Anggota Komisi XII DPR RI, Rocky Candra, mendesak PT Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI) dan PT Obsidian Stainless Steel (OSS) segera melunasi tunggakan pajak yang mencapai miliaran rupiah. Jenis kewajiban yang menumpuk sejak 4–5 tahun terakhir ini meliputi pajak air permukaan, pajak kendaraan bermotor, dan pajak bahan bakar. Sebagian, termasuk senilai Rp5,6 miliar, bahkan sudah berada di luar gugatan hukum.
“Kami tidak akan menerima lagi alasan penundaan. Kewajiban yang tidak disengketakan harus segera dibayar tanpa menunggu putusan pengadilan,” tegas Rocky saat kunjungan kerja Komisi XII DPR di Kendari, Sulawesi Tenggara, Jumat (11/7/2025).
Ia menegaskan, dana pajak tersebut sangat dibutuhkan untuk pembangunan daerah dan merupakan bagian dari tanggung jawab sosial korporasi. Rocky juga membandingkan dengan perusahaan besar lain seperti Freeport dan Amman Mineral yang dinilainya lebih kooperatif.
Selain soal pajak, Komisi XII juga menyoroti laporan masyarakat terkait dugaan pencemaran udara dan air oleh kedua perusahaan. Hal ini dinilai sebagai indikasi lemahnya pengawasan internal serta potensi pelanggaran UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Komisi XII telah menyerahkan laporan indikatif pencemaran kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan meminta agar tim Pengawas dan Penegakan Hukum (Gakkum) segera turun ke lapangan.
“Pemeriksaan menyeluruh perlu dilakukan agar tidak ada manipulasi laporan dampak lingkungan,” ujar Rocky.
Ia memastikan seluruh temuan akan dibahas lintas kementerian. Komisi XII memberi waktu satu bulan bagi perusahaan menunjukkan itikad baik. Jika tidak, DPR siap membawa isu ini ke Panja Minerba atau mendorong pembentukan Pansus.
