Komisi XIII DPR RI mendukung penguatan anggaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan melalui Anggaran Belanja Tambahan Tahun Anggaran 2026 dan penambahan pagu indikatif Tahun Anggaran 2027. Namun, dukungan tersebut disertai permintaan agar Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menyampaikan rincian program kerja serta isu-isu strategis yang akan menjadi prioritas penggunaan anggaran, termasuk untuk memperkuat peran Balai Pemasyarakatan (Bapas).
Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Sugiat Santoso, menekankan pentingnya peningkatan program pembinaan bagi warga binaan agar mampu memberikan manfaat setelah kembali ke tengah masyarakat. Menurutnya, pembinaan tidak hanya berfokus pada keterampilan kerja, tetapi juga perlu mencakup pembentukan karakter dan kemampuan pendampingan sosial.
“Direktorat Jenderal Pemasyarakatan perlu memperkuat program pelatihan keterampilan kemandirian dan bimbingan kepribadian. Warga binaan juga perlu dibekali keterampilan tertentu yang dapat membantu mereka beradaptasi dan berkontribusi positif setelah selesai menjalani masa pidana,” ujar Sugiat dalam Rapat Kerja Komisi XIII DPR RI bersama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (8/6/2026).
Menurut Politisi Fraksi Partai Gerindra tersebut, negara telah mengalokasikan anggaran yang besar untuk penyelenggaraan sistem pemasyarakatan, termasuk pembangunan lembaga pemasyarakatan dan berbagai fasilitas pendukung. Karena itu, program pembinaan harus mampu menghasilkan dampak yang nyata dalam menekan angka residivisme dan meningkatkan kualitas warga binaan.
“Negara telah mengeluarkan anggaran yang besar untuk sistem pemasyarakatan. Karena itu, pembinaan yang diberikan harus benar-benar mampu mendorong perubahan perilaku dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” katanya.
Sugiat juga mendorong adanya penguatan program kemandirian ekonomi bagi warga binaan. Menurutnya, berbagai kegiatan produktif di dalam lembaga pemasyarakatan perlu terus dikembangkan sehingga dapat menjadi bekal keterampilan sekaligus meningkatkan produktivitas warga binaan selama menjalani masa pembinaan.
Ia berharap penguatan anggaran yang diberikan kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dapat diarahkan untuk meningkatkan kualitas pembinaan, memperkuat fungsi Balai Pemasyarakatan, serta mendukung terciptanya sistem pemasyarakatan yang lebih efektif dan berorientasi pada rehabilitasi serta reintegrasi sosial.
