Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong, menilai pidato Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Paripurna DPR RI terkait Keterangan Pemerintah atas Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN 2027 pada Rabu (20/5/2026) mengandung pesan politik penting bagi penguatan demokrasi Indonesia.
Menurut Bahtra, penghormatan dan ucapan terima kasih Presiden Prabowo kepada oposisi mencerminkan sikap kenegarawanan sekaligus komitmen terhadap prinsip demokrasi.
“Pidato Presiden kemarin menunjukkan kualitas kenegarawanan yang sangat kuat. Beliau tidak hanya menghormati oposisi, tetapi juga mengakui secara terbuka bahwa demokrasi membutuhkan check and balances. Ini adalah pernyataan yang sangat demokratis dan konstitusional, dan harus menjadi contoh bagi para tokoh bangsa,” ujar Bahtra, Kamis (21/5/2026).
Legislator Gerindra itu menegaskan, pidato tersebut juga sekaligus menjawab berbagai stigma yang selama ini menilai Presiden Prabowo anti-demokrasi atau berkarakter militeristik.
Ia menilai, pemimpin yang otoriter tidak akan memberi ruang dan penghormatan kepada oposisi dalam sistem politik.
“Kalau ada pemimpin yang anti-demokrasi, biasanya oposisi dianggap ancaman. Artinya beliau memahami bahwa demokrasi tidak harus seragam, tidak harus semua masuk pemerintah,” jelasnya.
Lebih lanjut, Bahtra menilai sikap Presiden Prabowo terhadap Megawati Soekarnoputri mencerminkan kedewasaan politik dan semangat rekonsiliasi nasional di atas perbedaan politik.
“Pak Prabowo menunjukkan bahwa perbedaan politik tidak menghapus rasa hormat dan persaudaraan kebangsaan. Politik harus dijalankan dengan etika, penghormatan, dan jiwa besar,” katanya.
Bahtra juga mengimbau publik menilai kepemimpinan Presiden Prabowo secara objektif berdasarkan kinerja dan kebijakan saat ini, bukan stigma masa lalu.
Menurutnya, kepemimpinan yang inklusif, terbuka terhadap kritik, serta menghormati oposisi merupakan bagian penting dari demokrasi yang sehat.
Ia juga menilai konsolidasi nasional yang dibangun Presiden Prabowo menjadi faktor penting dalam mendukung agenda besar pembangunan ekonomi, seperti swasembada pangan, hilirisasi industri, industrialisasi, dan pertumbuhan ekonomi yang membutuhkan stabilitas politik serta kerukunan elite bangsa.
