” ujar Titiek, sapaan akrabnya.
Ia menjelaskan, sistem penyaluran kini lebih ringkas berkat e-RDKK, meski sebagian petani lansia masih perlu pendampingan teknologi dari keluarga.
Titiek juga menegaskan bahwa harga pupuk bersubsidi tetap terkendali karena pengawasan ketat. “Tidak ada yang berani jual di atas HET. Kalau melanggar, izinnya bisa dicabut,” katanya.
Ia pun memastikan distribusi di Banyuasin berjalan baik tanpa adanya pelanggaran seperti pengoplosan atau permainan harga.
“Semua sesuai aturan dan langsung dari pabrik,” pungkasnya.
