Anggota Komisi X DPR RI, La Tinro La Tunrung, menilai Malang dan kawasan Malang Raya memiliki potensi besar di bidang kebudayaan dan pariwisata karena banyaknya museum serta situs cagar budaya yang tersebar di wilayah tersebut. Hal itu disampaikannya dalam Kunjungan Kerja Panja Pelindungan dan Pemanfaatan Cagar Budaya Komisi X DPR RI ke Kota Malang, Kamis (21/5/2026).
La Tinro menjelaskan, sejumlah situs cagar budaya di Malang Raya masih memerlukan perhatian serius, termasuk beberapa situs yang belum dilakukan penggalian. Bahkan, terdapat situs yang berada di area sekolah sehingga membutuhkan penanganan khusus agar pelestarian tetap berjalan tanpa mengganggu aktivitas masyarakat.
“Kota Malang dan Malang Raya memiliki banyak museum dan cagar budaya. Bahkan masih ada situs yang belum digali dan perlu dijaga dengan baik agar menjadi warisan budaya untuk generasi mendatang,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, ia juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kota Malang atas dukungan terhadap pelaksanaan kunjungan kerja panja.
Menurutnya, tingginya jumlah kunjungan wisatawan ke Malang Raya menjadi potensi ekonomi yang besar. Berdasarkan data pemerintah daerah, jumlah wisatawan yang datang ke wilayah tersebut mencapai lebih dari tiga juta orang.
Karena itu, ia menilai pelestarian museum dan cagar budaya harus menjadi perhatian bersama, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Salah satu yang disorotinya adalah keberadaan museum pendidikan yang dinilai membutuhkan dukungan lebih lanjut dari pemerintah.
“Potensi budaya di Malang hampir sama dengan Yogyakarta sehingga perlu mendapatkan perlindungan khusus. Apalagi di sini ada museum pendidikan yang memang membutuhkan perhatian pemerintah pusat,” katanya.
Selain pelestarian fisik cagar budaya, La Tinro juga menyoroti pentingnya penguatan regulasi terkait dewan kesenian dan dewan kebudayaan di daerah guna memberikan perlindungan bagi para pelaku dan pemerhati budaya.
Legislator Gerindra itu berharap berbagai aspirasi dari pemerintah daerah, masyarakat, hingga perguruan tinggi dapat diakomodasi dalam pembahasan Panja Pelindungan dan Pemanfaatan Cagar Budaya Komisi X DPR RI, termasuk dalam revisi regulasi yang tengah dibahas.
